Kabupaten Polewali Mandar (sering disingkat Polman) adalah salah satu di antara 5 (lima) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang terbentuk berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran ex-Daerah Swatantra (Afdeling) Mandar yang menjadi 3 kabupaten atau daerah tingkat II yang dimekarkan berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 1959. Ibu kotanya adalah Polewali yang berjarak 246 km dari kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Sebelum dinamai Polewali Mandar, daerah ini bernama Kabupaten Polewali Mamasa disingkat Polmas yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah daerah ini dimekarkan dengan berdirinya Kabupaten Mamasa sebagai kabupaten tersendiri, maka nama Polewali Mamasa pun diganti menjadi Polewali Mandar. Nama Kabupaten ini resmi digunakan dalam proses administrasi pemerintahan sejak tanggal 1 Januari2006 setelah ditetapkan dalam bentuk PP No. 74 Tahun 2005, tanggal 27 Desember2005 tentang perubahan nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Manda.

(sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Polewali_Mandar).

Di kota yang berpenduduk 455.572 jiwa ini, dicanangkan tekad untuk memulai pengelolaan keuangan negara di Tahun Anggaran 2014 dengan lebih baik. Komitmen tersebut dicetuskan pada kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Tahun Anggaran 2013 dan Langkah-Langkah Awal Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan KPPN Majene pada tanggal 12 Februari 2014 di Hotel Ratih Kab. Polewali Mandar. Dengan mengusung tema “Realisasi DIPA Secara Optimal, Tepat Waktu, Proporsional, dan Akuntabel sebagai Wujud Bakti Kita dalam Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat” diharapkan dapat menjadikan KPPN Majene sebagai kantor modern yang memberikan pelayanan prima dan profesional kepada stakeholders serta memberi kontribusi dalam pembangunan di daerah, demikian selalu ditekankan oleh Kepala KPPN Majene, Alexander Budi Dayantoro.

Dengan kondisi penganggaran yang ada saat ini, dimana ruang fiskal yang belum begitu baik, daya serap yang kurang dinamis, terdapatnya belanja operasional yang tidak efisien, dan masih defisitnya anggaran 2014, diharapkan para satuan kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Majene mampu dan berkomitmen secara optimal untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik di tahun 2014 ini, demikian disampaikan Catur Ariyanto Widodo, Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat dalam pengarahan sekaligus membuka kegiatan yang dihadiri para Pejabat Pembuat Komitmen dan Operator SAKPA dari 90 satuan kerja tersebut.

Dalam sosialisasi tersebut disampaikan hasil evaluasi pelaksanaan tahun anggaran 2013 dan langkah-langkah strategis dalam menghadapi awal tahun 2014 dari seluruh seksi pada KPPN Majene. Hal-hal teknis terkait penerapan Renkas G2, implementasi SPAN, Aplikasi SAKPA 2014, akuntansi berbasis akrual, serta implementasi Perdirjen Nomor PER-3/PB/2014 juga disampaikan dan menjadi penekanan dalam kegiatan dimaksud. Antusiasme peserta begitu tinggi dibuktikan dengan banyaknya masukan dan pertanyaan terkait materi-materi yang disampaikan.

Sebagai wujud apresiasi kepada satuan kerja yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2013 dengan baik, KPPN Majene memberikan penghargaan kepada tiga satuan kerja terbaik yang dinilai dari semua tahapan pengelolaan keuangan negara yaitu tahap pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan yang melibatkan tiga seksi pada KPPN Majene. Setelah melalui tahapan penilaian menyeluruh tersebut, ditetapkan tiga satuan kerja yang berhak mendapatkan penghargaan dan layanan proritas. Satuan kerja tersebut adalah:

1. Pengadilan Negeri Majene;
2. Pengadilan Negeri Polewali;
3. Polres Majene.

Pemberian cindera mata dan kartu layanan prioritas disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Barat dan Kepala KPPN Majene. Dengan pemberian penghargaan ini diharapkan dapat memacu satuan kerja untuk selalu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara sehingga menjadi lebih baik dan akuntabel, demikian pesan Bapak Kepala Kanwil sebelum menyerahkan penghargaan kepada satuan kerja berprestasi tersebut.

(oleh : Eko Supriyanto)