Denpasar, 26 Juni 2020 –
Dengan fasilitas Online Meeting Room melalui aplikasi Zoom, Kanwil DJPb Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan Treasury Talk (T-Talk) Kanwil DJPb Bali bertajuk Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Implementasinya di Provinsi Bali. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan seluruh Pemda di Provinsi Bali, yang terdiri dari para Sekda, Kepala Bappeda, Kepala BPKD/BPKPD/BPKAD, serta para Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh Asisten III (Administrasi Umum) Setda Provinsi Bali dan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Acara ini juga dapat disaksikan secara Live di Channel Youtube Kanwil DJPb Bali.
Kegiatan diawali dengan pembukaan dan Keynote Speech yang disampaikan oleh Bapak Tri Budhianto selaku Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali. Dalam sambutannya, Kakanwil DJPb Bali menyampaikan sekilas mengenai kebijakan PEN, apa yang melatarbelakangi dan tujuan yang hendak dicapai. Begitu juga dengan sasaran kebijakan PEN yang melingkupi sisi demand dan sisi supply. Semua itu dilakukan oleh Pemerintah dengan harapan agar perekonomian dapat segera pulih, setidaknya mampu menekan dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 dan tidak menjadikan tekanan tersebut semakin dalam. Hal ini penting khususnya bagi daerah seperti Bali yang memiliki karakter khusus dengan mengandalkan sektor pariwisata sebagai penopang perekonomian dan juga bagi sektor-sektor ekonomi lainnya.
Pemaparan materi pertama disampaikan oleh Bapak Abdurohman, Fungsional Peneliti dari Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal. Dalam paparannya, beliau menyampaikan lebih detail mengenai kebijakan umum dalam program PEN tersebut serta langkah-langkah apa saja yang telah, sedang, dan akan dilakukan dalam rangka penanganan pandemi serta mendorong pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya, materi tentang implementasi PEN dan progressnya di Provinsi Bali disampaikan oleh Bapak Sudarso, Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan. Dalam paparannya, beliau menyampaikan apresiasi kepada Kanwil DJPb Bali dan seluruh Pemda di Provinsi Bali yang telah melaksanakan penyaluran dengan sangat baik. Provinsi Bali sejauh ini menjadi Provinsi terbaik dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Penyaluran BLT di Provinsi Bali mencapai 100% pada periode pertama dan 98% pada periode kedua dari 639 desa yang ada di Bali. Capaian tersebut merupakan yang terbaik dibandingkan dengan 33 Provinsi lainnya.
Narasumber terakhir dalam kegiatan ini adalah Bapak Rizky Novrianto dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan yang mengetengahkan materi khusus penanganan Covid-19 dari sisi investasi Pemerintah, khususnya untuk Kredit Program dan UMKM. Pemerintah dalam hal ini telah menyiapkan skema khusus untuk menyelamatkan UMKM dan agar usaha perseorangan maupun UMKM dapat terus berjalan. Skema yang disiapkan Pemerintah tersebut berupa penangguhan pembayaran pokok pinjaman dan juga subsidi bunga yang akan sangat berpihak kepada para debitur. Nantinya, para debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) termasuk debitur pinjaman komersial dapat mengajukan untuk mendapatkan fasilitas keringanan ini melalui Bank/Penyalur dengan verifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun demikian, fasilitas Pemerintah ini belum dapat dinikmati oleh debitur Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di desa-desa di Bali. Hal ini kemungkinan dikarenakan LPD memiliki karakteristik khusus yang secara khusus diatur Perda Provinsi Bali, berbeda dengan lembaga perbankan/non-bank lainnya, dan nasabahnya belum terpetakan pada tingkat pusat.
Sebelum mengakhiri acara, kegiatan ini juga dilanjutkan dengan tanya jawab interaktif para peserta dengan narasumber yang mengikuti kegiatan via Zoom tersebut. Para peserta dari Pemda juga sangat mengapresiasi penyelenggaraan acara ini, untuk memberikan guidance dalam kepada Pemda dalam pengelolaan keuangan di daerah, khususnya dalam kerangka penanganan Covid-19. Apalagi, acara ini juga dapat disaksikan secara live via Youtube. Para peserta berharap agar kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin ke depannya. Kakanwil DJPb Bali pun mengaminkan harapan para peserta FGD dan akan melaksanakan kegiatan sejenis secara rutin, khususnya melalui program penyampaian Flash Report Pelaksanaan Anggaran di Daerah yang dijadwalkan setiap akhir triwulan, serta kegiatan-kegiatan serupa yang melibatkan satker-satker pengelola anggaran (APBN) di Provinsi Bali.