Kondisi demografis Aceh hingga Semester I 2026 menunjukkan pertumbuhan penduduk yang masih disertai tantangan sosial dan ekonomi. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Aceh pada tahun 2026 mencapai sekitar 5.695.900 jiwa, meningkat 1,24% dibandingkan tahun 2025, meskipun laju pertumbuhannya sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya (1,28%). Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh tingginya angka kelahiran, sementara migrasi bersih masih negatif. Di bidang pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–12 tahun dan 13–15 tahun masing-masing mencapai 99,42% dan 97,77%, namun menurun menjadi 81,55% pada kelompok usia 16–18 tahun, yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam keberlanjutan pendidikan ke jenjang menengah.

Dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan di Aceh mengalami peningkatan dari 12,322% pada September 2025 menjadi 12,34% pada Maret 2026 yang dipengaruhi oleh kondisi Aceh yang baru saja mengalami bencana hidrometeorologi. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka pada Mei 2026 sebesar 5,89%, yang berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang penganggur. Dalam struktur ekonomi, belum menunjukkan perubahan signifikan di mana sektor pertanian tetap menjadi penyumbang utama terhadap PDRB Aceh pada Triwulan II 2026 yaitu sebesar 31,16%, diikuti sektor perdagangan sebesar 15,35% dan administrasi pemerintahan sebesar 9,18%. Di sisi lain, lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah konstruksi sebesar 13,31%, menandakan adanya potensi baru dalam diversifikasi ekonomi regional.

Analisis Karakteristik Ekonomi Regional

Nilai PDRB ADHB Provinsi Aceh menurut lapangan usaha dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. PDRB ADHB Aceh dengan migas Triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp69,69 triliun. Angka ini mengalami peningkatan sebesar Rp5,85 triliun jika dibandingkan dengan Triwulan II 2025. Dari sisi lapangan usaha, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi kontributor terbesar. Nilai PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencapai Rp21,71 triliun atau 31,16% dari total PDRB.

Perekonomian Aceh pada Semester I 2026 menunjukkan penguatan dengan pertumbuhan sebesar 4,48 persen (c-to-c). Pada Triwulan II 2026, ekonomi Aceh tumbuh 4,86 persen (y-on-y) dan 3,77 persen (q-to-q), yang mencerminkan membaiknya aktivitas ekonomi dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terutama ditopang oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh 23,89 persen, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 10,77 persen, serta Konsumsi LNPRT sebesar 12,31 persen. Di sisi lain, Ekspor Barang dan Jasa masih mengalami kontraksi sebesar 0,51 persen, sehingga kinerja sektor eksternal masih perlu mendapat perhatian.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh 15,11 persen, Konstruksi sebesar 14,62 persen, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,68 persen. Sebaliknya, sektor Pertambangan dan Penggalian masih mengalami kontraksi sebesar 3,38 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekonomi Aceh semakin ditopang oleh meningkatnya aktivitas jasa, investasi, dan belanja pemerintah, meskipun penguatan sektor berbasis komoditas dan kinerja ekspor masih menjadi tantangan yang perlu terus diantisipasi.

Tingkat inflasi di Aceh masih perlu menjadi perhatian karena tekanan harga kembali meningkat pada pertengahan tahun 2026. Pada Juni 2026, inflasi Aceh tercatat sebesar 5,84 persen (y-on-y), dengan inflasi 1,04 persen (y-to-d) dan 0,56 persen (m-to-m). Inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, penyediaan makanan dan minuman/restoran, perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta transportasi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pengendalian inflasi, khususnya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas pangan strategis.

Perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Aceh pada Mei 2026 menunjukkan kondisi yang relatif stabil meskipun masih menghadapi tantangan dalam penyerapan tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 5,89 persen, naik tipis 0,01 persen poin dibandingkan Februari 2026. Di sisi lain, proporsi penduduk bekerja pada sektor formal meningkat menjadi 37,88 persen, sementara tingkat setengah pengangguran menurun menjadi 9,48 persen. Namun, pekerja paruh waktu juga meningkat menjadi 30,04 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pasar kerja di Aceh mulai membaik, meskipun tingginya pekerja paruh waktu dan tingkat pengangguran masih memerlukan perhatian untuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih produktif

Analisis Karakteristik Keuangan Regional

Kinerja APBN Regional Aceh hingga 30 Juni 2026 menunjukkan penguatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp2,94 triliun atau 45,21% dari target, tumbuh 20,01% (yoy), didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan sebesar 27,85% (yoy), sementara PNBP masih mengalami kontraksi 3,62% (yoy). Dari sisi belanja, belanja negara mencapai Rp26,11 triliun atau 42,07% dari pagu, tumbuh 29,74% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh Belanja Pemerintah Pusat yang meningkat 42,51% (yoy) serta Transfer ke Daerah yang tumbuh 24,13% (yoy), dengan realisasi yang masih didominasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai dampak percepatan penyaluran sesuai PMK 102.

Sementara itu, realisasi APBD se-Provinsi Aceh hingga akhir Semester I 2026 mencatat pendapatan daerah sebesar Rp15,75 triliun atau 38,23% dari target, tumbuh 19,30% (yoy), sedangkan belanja daerah mencapai Rp12,52 triliun atau 30,45% dari pagu dengan pertumbuhan 0,32% (yoy). Pendapatan daerah masih didominasi Dana Transfer dengan kontribusi 80,49%, sementara PAD meningkat 35,65% (yoy). Dari sisi belanja, komposisi masih didominasi belanja operasi sebesar 82,14%, meskipun belanja modal mulai menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan 23,95% (yoy). Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja fiskal daerah tetap terjaga, namun percepatan belanja yang lebih produktif masih diperlukan untuk memperkuat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Beberapa isu strategis yang terjadi di Provinsi Aceh pada Triwulan II 2026 antara lain:

1. Perekonomian Aceh menunjukkan penguatan pada Semester I 2026, namun struktur pertumbuhannya masih belum merata. Pertumbuhan ekonomi mencapai 4,48% (c-to-c), didorong oleh meningkatnya konsumsi pemerintah, investasi, dan sektor jasa. Namun demikian, kontraksi ekspor serta melemahnya sektor pertambangan menunjukkan bahwa penguatan ekonomi masih bergantung pada stimulus domestik dan belum sepenuhnya ditopang oleh sektor eksternal maupun sektor berbasis komoditas;
2. Tekanan inflasi yang masih tinggi berpotensi mengurangi daya beli masyarakat dan menghambat pemulihan ekonomi daerah. Hingga Juni 2026, inflasi Aceh tercatat 5,84% (y-on-y), terutama dipengaruhi kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, restoran, transportasi, serta perawatan pribadi. Kondisi ini memerlukan penguatan pengendalian inflasi melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan strategis agar konsumsi rumah tangga tetap terjaga;
3. Kinerja fiskal daerah masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan kualitas belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun pendapatan APBD tumbuh 19,30% (yoy), realisasi belanja daerah baru mencapai 30,45% dari pagu dengan pertumbuhan yang relatif terbatas (0,32% yoy) dan masih didominasi belanja operasi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya percepatan belanja yang lebih produktif, khususnya belanja modal, agar memberikan dampak yang lebih besar terhadap investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah.