SP – 001/WPB.08/2024
Menutup Tahun 2023, Kinerja APBN Regional Lampung Solid dan Kredibel
Bandar Lampung, 25 Januari 2024 ─ Kinerja APBN Regional Lampung sampai dengan 31 Desember 2023 terjaga solid dan kredibel, didukung Pendapatan Negara yang tumbuh melampaui target dan penyerapan Belanja Negara yang tumbuh lebih tinggi.
Menutup akhir tahun 2023, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah APBN Lampung hingga 31 Desember 2023 tercatat Rp10.808,28 miliar atau 105,65 persen dari target. Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 Rp31.704,50 miliar atau 98,53 dari pagu anggaran atau tumbuh 5,84 persen dibandingkan tahun yang lalu.
Kinerja Belanja Negara didukung Percepatan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga
Kinerja Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 tumbuh positif 5,84 persen (yoy). Realisasi Belanja Negara meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp10.234,02 miliar atau tumbuh sebesar 16,00 persen (yoy) dan TKD Rp21.470,48 miliar yang artinya tumbuh sebesar 1,59 persen (yoy).
Jika dirinci berdasarkan jenis belanja dari BPP yaitu terdiri dari realisasi Belanja Pegawai R3.782,84 miliar, Belanja Barang Rp4.901,78 miliar, Belanja Modal Rp1.511,22 miliar, dan Belanja Bantuan Sosial Rp38,18 miliar. BPP didominasi oleh Belanja Barang dengan proporsi 47,90 persen terhadap total BPP. Belanja Pegawai meningkat sebesar 0,76 persen (yoy) dengan realisasi terbesar pada Satker Kementerian Agama termasuk Belanja Tunjangan Profesi Guru dan Tenaga Pendidik.
Khusus untuk Belanja Barang mengalami peningkatan sebesar 50,14 persen (yoy) didukung oleh realisasi kenaikan Belanja Barang khususnya untuk mendukung Program Infrastruktur Konektivitas dan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 diantaranya Pembentukan Badan Ad Hoc pendukung. Sedangkan untuk Belanja Modal terkontraksi 14,67 persen (yoy) seiring dengan penurunan pagu dari tahun sebelumnya, namun secara persentase penyerapan menunjukkan percepatan. Pada Belanja Modal, terdapat beberapa progres pekerjaan kontraktual dilaksanakan di tahun 2024 (kontrak multi-years).
Untuk menopang kesejahteraan masyarakat rentan, pemerintah terus manambah target penerima manfaat dengan peningkatan peningkatan anggaran sebesar 18,87 persen (yoy), khususnya berupa Belanja Perlinsos dalam Bentuk Uang dalam Program Indonesia Pintar. Adapun Output Bansos Bantuan Pendidikan Tinggi telah tersalurkan kepada 2.752 mahasiswa UIN Raden Intan Bandar Lampung dan 928 mahasiswa IAIN Metro. Sedangkan output Bansos Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Bantuan kepada siswa SMTK/SMAK TA.2023) telah tersalurkan ke 107 siswa.
Sedangkan dari sisi TKD jika dirinci yaitu terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp946,62 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp12.700,98 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp1.193,40 miliar, DAK Nonfisik Rp4.075,30 miliar, Dana Desa Rp2.301,13 miliar, dan Insentif Fiskal Rp253,05 miliar. Secara umum, pertumbuhan penyaluran TKD dipengaruhi oleh peningkatan kepatuhan Pemerintah Daerah dalam memenuhi tahap syarat salur.
Kinerja Perpajakan Didukung Oleh Kinerja Pajak yang Tumbuh Akseleratif, Sementara Kepabeanan dan Cukai dipengaruhi Moderasi Harga CPO Global
Realisasi penerimaan Perpajakan bersumber dari penerimaan Pajak serta Kepabeanan dan Cukai, yang hingga 31 Desember 2023 capaian penerimaan Pajak tercatat Rp8.315,49 miliar dan Kepabeanan dan Cukai Rp1.020 miliar. Kinerja penerimaan pajak tumbuh 8,35 persen (yoy), sementara kinerja penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga 31 Desember 2023 terkontraksi 59,61 persen (yoy). Realisasi penerimaan Pajak serta Kepabeanan dan Cukai tersebut masing-masing 103,28 persen dan 83,91 persen terhadap target. Kinerja perpajakan dipengaruhi faktor pemulihan ekonomi, moderasi harga komoditas di pasar global, dan dampak kebijakan perpajakan yang tidak berulang di tahun 2023 yaitu kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
Penerimaan Pajak terdiri atas penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas Rp3.703,49 miliar, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) Rp4.293,42, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp172,32 miliar, Pajak Lainnya Rp146,25 miliar, dan PPh Migas Rp7,08 juta. Penerimaan Pajak terutama berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas serta PPN dan PPnBM dengan kontribusi masing-masing 44,54 persen dan 51,63 persen terhadap total penerimaan pajak.
