Jakarta,djpb.kemenkeu.go.id,- Pemerintah telah merealisasikan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp386,01 triliun yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjaga ekonomi tetap berjalan dan terus pulih. Selain itu, Belanja Negara telah menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III sesuai dengan rilis BPS pada awal bulan ini, dan dukungan dari APBN untuk PEN masih akan berlanjut di triwulan IV. Optimisme pemulihan ekonomi di Indonesia sebagaimana juga ekonomi global juga dipengaruhi oleh perkembangan positif dari uji coba tahap akhir vaksin Covid-19.

Jakarta,djpb.kemenkeu.go.id,- Upaya pemerintah dalam mendorong belanja negara dan pelaksanaan program PEN sebagai satu upaya countercyclical dengan instrumen APBN telah memberikan hasil yang signifikan. Belanja negara memberi kontribusi pemulihan pertumbuhan ekonomi dalam komponen konsumsi pemerintah maupun komponen konsumsi rumah tangga melalui belanja bantuan sosial dan subsidi. Juga belanja modal memberikan kontribusi pada komponen investasi. Ini sebagaimana diungkapkan Menteri Keuangan pada Kamis (05/11) di Jakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data bahwa pada triwulan III 2020 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar -3,49% (yoy); membaik dari triwulan sebelumnya yang sebesar -5,32%. Hal ini menunjukkan proses pemulihan dan pembalikan arah (turning point) aktivitas ekonomi nasional.

Di antara upaya pemerintah yang telah dilaksanakan untuk mendukung pemulihan ekonomi adalah untuk sektor kesehatan, karena pemulihan sektor kesehatan menjadi salah satu prasyarat penting bagi bangkitnya sektor ekonomi. Misalnya bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang pada tanggal 6 November 2020 telah terealisasi sebesar Rp1,92 triliun. Belanja penanganan Covid-19 lainnya (klaim biaya perawatan, alkes, obat pasien, layanan laboratorium Balitbangkes, dll) yang terdapat pada beberapa kementerian sampai dengan tanggal 6 November 2020 terealisasi sebesar Rp20,56 triliun. Adapun realisasi insentif tenaga kesehatan (nakes) pusat per tanggal 6 November 2020 adalah sebesar Rp2,28 triliun dan realisasi santunan kematian nakes sebesar Rp29,7 miliar.

Belanja bantuan sosial (bansos) dari APBN juga terus disalurkan untuk mendorong daya beli masyarakat. Dengan kebutuhan pokok yang terpenuhi dari bantuan sembako, masyarakat dapat ikut mendorong pergerakan ekonomi lewat belanja di UMKM dengan penghasilan yang didapatkannya maupun dari bantuan tunai.

Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT/Kartu Sembako), Paket Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai (BST) Non-Jabodetabek, BST bagi penerima Sembako Non-PKH, bansos beras bagi penerima PKH, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa masih terus diberikan. Pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk peningkatan manfaat program. Program Kartu Prakerja juga telah disalurkan hingga per tanggal 6 November telah mencapai realisasi sebesar Rp19,87 triliun dengan jangkauan 5,59 juta peserta.

Realisasi APBN 2020 secara keseluruhan maupun program pemulihan ekonomi nasional (PEN) terus mengalami akselerasi yang signifikan dan diharapkan terus meningkat menjelang akhir tahun 2020 untuk mendukung masa pemulihan atau turning point aktivitas ekonomi menuju zona positif. Peran PEN sangat penting terutama dari sisi meningkatkan permintaan dan juga mendorong aktivitas di sisi penawaran. Insentif fiskal dan bantuan usaha PEN terus diakselerasi dan didorong efektivitasnya agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun perusahaan mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Pemerintah juga memberi dukungan fiskal khususnya kepada UKM yang berorientasi ekspor agar UKM Indonesia lebih berdaya saing dalam menembus batas menuju pasar global, dan membantu pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah masih terus menjalankan subsidi program dengan  sejumlah relaksasi ataupun kemudahan. Subsidi bunga KUR dan non-KUR per tanggal 6 November 2020 telah terealisasi sebesar masing-masing Rp2,2 triliun dan Rp2,90 triliun.

Bantuan Presiden bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) atau juga sering disebut sebagai BLT UMKM pun masih terus disalurkan, yang per tanggal 6 November 2020 telah disalurkan sebesar Rp22,10 triliun untuk 9,21 juta pelaku usaha. Penyaluran BPUM dilakukan berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM yang antara lain dihimpun dari dinas koperasi di masing-masing daerah. Dengan mekanisme hibah (bukan pinjaman), diharapkan bantuan ini dapat lebih leluasa digunakan oleh UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Bagi pekerja/buruh juga dicairkan bantuan subsidi upah (BSU) dari kas negara ke rekening Kementerian Ketenagakerjaan yang realisasinya telah mencapai sebesar Rp14,88 triliun untuk 12,40 juta orang pekerja/buruh, dengan penyalurannya didasarkan pada data BPJS Ketenagakerjaan.

Program Padat Karya dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pun terus dijalankan untuk membuka lapangan kerja sekaligus melaksanakan pembangunan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Detail realisasi belanja pemerintah dimaksud dapat disimak pada infografis di bawah ini.

