Denpasar, 27 Juni 2024 – Pertumbuhan ekonomi Bali masih tumbuh cukup impresif. Secara y-o-y, ekonomi Bali pada Triwulan I 2024 mengalami pertumbuhan cukup signifikan sebesar 5,98%. Sedangkan untuk inflasi gabungan Bali pada Mei 2024 mengalami deflasi sebesar -0,10% (m-to-m) dibandingkan bulan sebelumnya dan secara y-o-y tercatat angka inflasi perlu diwaspadai dengan pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 3,54%, sedikit melampaui target nasional pada nominal 2,5%±1%.
Pertumbuhan ekonomi yang terjaga berimplikasi positif terhadap kinerja APBN. Secara umum, kinerja APBN di Provinsi Bali s.d. Mei 2024 cukup baik, dibandingkan tahun 2023, Pendapatan Negara tumbuh positif sebesar 25,5% (y-o-y) dan Belanja Negara tumbuh Positif sebesar 13,9% (y-o-y).
Pertumbuhan Pendapatan Negara didukung oleh realisasi penerimaan pajak yang telah mencapai Rp6.635,07 miliar atau 45,88% dari target, tumbuh positif 29,35% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y-o-y). Pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh Pajak Penghasilan dengan pertumbuhan 35,25%, disusul PPN dan PPnBM yang tumbuh sebesar 14,74%. Pertumbuhan penerimaan dari PPh yang cukup tinggi ini terjadi sebagai imbas dari peningkatan penerimaan dan penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan persewaan tanah dan/atau bangunan, peningkatan dari nilai transaksi keuangan kripto serta meningkatnya pertumbuhan perekonomian di Bali tahun 2024.
Penerimaan Bea Cukai turut mendukung Pendapatan Negara di Bali hingga Mei 2024 dan telah tercatat sebesar Rp460,04 miliar, tumbuh 33,80% (y-o-y). Penerimaan Bea Masuk s.d. Mei 2024 sebesar Rp65,74 miliar dan telah mencapai 57,83% dari target 2024. Penerimaan Bea Masuk yang tinggi akibat importasi tidak rutin berupa beras oleh PT Bulog sebanyak 6.730 Ton. Sementara itu, realisasi penerimaan Cukai pada per Mei 2024 tercatat sebesar Rp394,30 miliar, tumbuh 31,37% (y-o-y). Peningkatan produksi Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebesar 12,10% menjadi faktor dominan penyumbang pendapatan Cukai.
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) per 31 Mei telah mencapai Rp1,99 triliun (mengalami pertumbuhan sebesar 12,9% (y-o-y), terdiri dari penerimaan PNBP Lainnya sebesar Rp1,11 triliun (57,72% dari target) dan Pendapatan BLU Rp659,87 miliar (45,05% dari target). PNBP Aset, Piutang dan Lelang, s.d. 31 Mei 2024 telah mencapai Rp48,57 miliar atau 43,12% dari target Rp48,57 miliar, tumbuh 51,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y).
Selanjutnya dari sisi Belanja, Belanja di Provinsi Bali terdiri atas Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L) yang telah terealisasi sebesar Rp4.100,68 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp4.963,27 miliar. Berdasarkan jenis belanjanya, realisasi Belanja K/L di Bali terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp1.856,29 miliar, Belanja Barang Rp1.678,27 miliar, Belanja Modal Rp551,72 miliar, dan Belanja Bantuan Sosial Rp14,40 miliar. Realisasi belanja di Provinsi Bali tercatat sebagai dampak adanya pembayaran THR pada bulan Maret 2024 dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan tahun 2023 (kenaikan gaji PNS dan PPPK sebesar 8% dan komponen Tunkin dalam THR sebesar 100%); realisasi Tahapan Pemilu 2024 di bulan Februari 2024; realisasi pembangunan bendungan Sidan dan pembangunan gedung dan bangunan pada Poltekpar Manado dan Solo Raya; serta akselerasi realisasi bansos PIP pada Satker STAHN Mpu Kuturan Singaraja dan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar serta Satker Mahatmiya di Bali untuk pembelian alat bantu disabilitas.
Penyaluran Transfer ke Derah (TKD) s.d. 31 Mei 2024 telah terealisasi sebesar Rp4,96 triliun atau 42,8% dari pagu. Penyaluran TKD terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp3,51 triliun, Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Rp925,07 miliar, Dana Desa Rp373,57 miliar, dan Dana Insentif Daerah Rp52,71 miliar. Penyaluran DBH lebih tinggi dibandingkan dengan 2023, hal ini disebabkan oleh pemenuhan persyaratan pencairan oleh pemda dan percepatan rekomendasi penyaluran dari DJPK dan Dit. PA. Penyaluran terbesar masih didominasi oleh DBH PPh Pasal 21. Penyaluran DAU lebih tinggi dibandingkan dengan 2023, khususnya DAU yang tidak ditentukan penggunaannya karena pertumbuhan pagu DAU dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pemenuhan persyaratan pencairan oleh pemda dan percepatan rekomendasi penyaluran dari DJPK dan Dit. PA.
Sedangkan untuk kinerja APBD yang datanya diambil dari aplikasi Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI), realisasi Pendapatan Daerah per 31 Mei 2024 mencapai Rp10,12 triliun atau 32,37% dari target pendapatan daerah tahun 2024, terjadi pertumbuhan 19,04% secara y-o-y. Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5,88 triliun atau 58,15% dari total pendapatan, 41,84% berasal dari pendapatan dari dana transfer serta 0,01% dari lain-lain pendapatan daerah. Sementara itu, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp8,80 triliun, Dengan kondisi ini, maka per 31 Mei 2024 Provinsi Bali mencatatkan Surplus Anggaran pada APBD sebesar Rp1,32 triliun.
Selanjutnya, dalam rangka mendorong kinerja sektor usaha, pemerintah memperluas akses pembiayaan terutama bagi UMKM melalui Kredit Program. Kredit Program di Bali terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pada KUR, Pemerintah membiayai sebagian bunga yang ditanggung oleh debitur dalam bentuk subsidi bunga. Total penyaluran Kredit Program di Provinsi Bali s.d. 31 Mei 2024 mencapai Rp4,72 triliun untuk 60.951 debitur. Penyaluran KUR masih didominasi oleh KUR skema Mikro (dengan nilai kredit di atas Rp10 juta s.d. Rp100 juta) yang mencapai Rp3.009,38 miliar untuk 50.867 debitur. Berdasarkan sektor usahanya, penyaluran kredit program pada Triwulan I 2024 masih didominasi oleh sektor perdagangan (42,85%), sektor pertanian (16,65%), dan sektor Industri Pengolahan (12,67%).
Sebagai penutup, Kementerian Keuangan Regional Bali akan terus meningkatkan koordinasi dan menguatkan sinergi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan menjaga stabilitas inflasi serta agar pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun anggaran. Untuk itu, diperlukan perhatian seluruh pihak terkait agar terus mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan prinsip value for money. Dengan demikian, diharapkan perekonomian khususnya di Provinsi Bali semakin pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.
