Pada tahun 2017 KPPN Yogyakarta mengampu tugas penting berupa Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan mengikuti penilaian unit kerja berpredikat WBKyang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (MENPAN-RB). Penugasan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui surat Nomor S-1251/PB/2017 tanggal 31 Januari 2017 hal Penetapan Unit Kerja yang Mengikuti Penilaian WBK/WBBM Tahun 2017. Penetapan tersebut merupakan upaya nyata Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam memperkuat reformasi birokrasi yang telah berjalan di Kementerian Keuangan sejak tahun 2006 silam.
Sebagai langkah awal Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM sesuai timeframe yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan adalah Pencanangan ZI Menuju WBK/WBBM yang dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja. Pencanangan Pembangunan ZImenuju WBK/WBBM tingkat Internal KPPN Yogyakarta telah dilakukan melalui penandatangan Pakta Integritas Internal yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2017. Hal ini sebagai wujud dukungan semua jajaran KPPN Yogyakarta untuk menyukseskan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada KPPN Yogyakarta.
Acara Pencanangan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada KPPN Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2017 dimaksudkan agar semua pihak baik mitra kerja maupun masyarakat luas dapat memantau, mengawal, mengawasi dan memberikan masukan secara proaktif dalam proses Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada KPPN Yogyakarta. Pencanangan dihadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Yogyakarta serta Institusi dan lembaga yang berperan aktif dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik seperti Kejaksaan Tinggi, Kepolisian dan Lembaga Ombudsman Perwakilan DIY.
Acara diisi dengan Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM KPPN Yogyakarta oleh Kepala KPPN Yogyakarta, disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJPBN Provinsi DIY, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi DIY dan Kepala Biro Umum dan Perencanaan Keuangan Universitas Negeri Yogyakarta selaku perwakilan dari unsur perguruan tinggi. Selain itu untuk meneguhkan integritas jajaran KPPN Yogyakarta dan satuan kerja selaku mitra kerja, dalam hal anti gratifikasi dan anti korupsi secara simbolis dilakukan penandatanganan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJPBN DIY, Kepala KPPN Yogyakarta dan KPA SNVT PJPA Serayu Opak selaku perwakilan dari Satuan Kerja.
Dalam sambutannya Kepala KPPN Yogyakarta, Heru Pudyo Nugroho, selain menyatakan komitmen dan kesiapan dari pimpinan dan seluruh jajaran KPPN Yogyakarta untuk membangun ZI menuju WBK/WBBM pada KPPN Yogyakarta di tahun 2017 juga meminta dukungan dari mitra kerja KPPN Yogyakarta pada survey independen oleh Tim Independen Nasional dari MENPAN-RB untuk memberikan tanggapan yang obyektif mengenai integritas layanan yang diberikan oleh KPPN Yogyakarta selama ini.
Selaras dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, acara pencanangan diisi pemaparan dengan tema Korupsi dan Pelayanan Publik oleh Budi Masthuri Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi DIY. Pemaparan tersebut dikemas secara menarik untuk menggambarkan bagaimana kondisi pelayanan publik dewasa ini di Indonesia, kaitan pelayanan publik dengan tingkat korupsi dan upaya yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintah untuk meningkatkan layanan publik.
Dengan pencanangan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM seluruh jajaran KPPN Yogyakarta dengan didukung oleh segenap mitra kerja dan masyarakat luas berkomitmen untuk menjadi institusi yang bebas korupsi, bersih dan mampu memberi layanan terbaik pada pemangku kepentingan.