Data: Direktorat Pelaksanaan Anggaran @ditpa_djpb dan Direktorat Sistem Manajemen Investasi @direktoratsmi.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Percepatan realisasi dari stimulus fiskal APBN membuat ekonomi berangsur-angsur membaik. Belanja pemerintah di triwulan III juga sudah meningkat signifikan, terutama realisasi bantuan sosial dan UMKM di program PEN. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Keuangan di Jakarta, Minggu (01/11). Pemerintah akan mengoptimalkan belanja APBN untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi kuartal IV. Diharapkan, kuartal IV-2020 akan lebih baik, dengan dukungan kebijakan moneter dari Bank Indonesia dan aktivitas masyarakat yang kembali berjalan karena kebijakan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Jakarta.djpb.kemenkeu.go.id,- Dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan dampaknya, pemerintah melakukan berbagai langkah dengan menggunakan seluruh instrumen APBN dalam mengatasi dampak dan menolong masyarakat yang sedang menghadapi kondisi yang luar biasa sulit. Ini sebagaimana diungkapkan Menteri Keuangan pada Senin (26/10) di Jakarta. Peran serta dari seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan juga sangat dibutuhkan untuk mendukung penanganan wabah dan bangkitnya ekonomi, karena pemulihan ekonomi akan selalu terpengaruh apabila COVID-19 belum tertangani sepenuhnya.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Meski masih tertahan, perekonomian nasional mulai menunjukkan tren membaik. Hal ini masih perlu didorong dengan percepatan belanja APBN dan penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa Senin (19/10), pandemi COVID-19 menjadi faktor utama yang menentukan pemulihan ekonomi global maupun nasional. Selama COVID-19 belum tertangani sepenuhnya, akan selalu ada pengaruhnya terhadap kinerja ekonomi. Pemerintah terus melakukan pengendalian COVID-19 dan penanganan dampaknya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat maupun dukungan kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah. Pemulihan ekonomi membutuhkan kerja sama seluruh anggota masyarakat dengan cara memastikan jalannya protokol kesehatan agar pandemi dan pertambahan korban bisa dihentikan.

Jakarta.djpb.kemenkeu.go.id,- Pemerintah melalui APBN terus mendukung percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi pada triwulan IV 2020. Pemulihan ekonomi akan bergantung pada upaya seluruh lapisan masyarakat bersama menekan angka penyebaran virus. Upaya pemerintah dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dapat dipercepat dengan kontribusi masyarakat.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua tahun 2020 yang sempat berjalan negatif membuat pemerintah terus berupaya menahan dampak resesi pada masyarakat. Pemerintah memberikan bantuan/insentif melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengurangi kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Pemulihan ekonomi juga bergantung pada bagaimana kita bersama menekan angka penyebaran virus penyebab COVID-19, sehingga pemerintah melalui APBN juga terus berupaya mendukung penemuan vaksin dan TLI (Tes, Lacak, Isolasi).

Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020, pemerintah menyadari bahwa pemulihan kesehatan adalah prioritas dan prasyarat terjadinya pemulihan sosial ekonomi. Untuk sektor kesehatan, sampai dengan tanggal 25 September 2020, belanja penanganan COVID-19 lainnya yang terdapat pada beberapa kementerian terealisasi sebesar Rp10,99 triliun. Bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pun telah terealisasi sebesar Rp1,18 triliun. Sedangkan realisasi Insentif Tenaga Kesehatan (nakes) pusat dan daerah per tanggal 25 September 2020 adalah sebesar Rp3,03 triliun dan realisasi santunan kematian nakes sebesar Rp29,1 miliar.

Realisasi anggaran untuk berbagai jenis bantuan dan fasilitas untuk mendukung daya beli masyarakat khususnya yang terkena dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 juga terus bertambah. Untuk sisi demand, pemerintah masih meneruskan program bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT/Kartu Sembako), Paket Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai (BST) Non-Jabodetabek, BST bagi penerima Sembako Non-PKH, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Pemerintah pun masih menjalankan sejumlah program bantuan untuk mendorong dari sisi supply, termasuk untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat segera bangkit kembali dan menyokong pertumbuhan ekonomi. Subsidi bunga KUR dan non-KUR telah terealisasi sebesar masing-masing Rp1,64 triliun dan Rp1,35 triliun per tanggal 22 September 2020.

Selain itu, Bantuan Presiden bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) per tanggal 25 September 2020 telah disalurkan sebesar Rp15,93 triliun untuk 6,63 juta pelaku usaha mikro. Penyaluran BPUM dilakukan berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM yang antara lain dihimpun dari dinas koperasi setempat, dan bersifat hibah, bukan pinjaman.

Untuk sektor usaha lainnya, disalurkan pula subsidi upah/gaji dari kas negara ke rekening Kementerian Ketenagakerjaan yang realisasinya telah mencapai sebesar Rp13,98 triliun untuk 11,65 juta orang pekerja/buruh. Subsidi ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp600.000,00 per bulan selama 4 bulan dengan pembayaran per 2 bulan, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan.

Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga terus menjalankan Program Padat Karya untuk mendukung pembangunan yang tetap harus berjalan dan membuka lapangan kerja. Di samping itu, program Kartu Prakerja pun terus berlanjut dengan sasaran para pekerja yang terkena PHK dan pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, termasuk pekerja yang dirumahkan serta pekerja bukan penerima upah, dan pelaku usaha mikro dan kecil. Realisasi Kartu Prakerja sampai dengan 25 September 2020 adalah sebesar Rp19,45 triliun dengan jangkauan 5,48 juta peserta.

Pemerintah memahami perlunya ruang perbaikan agar program-program PEN dapat semakin memberikan manfaat. Oleh karenanya, diambil langkah perpanjangan jangka waktu, percepatan proses birokrasi, dan perancangan ulang program PEN agar terwujud efek berganda yang semakin menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang terdampak.

Detail realisasi belanja pemerintah dimaksud dapat disimak pada infografis di atas.[lrn]