Secara lebih detil, penerimaan PPh Nonmigas masih ditopang oleh tiga komponen terbesar penerimaan PPh Nonmigas yang bersumber dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29 Badan, dan PPh Final. Kontribusi ketiga komponen tersebut masing-masing sebesar 37,00 persen, 29,31 persen, dan 15,81 persen terhadap total penerimaan PPh Nonmigas. Kinerja komponen penerimaan PPh Nonmigas tersebut dipengaruhi oleh peningkatan sektor Administrasi Pemerintah Pusat dan Daerah, peningkatan sektor Industri Pengolahan, dan kebijakan yang tidak berulang. Realisasi penerimaan pajak dari komponen penerimaan PPN/PPnBM terutama ditopang oleh penerimaan PPN, khususnya PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor dengan kontribusi masing-masing 87,66 persen dan 11,98 persen terhadap total penerimaan PPN/PPnBM. Penerimaan PPN DN yang masih tumbuh tersebut didorong oleh kondisi aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat Lampung yang masih terjaga. Sedangkan kinerja PPN Impor dipangaruhi oleh adanya peningkatan pada sektor Industri Pengolahan.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terdiri atas penerimaan Cukai Rp3,55 miliar, Bea Masuk (BM) Rp504,16 miliar, dan Bea Keluar (BK) Rp512,29 miliar. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terutama didukung oleh penerimaan dari BK dengan kontribusi 50,22 persen terhadap total peneirmaan Kepabeanan dan Cukai. Hingga 31 Desember 2023, berdasarkan pertumbuhannya, kinerja BM dan Cukai tumbuh masing-masing sebesar 43,98 persen (yoy) dan 3,95 persen (yoy). Sementara itu, BK terkontraksi sebesar 76,45 persen (yoy) karena dipengaruhi oleh harga CPO yang termoderasi di pasar global. Meskipun dari sisi harga mengalami moderasi, tetapi dari sisi volume ekspornya meningkat 19,50 persen (yoy).
Kinerja penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga 31 Desember secara keseluruhan didukung oleh upaya optimalisasi penerimaan melalui perbaikan layanan dan pengawasan. Lebih lanjut, kinerja penerimaan Cukai dipengaruhi oleh denda administrasi cukai dengan berlakunya peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai. Sedangkan kinerja BM didukung oleh kenaikan importasi Beras.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jauh Melampaui Target
Realisasi PNBP selama 2023 mencapai Rp1.472,78 miliar atau 153,02 persen dari target APBN, tumbuh 22,99 persen (yoy). Ditengah tren moderasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi akibat Geopolitical and Climate Risk, PNBP tetap berkinerja sangat positif, yaitu jauh melampaui target yang ditetapkan.
Penerimaan atas pelayanan kepada masyarakat dari PNBP Lainnya tumbuh 41,79 persen (yoy) dan melebihi target pada APBN hingga 171,93 persen, utamanya disumbang dari Pendapatan Biaya Pendidikan yang diterima oleh Perguruan Tinggi diantaranya ITERA , IAIN Metro, dan Polinela.
Disamping itu, Penerimaan Jasa Kepelabuhanan juga turut menyumbang PNBP sebesar Rp48,7 miliar di tahun 2023. Sedangkan, untuk PNBP Badan Layanan Umum yang telah disahkan ke KPPN tumbuh 5,40 persen (yoy) dan melebihi target hingga 134,42 persen, didominasi oleh Pendapatan atas Jasa Pelayanan Pendidikan pada Satker BLU yakni UNILA dan UIN Raden Intan, serta penerimaan atas Layanan Jasa Rumkit Bhayangkara.
