Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo menyampaikan Peran Penting APIP dalam Mendukung Optimalnya Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dalam acara Focus Group Discussion Peningkatan Pemahaman Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo menyampaikan Peran Penting APIP dalam Mendukung Optimalnya Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dalam acara Focus Group Discussion Peningkatan Pemahaman Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diselenggarakan pada Selasa, 16 Juli 2019 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Esensi BLU adalah let manager manage, yaitu bagaimana membuat diskresi atau lompatan agar BLU tidak sama dengan satker biasa. Dengan atribut BLU di mana mempunyai fleksibilitas pengelolaan, diharapkan satker BLU dapat berkinerja tinggi. BLU memiliki tujuan utama untuk memberikan layanan, di sisi lain diharapkan dapat mengurangi beban APBN. BLU diharapkan do more with less atau sepi ing pamrih rame ing gawe, tambah Mardiasmo. BLU diharapkan meningkatkan produktivitas dan memiliki dampak sosial, serta memiliki kontribusi positif terhadap APBN.
Dalam upaya menjaga harapan akan kinerja tinggi BLU, diperlukan sinergi yang optimal antara manajemen BLU, SPI, dan APIP dalam kerangka three lines of defense untuk menjaga akuntabilitas BLU. APIP diharapkan melakukan upaya mengoptimalkan sumber daya, kapasitas, dan kompetensi pengawasan. Oleh karenanya diperlukan APIP profesional yang bekerja dengan hati dan pikiran yang “nyambung�. Mardiasmo juga menekankan pentingnya tone at the top atau sesuai dengan pepatah Jawa: ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani di dalam jajaran APIP K/L. APIP dan SPI agar dapat memberikan advis untuk penerapan tata kelola organisasi yang baik sesuai best practice dan menjaga potensi kecurangan untuk mencegah morale hazards dan conflict of interest. APIP harus berperan secara optimal, tidak hanya sebagai watchdog apabila BLU terjadi permasalahan, namun juga sebagai catalyst, memberikan consulting and assurance services, serta menjadi strategic partner and trusted advisor bagi BLU.
Pada acara tersebut, Plh. Dirjen Perbendaharaan, Sumiyati menyampaikan bahwa Sejak diterbitkan PP 23 yang menjadi awal penerapan PPK BLU, yang dimulai 13 satker BLU pada tahun 2005 saat ini berkembang pesat menjadi 232 satker BLU yang terdiri dari rumpun kesehatan sebanyak 97 BLU, pendidikan 97 BLU, barang/jasa lainnya 25 BLU, pengelola kawasan 5 BLU dan pengelola dana sebanyak 8 BLU. Dari sisi keuangan, PNBP BLU dari tahun 2011 hingga tahun 2018 tumbuh rata-rata 15.9% pertahun. Tahun 2018 realisasi PNBP BLU mencapai Rp56.60 triliun dari target Rp. 43.3 triliun. PNBP BLU berkontribusi sebanyak 13,5% terhadap realisasi total PNBP dalam LKPP. Dari sisi peningkatan kapasitas dan kualitas layanan BLU berkontribusi nyata dalam pembangunan nasional: di bidang infrastruktur, BLU berhasil mewujudkan 95% kabupaten/kota di Indonesia terjangkau jaringan broadband internet; dalam program pengentasan kemiskinan, BLU membiayai 1,1 juta UMKM; di bidang kesehatan seluruh BLU/BLUD kesehatan melayani lebih dari 80% jumlah pasien nasional; di bidang pendidikan BLU mensubsidi 392.000 mahasiswa, beasiswa bagi 16.000 mahasiswa, mendidik 1,4 juta mahasiswa formal dan 150 ribu mahasiswa vokasi; serta dalam optimalisasi asset dan kawasan, BLU mengelola sekitar 10% dari total aset pemerintah pusat.
Untuk semakin meningkatkan peran dan kontribusi BLU serta meningkatkan kapasitas dan kualitas layanannya tersebut maka tentunya BLU memerlukan dukungan dari pembina teknis dan pembina keuangan dalam mengimplementasikan pola pengelolaan keuangan BLU. Pembina teknis merupakan Kementerian/Lembaga yang membawahi BLU, termasuk semua unsur di dalam Kementerian/Lembaga tersebut misalnya APIP. Implementasi pola pengelolaan keuangan BLU masih memiliki kendala baik dari sisi internal BLU maupun eksternal BLU. Terkait APIP, masih terdapat persepsi yg kurang tepat yang tertanam pada auditor, misalnya teknis implementasi remunerasi yang harus seragam untuk semua BLU maupun terkait optimalisasi aset BLU yang sifatnya di luar layanan utama BLU. Melalui acara ini diharapkan APIP yang hadir akan lebih bisa memahami karakteristik BLU dengan segala fleksibilitas yang dimilikinya sehingga BLU dapat memberikan layanan dengan optimal. Sumiyati juga mengharapkan agar APIP mengawal BLU mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban untuk memastikan BLU memberikan pelayanan publik secara maksimal.
Sesi selanjutnya,merupakan sharing session yang diawali oleh penyampaian tantangan dan harapan rumah sakit BLU oleh Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo yang dilanjutkan materi remunerasi dan optimalisasi aset BLU oleh Kasubdit Tarif Remunerasi dan Informasi BLU, Mohamad Rusna, dan Kasubdit Peraturan dan Standarisasi Teknis BLU, Bayu Andy Prasetya, dengan moderator Kasubdit PPK BLU I, Yogi Rahmayanti. Dalam sesi ini dilakukan tanya jawab antara perwakilan BLU yang diundang dengan perwakilan APIP Kementerian/Lembaga untuk menyamakan persepsi antara manajemen BLU dengan APIP sebagai bagian dari Pembina teknis BLU.
