Denpasar, 30 April 2024 – Momentum pertumbuhan perekonomian Bali terus berlanjut. Secara y-o-y, ekonomi Bali pada Triwulan IV tahun 2023 tumbuh lebih cepat sebesar 5,86% setelah mengalami tren perlambatan pada empat triwulan sebelumnya. Sedangkan untuk inflasi gabungan Bali pada Maret 2024 cukup terkendali tetapi perlu diwaspadai yaitu sebesar 0,93% (m-to-m) dibandingkan bulan sebelumnya dan 3,67% (y-o-y).

Pertumbuhan ekonomi yang terjaga berimplikasi positif terhadap kinerja APBN. Secara umum, kinerja APBN di Provinsi Bali s.d. Maret 2024 cukup baik, dibandingkan tahun 2023, Pendapatan Negara tumbuh positif sebesar 21,4% (y-o-y) dan Belanja Negara tumbuh Positif sebesar 20,5% (y-o-y).

Pertumbuhan Pendapatan Negara didukung oleh realisasi penerimaan pajak yang telah mencapai Rp3.421,64 miliar atau 23,66% dari target, tumbuh positif 23,69% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y-o-y). Pajak Penghasilan tumbuh paling tinggi sebesar 28,69%, disusul PPN dan PPnBM yang tumbuh sebesar 12,75%. Pertumbuhan penerimaan dari PPh yang cukup tinggi ini terjadi pada jenis pajak PPh pasal 21, sebagai dampak dari membaiknya kegiatan usaha seiring dengan pertumbuhan perekonomian Bali di tahun 2024.

Pendapatan Negara di Provinsi Bali juga didukung oleh Penerimaan Bea Cukai yang mencapai Rp267,48 miliar, tumbuh 34,73% (y-o-y). Penerimaan Bea Masuk pada Q1 tumbuh 56,80% (y-o-y). Penerimaan Bea Masuk didorong oleh meningkatnya importasi industri alat berat, bahan pangan dan impor sementara kapal seismic​. Sementara itu, realisasi penerimaan Cukai pada Q1 tumbuh 31,47% (y-o-y).

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) per 31 Maret 2024 telah mencapai Rp1,25 triliun (mengalami pertumbuhan sebesar 13,53% (y-o-y), terdiri dari penerimaan PNBP Lainnya sebesar Rp730,47 miliar (35,1% dari target) dan Pendapatan BLU Rp522,11 miliar (29,7% dari target). PNBP Aset, Piutang dan Lelang, s.d. 31 Maret 2024 telah mencapai Rp9,88 miliar atau 20,34% dari target Rp48,57 miliar, tumbuh 3,52% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y).

Selanjutnya dari sisi Belanja, Belanja di Provinsi Bali terdiri atas Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L) yang telah terealisasi sebesar Rp2.449,69 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp3.224,96 miliar. Berdasarkan jenis belanjanya, realisasi Belanja K/L di Bali terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp1.146,85 miliar, Belanja Barang Rp1.004,99 miliar, Belanja Modal Rp284,10 miliar, dan Belanja Bantuan Sosial Rp13,76 miliar. Realisasi belanja barang didukung oleh adanya pembayaran dana tahapan Pemilu Tahun 2024 oleh satker lingkup KPU dan Bawaslu. Selain itu, Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk penyaluran alat bantu disabilitas dan bansos Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Belanja K/L mampu mencatatkan pertumbuhan di angka 27,3% (y-o-y).

Penyaluran Transfer ke Derah (TKD) s.d. 31 Maret 2024 telah terealisasi sebesar Rp3,22 triliun atau 27,78% dari pagu, tumbuh 10,3% (y-o-y). Penyaluran TKD terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp2.167,63 miliar, Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Rp583,46 miliar, Dana Desa Rp 358,50 miliar, dan Dana Insentif Daerah Rp30,61 miliar. DAK Nonfisik telah disalurkan untuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) Kesetaraan Kesetaraan dan PAUD, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Sedangkan untuk kinerja APBD yang datanya diambil dari aplikasi Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI), realisasi Pendapatan Daerah per 31 Maret 2024 mencapai Rp5,3 triliun atau 17,0% dari target pendapatan daerah tahun 2024, terjadi pertumbuhan 11,4% dibanding periode yang sama pada tahun 2023. Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah terdiri dari 64,10% Pendapatan Asli Daerah (PAD), 35,89% berasal dari pendapatan dari dana transfer serta 0,01% dari lain-lain pendapatan daerah. Sementara itu, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp 2,98 triliun. Berdasarkan kondisi ini, per 31 Maret 2024 masih terdapat Surplus Anggaran pada APBD sebesar Rp2,34 triliun.

Selanjutnya, pemerintah juga terus berupaya mendorong kinerja sektor usaha melalui perluasan akses pembiayaan terutama bagi UMKM melalui Kredit Program. Kredit Program di Bali terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pada KUR, Pemerintah menanggung sebagian bunga yang ditanggung oleh debitur dalam bentuk subsidi bunga. Total penyaluran Kredit Program di Provinsi Bali s.d. 31 Maret 2024 mencapai Rp2,02 triliun untuk 26.662 debitur. Penyaluran KUR masih didominasi oleh KUR skema Mikro (dengan nilai kredit di atas Rp10 juta s.d. Rp100 juta) yang mencapai Rp1.272 miliar untuk 21.706 debitur. Berdasarkan sektor usahanya, penyaluran kredit program pada Triwulan I 2024 masih didominasi oleh sektor perdagangan (44,41%), sektor pertanian (15,56%), dan sektor Akomodasi, makan dan minum (11,07%).

Sebagai penutup, Kementerian Keuangan Regional Bali akan terus meningkatkan koordinasi dan menguatkan sinergi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan menjaga stabilitas inflasi serta agar pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun anggaran. Untuk itu, diperlukan perhatian seluruh pihak terkait agar terus mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan prinsip value for money. Dengan demikian, diharapkan perekonomian khususnya di Provinsi Bali semakin pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.