Dalam rangka persiapan masa transisi PSBB menuju tatanan new normal, pada lingkungan Kantor Pusat DJPb telah dipasang beberapa sarana pencegahan penyebaran Covid 19 seperti tempat cuci tangan, ATM masker, dan bilik disinfektan yang diinstalasikan pada tempat yang sering dilalui pegawai.

Beberapa di antaranya merupakan partisipasi dari sejumlah BUMN dan Kementerian mitra kerja DJPb yaitu 1 buah tempat cuci tangan dari BRI, 1 buah tempat cuci tangan dari Mandiri, 2 buah mesin ATM masker dari BNI, dan 3 buah bilik disinfektan dari Kementerian Pertahanan.

Sarana tersebut menjadi bentuk fasilitas kepada pegawai agar tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas layanan perbendaharaan di Kantor Pusat. [TAP/DR]

Pemerintah terus berupaya menyusun strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) karena banyak masyarakat terdampak akibat pandemi Covid-19. Beragam program pun disiapkan, mulai dari jaring pengaman sosial hingga stimulus fiskal bagi dunia usaha. Berbagai langkah extraordinary melalui #UangKita ini diambil agar dampak pandemi pada ekonomi tidak semakin berat.

Penyelamatan dari dampak pandemi Covid-19 dalam bidang kesehatan dan ekomoni terus dijalankan. Hal tersebut tampak dari jumlah uang yang telah dibelanjakan pemerintah, antara lain berupa DAK Fisik bidang Kesehatan untuk kebutuhan pelayanan dasar, penguatan RS rujukan baik nasional maupun daerah, dan pencegahan pengendalian penyakit.

Untuk mengapresiasi tenaga kesehatan, sampai saat ini pemerintah juga telah menyalurkan insentif yang telah dialokasikan dalam DIPA Kemenkes kepada 2.157 tenaga Kesehatan dengan jumlah mencapai Rp12,89 miliar dari Rp1,9 triliun yang dianggarkan. Insentif tenaga kesehatan daerah dialokasikan secara bertahap melalui DAK sebesar Rp3,7 triliun. Selain itu, penggantian/klaim biaya perawatan pasien Covid-19 juga telah dibayarkan sebesar Rp178 miliar, demikian pula bantuan sosial yang s.d. 5 Juni 2020 telah dicairkan sebesar Rp81,8 triliun dari alokasi Rp125,1 triliun yang diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat.

Melalui PMK 50 tahun 2020 pemerintah memberikan kemudahan penyaluran dana desa yang di antaranya untuk mempercepat bantuan langsung tunai ke desa. BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa, yang tidak menerima bantuan PKH, Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja, selama 6 bulan.

Di tengah tekanan pandemi COVID-19, pemerintah terus menjaga keberlangsungan fiskal di tahun 2020.
Secara keseluruhan, kebijakan fiskal yang tampak dari realisasi APBN sampai dengan 5 Juni 2020 dipengaruhi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan peningkatan kebutuhan belanja untuk penanganan wabah. Kinerja Belanja dipengaruhi oleh pertumbuhan belanja pemerintah pusat yang tumbuh sebesar 3,9% yang ditopang kinerja bansos yang tumbuh signifikan mencapai 35,5% dari tahun sebelumnya. Bahkan dalam suasana pandemi pun, senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dalam mengelola APBN.

Detail bagaimana realisasi belanja APBN 2020 sampai saat ini, simak dalam infografis-infografis di atas.

Sejak Covid-19 melanda di belahan dunia termasuk Indonesia, perekonomian mulai terdampak secara masif dan signifikan. Untuk itu, pemerintah berupaya merespon cepat untuk penyelamatan sekaligus antisipasi dampak yang lebih besar. Salah satu sektor yang paling rentan terdampak adalah UMKM, sehingga pemerintah mempersiapkan skema dukungan kepada UMKM dalam bentuk subsidi bunga kredit.

Subsidi bunga yang diberikan kepada UMKM merupakan salah satu instrumen kebijakan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendukung dari sisi supply side (penawaran). Program ini merupakan langkah Pemerintah dalam melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dalam menjalankan usahanya yang terdampak pandemi COVID-19.

Relaksasi berupa subsidi bunga kredit diberikan selama 6 bulan dengan besaran yang disesuaikan dengan skala usaha UMKM. Melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, pemerintah sekali lagi hadir dan mengambil langkah cepat dan nyata dalam upaya membuat pelaku UMKM dapat terus bertahan.

Apa tujuan pemberian subsidi bunga/subsidi margin, bagaimana kriteria penerima dan ketentuan pemberian subsidi bunga/subsidi margin simak selengkapnya dalam infografis berikut.

