Badung, 4 Oktober 2024 – Mengusung tema Enhancing Treasury Capacity for Regional Economic Resilience, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Launching and First Meeting ASEAN Treasury Forum (ATF) pada 3-4 Oktober 2024. Launching ceremony diselenggarakan pada 3 Oktober 2024 di Legian, Bali, yang dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, para pimpinan dan delegasi dari unit perbendaharaan negara-negara ASEAN, serta para experts dari lembaga internasional seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB), dan ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO). Kegiatan ini akan mendiskusikan berbagai tantangan perekonomian yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN serta peran krusial dari sistem perbendaharaan sebagai katalis perekonomian dan pembangunan.
"ASEAN Treasury Forum bertujuan untuk memajukan pengelolaan keuangan publik dan mendukung integrasi perekonomian regional jangka panjang. Melalui forum ini, negara-negara ASEAN akan saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inovasi terkait pengelolaan keuangan publik guna memperkuat fungsi perbendaharaan dan berupaya mewujudkan sistem keuangan yang lebih kuat, tangguh, dan inklusif," jelas Wamenkeu.
Pada kesempatan tersebut, Wamenkeu mengajak para peserta untuk mengingat kembali bagaimana negara-negara ASEAN mampu bertahan dan membentuk resiliensi dari berbagai tantangan dan krisis yang dihadapi, mulai dari Asian Financial Crisis tahun 1997-1998, 2008, dan yang terakhir pada pandemi Covid-19. Berbagai krisis tersebut memberikan lesson learned yang sangat berharga bagi negara-negara ASEAN, termasuk menjadi awal reformasi pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara di beberapa negara ASEAN.
Wamenkeu berharap ATF dapat menjadi forum pembelajaran kolektif bagi negara-negara ASEAN untuk bersama-sama mentransformasi sistem perbendaharaan, terutama pada empat fungsi utama perbendaharaan, yaitu pengelolaan belanja pemerintah, pengelolaan kas negara, akuntansi dan pelaporan pemerintah, serta digitalisasi pengelolaan keuangan negara. Empat hal tersebut akan menjadi area fokus dalam pembahasan ATF tahun ini.
Selain itu, ATF juga membuka ruang kolaborasi negara-negara ASEAN untuk bersama membangun kapasitas perbendaharaan dan mewujudkan resiliensi ekonomi di regional ASEAN. ATF bukan merupakan titik akhir kolaborasi, melainkan langkah awal menuju pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara di ASEAN yang lebih berkualitas.
Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti saat membuka peluncuran ATF menyampaikan rangkaian kegiatan ATF di Bali ini utamanya untuk merumuskan rencana strategis dan arah kegiatan ATF ke depan.
Astera Primanto Bhakti juga menyampaikan bahwa Launching and First Meeting ATF ini menandai momen bersejarah bagi ASEAN. Pembentukan ATF pertama kali diinisiasi oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati pada ASEAN Finance Minister and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) ke-10 Tahun 2023 di Jakarta, sebagai upaya membentuk sebuah peer-learning platform bagi negara-negara ASEAN terkait pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara. Inisiatif ini mendapatkan respons positif dari Menteri Keuangan negara-negara ASEAN dalam AFMGM ke-11 pada 5 April 2024 di Luang Prabang, Laos. Momen ini menjadi awal sejarah peningkatan kerja sama pengelolaan perbendaharaan dan keuangan negara di ASEAN.
“Ke depan, ATF diharapkan mampu menjalin lebih banyak kolaborasi, baik dengan regional lain maupun lembaga-lembaga internasional lainnya, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih luas terkait best practice pengelolaan perbendaharaan negara. Berkembangnya ATF menjadi platform yang kuat diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas fiskal di Kawasan,” pungkas Dirjen Perbendaharaan.
Pada kesempatan tersebut, Wamenkeu mengajak para peserta untuk mengingat kembali bagaimana negara-negara ASEAN mampu bertahan dan membentuk resiliensi dari berbagai tantangan dan krisis yang dihadapi, mulai dari Asian Financial Crisis tahun 1997-1998, 2008, dan yang terakhir pada pandemi Covid-19. Berbagai krisis tersebut memberikan lesson learned yang sangat berharga bagi negara-negara ASEAN, termasuk menjadi awal reformasi pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara di beberapa negara ASEAN.
Wamenkeu berharap ATF dapat menjadi forum pembelajaran kolektif bagi negara-negara ASEAN untuk bersama-sama mentransformasi sistem perbendaharaan, terutama pada empat fungsi utama perbendaharaan, yaitu pengelolaan belanja pemerintah, pengelolaan kas negara, akuntansi dan pelaporan pemerintah, serta digitalisasi pengelolaan keuangan negara. Empat hal tersebut akan menjadi area fokus dalam pembahasan ATF tahun ini.
Selain itu, ATF juga membuka ruang kolaborasi negara-negara ASEAN untuk bersama membangun kapasitas perbendaharaan dan mewujudkan resiliensi ekonomi di regional ASEAN. ATF bukan merupakan titik akhir kolaborasi, melainkan langkah awal menuju pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara di ASEAN yang lebih berkualitas.
Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti saat membuka peluncuran ATF menyampaikan rangkaian kegiatan ATF di Bali ini utamanya untuk merumuskan rencana strategis dan arah kegiatan ATF ke depan.
Astera Primanto Bhakti juga menyampaikan bahwa Launching and First Meeting ATF ini menandai momen bersejarah bagi ASEAN. Pembentukan ATF pertama kali diinisiasi oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati pada ASEAN Finance Minister and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) ke-10 Tahun 2023 di Jakarta, sebagai upaya membentuk sebuah peer-learning platform bagi negara-negara ASEAN terkait pengelolaan keuangan dan perbendaharaan negara. Inisiatif ini mendapatkan respons positif dari Menteri Keuangan negara-negara ASEAN dalam AFMGM ke-11 pada 5 April 2024 di Luang Prabang, Laos. Momen ini menjadi awal sejarah peningkatan kerja sama pengelolaan perbendaharaan dan keuangan negara di ASEAN.
“Ke depan, ATF diharapkan mampu menjalin lebih banyak kolaborasi, baik dengan regional lain maupun lembaga-lembaga internasional lainnya, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih luas terkait best practice pengelolaan perbendaharaan negara. Berkembangnya ATF menjadi platform yang kuat diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas fiskal di Kawasan,” pungkas Dirjen Perbendaharaan.
***
Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan
Unduh dalam format PDF: ATF 2024: Upaya Wujudkan Sistem Ekonomi dan Keuangan ASEAN yang Tangguh, Stabil, dan Berkelanjutan
