Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pemerintah terus memperluas jangkauan bantuan bagi kalangan masyarakat terdampak pandemi. Akselerasi belanja negara terus diupayakan terutama untuk penyerapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN), termasuk belanja bantuan kepada kalangan masyarakat yang terdampak. Konsumsi belanja pemerintah pun meningkat seiring langkah ekspansif APBN.

Salah satu belanja pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat adalah bantuan bagi pekerja dan pelaku seni kebudayaan yang menjadi target program “Bantuan Pemerintah Program Apresiasi Pelaku Budaya”. Di tengah pandemi Covid-19, imbauan untuk menjaga jarak demi mencegah penyebaran penyakit membuat beberapa kegiatan tidak dapat dilakukan seperti dulu, termasuk di bidang seni budaya. Namun, para pelaku budaya dengan kreativitasnya berusaha tetap bertahan, di antaranya dengan memanfaatkan teknologi. Pertunjukan-pertunjukan seni yang semula dapat disaksikan bersama-sama secara langsung misalnya, kini banyak dilaksanakan dengan mengambil medium tayangan secara daring. Beberapa museum dan cagar budaya pun berinisiatif menyelenggarakan kegiatan kunjungan virtual untuk mengedukasi masyarakat.

Untuk mendukung semangat para pelaku budaya agar tetap berkreasi dan melestarikan warisan kekayaan budaya nusantara pada masa pandemi yang penuh dengan tantangan, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menggagas Program Pemberian Layanan Pelindungan Pelaku Budaya dalam masa pandemi Covid-19 atau disebut juga dengan Apresiasi Pelaku Budaya. Alokasi untuk program ini adalah sebesar Rp26,5 miliar yang diperuntukkan bagi 26.500 orang pelaku budaya yang berprofesi dalam bidang kebudayaan di dalam negeri dan mata pencahariannya terdampak akibat pandemi, dengan indeks sebesar Rp1.000.000 per orang.

Layanan ini menyediakan pembinaan kepada pelaku budaya untuk menghasilkan dan mempublikasikan hasil karya budayanya secara virtual baik berupa foto/video/dokumentasi lain. Bentuknya diberikan melalui honorarium/jasa profesi atas keterlibatan dalam prakarya dan karya bidang kebudayaan yang dihasilkan selama masa tanggap darurat penanganan Covid-19 dan pasca-Covid-19.

Sampai dengan pekan ketiga September 2020, sejumlah 10.000 orang pelaku budaya telah melalui tahap verifikasi data dan karya, serta telah diajukan pencairannya ke KPPN. Dari jumlah tersebut, 5.296 orang telah menerima bantuan. Sedangkan sebanyak 4.704 orang tidak bisa ditransfer oleh KPPN karena terdapat kesalahan nama/nomor rekening penerima, rekening tidak aktif, atau ketidaksesuaian NPWP. Adapun sebanyak 16.500 orang belum bisa diajukan pencairannya ke KPPN karena calon penerima belum melakukan registrasi ulang dan melengkapi data pribadi berikut karya. Kemdikbud secara intensif terus melakukan koordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu untuk dapat segera menyalurkan bantuan kepada pelaku budaya yang telah memenuhi syarat.

Informasi selengkapnya mengenai Program Apresiasi Pelaku Budaya ini dapat disimak pada infografis berikut. [lrn/dk]

Jakarta,djpb.kemenkeu.go.id,- Mendekati akhir triwulan ketiga tahun 2020, akselerasi belanja negara semakin terlihat, khususnya untuk belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk yang didukung melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Untuk bidang kesehatan sebagai bidang prioritas dalam penanganan dampak pandemi COVID-19, sampai dengan tanggal 18 September 2020, klaim penanganan pasien COVID-19 telah terbayar sebesar Rp975 miliar. Bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pun telah terealisasi sebesar Rp1,18 triliun. Sedangkan realisasi Insentif Tenaga Kesehatan (nakes) pusat dan daerah per tanggal 18 September 2020 adalah sebesar Rp2,92 triliun dan realisasi santunan kematian nakes sebesar Rp27 miliar.

Realisasi anggaran untuk berbagai jenis bantuan dan fasilitas untuk mendukung daya beli masyarakat khususnya yang terkena dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 juga terus bertambah. Untuk sisi demand, pemerintah masih meneruskan program bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT/Kartu Sembako), Paket Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai (BST) Non-Jabodetabek, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Salah satu program terbaru yaitu program bansos yang diperluas berupa BST bagi penerima program sembako non-PKH telah disalurkan sepenuhnya (100%) yaitu sebesar Rp4,5 triliun kepada rekening Kementerian Sosial yang diteruskan kepada 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sesuai dengan data yang diolah oleh Kemensos dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pemerintah pun masih menjalankan sejumlah program bantuan untuk mendorong dari sisi supply, termasuk untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat segera bangkit kembali dan menyokong pertumbuhan ekonomi. Subsidi bunga KUR dan non-KUR telah terealisasi sebesar masing-masing Rp1,39 triliun dan Rp1,31 triliun per tanggal 15 September 2020.

Selain itu, Bantuan Presiden bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) per tanggal 18 September 2020 telah disalurkan sebesar Rp14,18 triliun untuk 5,59 juta pelaku usaha mikro. Penyaluran BPUM dilakukan dengan berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM yang antara lain dihimpun dari dinas koperasi setempat, dan bersifat hibah, bukan pinjaman.

Untuk sektor usaha lainnya, disalurkan pula subsidi upah/gaji dari kas negara ke rekening Kementerian Ketenagakerjaan yang realisasinya telah mencapai sebesar Rp10,8 triliun untuk 9 juta orang pekerja/buruh. Subsidi ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp600.000,00 per bulan selama 4 bulan dengan pembayaran per 2 bulan, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan.

Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga terus menjalankan Program Padat Karya yang menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekaligus mendukung pembangunan yang tetap harus berjalan. Di samping itu, program Kartu Prakerja pun terus berlanjut dengan sasaran para pekerja yang terkena PHK dan pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, termasuk pekerja yang dirumahkan serta pekerja bukan penerima upah, dan pelaku usaha mikro dan kecil.

Pemerintah terus berupaya lewat perpanjangan jangka waktu, percepatan proses birokrasi, dan perancangan ulang program PEN dengan tujuan agar semakin efektif menghasilkan manfaat berganda yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang terdampak.

Detail realisasi belanja pemerintah dimaksud dapat disimak pada infografis di atas. [lrn]

Pandemi COVID-19 membawa dampak kepada berbagai sektor usaha, khususnya sektor UMKM karena terjadi sejumlah penurunan aktivitas ekonomi. Sementara, sektor usaha menjadi salah satu tumpuan dan indikator penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk terus membantu pelaku UMKM yang menghadapi situasi sulit dalam menjalankan usahanya, Pemerintah memberikan sejumlah stimulus ekonomi, antara lain dengan terus menjalankan program pembiayaan ultra mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah berlangsung.

Sampai dengan tanggal 15 September 2020 telah disalurkan KUR sebesar Rp107,28 triliun bagi 3.172.616 debitur yang tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia. Progam KUR memang menggandeng sejumlah lembaga perbankan maupun lembaga penyalur lainnya agar semakin banyak debitur yang dapat dijangkau. Misalnya lembaga penyalur yang merupakan Bank BUMN seperti BRI yang telah menyalurkan 67% dari total realisasi KUR sebesar Rp71,94triliun.

Penyaluran KUR yang terus dijalankan, di samping sejumlah subsidi tambahan, menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meringankan beban UMKM pada situasi yang penuh tantangan.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat sampai dengan tanggal 15 September 2020, dapat dilihat pada infografis berikut. [tap]

Data: Direktorat Sistem Manajemen Investasi DJPb @direktoratsmi

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Berbagai jenis bantuan sosial bagi masyarakat masih terus direlalisasikan. Rancangan kebijakan dan proses penyaluran bantuan PEN pun terus-menerus diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari masyarakat. Program PEN diperpanjang jangka waktunya, dipercepat proses birokrasinya, diperluas cakupannya dan dirancang ulang untuk menyempurnakan bantuan sebelumnya agar semakin efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Perluasan ini juga diberikan dalam bentuk program baru seperti bantuan presiden (banpres) bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), bantuan Gaji Pekerja kelompok, Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi penerima Program Sembako non-PKH, serta KUR Super Mikro. Kementerian Keuangan mendorong percepatan penyerapan anggaran untuk mengoptimalkan dampak berganda (multiplier effect) program PEN dan mengurangi beban masyarakat di masa pandemi.

Sebagai perluasan dari program PKH, pada akhir Agustus ini pemerintah telah menyalurkan bantuan berupa Program BST baru bagi penerima program sembako non-PKH. Data calon penerima Program BST ini diolah oleh Kementerian Sosial dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah ada. Tujuannya adalah untuk memberikan tambahan bagi penerima bansos sembako non-PKH. Program BST baru ini diperuntukkan bagi 9 juta KPM dengan indeks Rp500.000,00 per KPM, dan akan dilaksanakan hingga awal bulan September 2020 dengan pagu Rp4,5 triliun. Sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020, sebanyak 99% atau Rp4,47 triliun dari BST baru ini telah dicairkan dari rekening kas negara kepada rekening Kementerian Sosial untuk selanjutnya disalurkan kepada seluruh KPM.

Untuk dunia usaha, khususnya usaha kecil dan mikro, pemerintah juga menjalankan program baru yaitu BPUM yang berupa hibah modal kerja (bukan pinjaman). Setelah diluncurkan oleh Presiden sepekan yang lalu, terhitung hingga tanggal 28 Agustus 2020, BPUM telah disalurkan sebesar Rp6,99 triliun untuk 2,91 juta pelaku usaha mikro. Penyaluran BPUM dilakukan berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM yang antara lain dihimpun dari dinas koperasi setempat. BPUM ini melengkapi program subsidi bunga KUR dan non-KUR yang telah terealisasi sebesar masing-masing Rp998,78 miliar dan Rp1,18 triliun per tanggal 25 Agustus 2020.

Program padat karya di beberapa kementerian juga terus dijalankan untuk menyediakan alternatif lapangan kerja, juga melanjutkan kembali kartu prakerja guna melengkapi cakupan buffer bagi para pekerja yang dirumahkan/terkena PHK , pekerja bukan penerima upah, dan pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja.

Di bidang kesehatan sendiri, secara kumulatif sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020, klaim penanganan pasien Covid-19 telah terbayar sebesar Rp975 miliar. Bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pun telah terealisasi sebesar Rp560,6 miliar. Sedangkan realisasi Insentif Tenaga Kesehatan (nakes) adalah sebesar Rp2,44 triliun dan realisasi santunan kematian nakes sebesar Rp21,6 miliar.

Detail realisasi belanja pemerintah dimaksud dapat disimak pada infografis di atas.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada kuartal ketiga tahun 2020, diperlukan percepatan realisasi belanja pemerintah terutama penyerapan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui perpanjangan program, percepatan usulan baru, redesain dan penyesuaian program, serta penyederhanaan prosedur. Percepatan dilakukan agar roda ekonomi segera berputar dan tidak terjadi resesi. Pemerintah terus melakukan monitoring, evaluasi, mengalkulasi ulang, serta melalukan penyesuaian agar implementasi PEN benar-benar bisa membantu ekonomi masyarakat.