Seiring dengan meluasnya dampak pandemi Covid-19, pemerintah juga memberikan perhatian bagi desa. Dana Desa yang disalurkan kini diprioritaskan untuk diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Per 20 Mei 2020, BLT Desa telah disalurkan oleh 156 KPPN kepada 26.546 desa atau 2.876.932 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Nominal yang disalurkan adalah sebesar Rp1.726,16 miliar, yang mayoritas (78,28%) dilakukan secara tunai.

Melalui BLT Desa, diharapkan penduduk miskin atau tidak mampu dapat memenuhi kebutuhannya sehingga mampu bertahan dalam kondisi yang tidak menentu akibat pandemi Covid-19.

[untuk melihat realisasi BLT / sd 20 Mei 2019, simak infografis di atas]

sumber data: Dit. Pelaksanaan Anggaran

Di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda negeri ini, para tenaga kesehatan (nakes) berperan penting khususnya dalam memberikan pelayanan untuk menangani para pasien.

Hari ini, Rabu (20/05), dicairkan insentif untuk tenaga kesehatan dari Rekening Kas Negara sebesar Rp10,45 miliar oleh KPPN Jakarta VII kepada rekening Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan Kementerian Kesehatan, untuk secepatnya dapat disalurkan kepada para penerima yang telah ditentukan. Pencairan hari ini kepada 1.205 orang nakes merupakan tahap awal dari insentif dalam penanganan Covid-19, yang dialokasikan sebesar Rp5,9 triliun untuk lebih dari 276 ribu orang nakes, baik nakes pusat, nakes daerah, maupun relawan.

Pemerintah pusat juga direncanakan akan memberikan santunan untuk nakes yang gugur dalam tugas penanganan Covid-19, sebesar Rp300 juta per orang. Selain itu, disiapkan pula anggaran untuk penyediaan bahan pangan tambahan bagi nakes dan relawan Covid-19.

Pemberian insentif, santunan, maupun penyediaan fasilitas lainnya ini merupakan bentuk komitmen dukungan pemerintah untuk para nakes sebagai garda terakhir melawan Covid-19.

Doa dan hormat kami untuk seluruh jajaran tenaga medis yang terus berjuang, duka kami atas gugurnya pejuang bangsa di bidang medis dalam menjalankan tugasnya yang mulia.

Mari, lakukan apa yang kita bisa untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

Jangan jadikan pengorbanan para nakes sia-sia.

⁣Untuk penanganan pandemi COVID-19, pemerintah berwenang untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN, yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, menentukan proses dan metode pengadaan barang/jasa, serta melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.⁣
⁣
Dalam rangka pengaturan mengenai pelaksanaan anggaran atas tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN tersebut, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN dalam Penanganan Pandemi COVID-19.⁣
⁣
Ada 4 kerangka utama yang menjadi ruang lingkup pengaturan dari PMK tersebut, yaitu mengenai:⁣
1. Mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19;⁣
2. Pengalokasian dana untuk penanganan pandemi COVID-19 dalam DIPA K/L;⁣
3. Klasifikasi akun khusus COVID-19 untuk alokasi dana penanganan pandemi COVID-19; dan ⁣
4. PMK ini berlaku dalam masa penanganan pandemi COVID-19.⁣

[info tentang mekanisme pembayarannya⁣ silahkan klik infografis di atas]

Sumber: @ditpa_djpb

Di tengah pandemi COVID-19 ini, Pemerintah melaksanakan percepatan Program Padat Karya Tunai untuk memberikan penghasilan sementara bagi pekerja harian yang kehilangan pendapatan akibat pembatasan sosial.⁣
⁣
Jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan Program Padat Karya adalah pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus, seperti pembersihan saluran, pembersihan bangunan pelengkap, pembersihan perlengkapan jalan, pengecatan sederhana, dan pemotongan rumput⁣.
⁣
Program Padat Karya Tunai salah satunya, dilaksanakan melalui Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Alokasi dana pada Kementerian PUPR terdapat pada sektor Sumber Daya Air (Rp2,2 T), Cipta Karya (Rp2,5 T), Penyediaan Perumahan (Rp4,81 T), dan Bina Marga (Rp629 M). Sedangkan, untuk Kementerian perhubungan ada pada sektor Perkeretaapian (Rp4,6 T), Perhubungan Darat (Rp1,2 T), Perhubungan Udara (Rp 226,1 M), BPSDMP (Rp17,6 M), dan Perhubungan Laut (Rp16,9 M).⁣
⁣

[Sumber data : Dit. Pelaksanaan Anggaran⁣, Ditjen Perbendaharaan]