Denpasar, 29 Mei 2024 – Pertumbuhan ekonomi Bali masih melaju kencang. Secara y-o-y, ekonomi Bali pada Triwulan I 2024 mengalami pertumbuhan cukup signifikan sebesar 5,98%. Sedangkan untuk inflasi gabungan Bali pada April 2024 cukup terkendali yaitu sebesar 0,32% (m-to-m) dibandingkan bulan sebelumnya dan secara y-o-y tercatat angka inflasi perlu diwaspadai pada angka 4,02% (y-o-y).
Pertumbuhan ekonomi yang terjaga berimplikasi positif terhadap kinerja APBN. Secara umum, kinerja APBN di Provinsi Bali s.d. April 2024 cukup baik, dibandingkan tahun 2023, Pendapatan Negara tumbuh positif sebesar 28,4% (y-o-y) dan Belanja Negara tumbuh Positif sebesar 14,3% (y-o-y).
Pertumbuhan Pendapatan Negara didukung oleh realisasi penerimaan pajak yang telah mencapai Rp5.454,92 miliar atau 37,72% dari target, tumbuh positif 32,34% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y-o-y). Pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh Pajak Penghasilan sebesar 39,40%, disusul PPN dan PPnBM yang tumbuh sebesar 14,14%. Pertumbuhan penerimaan dari PPh yang cukup tinggi ini dikontribusikan oleh PPh pasal 25/29 Badan, sebagai akibat dari batas akhir pelaporan SPT Tahunan Badan. Hal ini meningkatkan jumlah pajak yang dibayarkan atas PPh Pasal 29, yang terjadi ketika pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, dan kekurangan pajak yang terutang tersebut harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan.
Penerimaan Bea Cukai turut mendukung Pendapatan Negara di Bali hingga April 2024 dan telah tercatat sebesar Rp342,16 miliar, tumbuh 31,82% (y-o-y). Penerimaan Bea Masuk s.d. April 2024 sebesar Rp50,78 miliar dan telah mencapai 44,67% dari target 2024. Penerimaan Bea Masuk yang tinggi salah satunya berasal dari importasi bahan pangan sebanyak 4.800 MT yang menghasilkan Bea Masuk Rp2,16 miliar. Sementara itu, realisasi penerimaan Cukai pada per April 2024 tercatat sebesar Rp291,38 miliar, tumbuh 29,66% (y-o-y). Peningkatan produksi Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebesar 12,10% menjadi faktor dominan penyumbang pendapatan Cukai.
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) per 30 April telah mencapai Rp1,64 triliun (mengalami pertumbuhan sebesar 16,1% (y-o-y), terdiri dari penerimaan PNBP Lainnya sebesar Rp969,64 miliar (46,60% dari target) dan Pendapatan BLU Rp671,89 miliar (38,22% dari target). PNBP Aset, Piutang dan Lelang, s.d. 30 April 2024 telah mencapai Rp14,29 miliar atau 29,42% dari target Rp48,57 miliar, tumbuh 27,82% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y).
Selanjutnya dari sisi Belanja, Belanja di Provinsi Bali terdiri atas Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L) yang telah terealisasi sebesar Rp3.328,32 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp4.256,44 miliar. Berdasarkan jenis belanjanya, realisasi Belanja K/L di Bali terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp1.508,32 miliar, Belanja Barang Rp1.367,13 miliar, Belanja Modal Rp438,60 miliar, dan Belanja Bantuan Sosial Rp14,27 miliar. Realisasi belanja di Provinsi Bali tercatat sebagai dampak adanya pembayaran THR di bulan Maret dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan tahun 2023 (kenaikan gaji PNS dan PPPK sebesar 8% dan komponen Tunkin dalam THR sebesar 100%); realisasi Tahapan Pemilu 2024 di bulan Februari 2024; realisasi pembangunan bendungan Sidan dan pembangunan gedung dan bangunan pada Poltekpar Manado dan Solo Raya; serta akselerasi realisasi bansos PIP pada Satker STAHN Mpu Kuturan Singaraja dan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar serta Satker Mahatmiya di Bali untuk pembelian alat bantu disabilitas.
Penyaluran Transfer ke Derah (TKD) s.d. 30 April 2024 telah terealisasi sebesar Rp4,26 triliun atau 29,58% dari pagu. Penyaluran TKD terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp2.912,29 miliar, Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Rp846,28 miliar, Dana Desa Rp 358,50 miliar, dan Dana Insentif Daerah Rp52,71 miliar. Penyaluran DAU lebih tinggi dibandingkan dengan 2023, khususnya DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan pagu DAU dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pemenuhan persyaratan pencairan oleh pemda dan percepatan rekomendasi penyaluran dari DJPK & Dit PA. DAK Nonfisik telah disalurkan untuk Dana BOS, BOP Kesetaraan dan PAUD, BOK Kesehatan dan DAK Nonfisik lainnya. DAK Non Fisik masih didominasi oleh BOSP yaitu untuk mendukung operasional siswa sekolah setiap bulan.
Sedangkan untuk kinerja APBD yang datanya diambil dari aplikasi Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI), realisasi Pendapatan Daerah per 30 April 2024 mencapai Rp7,26 triliun atau 23,23% dari target pendapatan daerah tahun 2024, terjadi pertumbuhan 4,15% secara y-o-y. Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,24 triliun atau 58,43% dari total pendapatan, 41,56% berasal dari pendapatan dari dana transfer serta 0,01% dari lain-lain pendapatan daerah. Sementara itu, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp5,88 triliun, Dengan kondisi ini, maka per 30 April 2024 Provinsi Bali mencatatkan Surplus Anggaran pada APBD sebesar Rp1,38 triliun.
Selanjutnya, dalam rangka mendorong mendorong kinerja sektor usaha, pemerintah memperluas akses pembiayaan terutama bagi UMKM melalui Kredit Program. Kredit Program di Bali terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pada KUR, Pemerintah menanggung sebagian bunga yang ditanggung oleh debitur dalam bentuk subsidi bunga. Total penyaluran Kredit Program di Provinsi Bali s.d. 30 April 2024 mencapai Rp3,66 triliun untuk 47.615 debitur. Penyaluran KUR masih didominasi oleh KUR skema Mikro (dengan nilai kredit di atas Rp10 juta s.d. Rp100 juta) yang mencapai Rp2.319,17 miliar untuk 39.173 debitur. Berdasarkan sektor usahanya, penyaluran kredit program pada Triwulan I 2024 masih didominasi oleh sektor perdagangan (42,85%), sektor pertanian (16,65%), dan sektor Industri Pengolahan (12,67%).
Sebagai penutup, Kementerian Keuangan Regional Bali akan terus meningkatkan koordinasi dan menguatkan sinergi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan menjaga stabilitas inflasi serta agar pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun anggaran. Untuk itu, diperlukan perhatian seluruh pihak terkait agar terus mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan prinsip value for money. Dengan demikian, diharapkan perekonomian khususnya di Provinsi Bali semakin pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.
