Denpasar, Agustus 2025 – Perekonomian Provinsi Bali s.d. triwulan II 2025 mengalami pertumbuhan yang cukup impresif mencapai 5,95% y-on-y, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 5,12% y-on-y. Pertumbuhan ini juga didorong oleh momentum liburan, hari raya keagamaan, dan peningkatan aktivitas pariwisata. Tingkat inflasi Juli 2025 stabil dalam rentang target 2,5±1%, pada angka 3,16%. Dari sisi indikator kesejahteraan, menurut rilis BPS Provinsi Bali pada Juli 2025, persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada Maret 2025 tercatat sebesar 3,72 persen, turun 0,08 persen poin terhadap September 2024.

 

 

Dalam postur I-Account, APBN Provinsi Bali mencatat nilai surplus sebesar Rp451,64 miliar yang tumbuh sebesar 122,95% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini didukung dari realisasi pendapatan sebesar 52,81% dari target atau Rp12,32 triliun dengan pertumbuhan mencapai 7,87% yoy. Selain itu, dari sisi belanja juga menunjukkan kinerja baik yang terkontraksi -11,34% yoy dengan realisasi sebesar Rp11,88 triliun atau 52,23% dari pagu 2025.

 

Komponen penerimaan di Provinsi Bali didominasi oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp8,96 triliun. Hal ini didominasi oleh Pajak Penghasilan sebesar Rp6,28 triliun atau 70,06% dari seluruh penerimaan perpajakan. Berdasarkan sektor ekonomi, sumber penerimaan tertinggi berasal dari Perdagangan Besar dan Eceran yaitu Rp1,68 triliun meskipun terkontraksi -4,75% yoy. Komponen penerimaan selanjutnya berasal dari Kepabeanan dan Cukai yang menyumbang Rp741,19 miliar dan tumbuh sebesar 6,80% yoy. Penerimaan ini masih didominasi oleh penerimaan cukai sebesar Rp662,28 miliar yang dikontribusi oleh Cukai MMEA sebesar Rp650,95 miliar. Komponen penerimaan terakhir adalah PNBP sebesar Rp2,62 triliun yang terkontraksi -5% yoy dan didominasi PNBP Lainnya sebesar Rp1,29 triliun diikuti PNBP BLU sebesar Rp912,72 miliar. PNBP Kekayaan Negara dan Lelang telah mencapai Rp57,02 miliar, tumbuh 82,11% yoy. Dari sisi pengelolaan Barang Miliki Negara (BMN), nilai BMN yang dikelola di Bali tembus Rp131,8 triliun, dengan nilai BMN terbesar berupa gedung dan bangunan senilai Rp11,3 triliun.

 

Menilik dari sisi belanja, pengeluaran terbesar berasal dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 41,43% dari seluruh pengeluaran. Adapun realisasi BPP sampai dengan Juli 2025 mencapai Rp4,92 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,96 triliun. Seluruh komponen dalam BPP mengalami penurunan kecuali Belanja Pegawai yang tumbuh sebesar 5,77% yoy dibandingkan tahun sebelumnya. Kontraksi tertinggi berasal dari komponen Belanja Modal sebesar 78,33%, diikuti Belanja Bansos sebesar 39,22% dan Belanja Barang 32%. Penurunan ini sebagai akibat tidak adanya front loading belanja untuk pelaksanaan acara besar seperti Pemilu di tahun 2024 serta adanya kebijakan efisiensi anggaran.

 

Adapun komponen TKD telah direalisasikan sebesar Rp6,96 triliun atau 52,27% dari total pagu. Persentase realisasi tertinggi diraih oleh Kabupaten Bangli sebesar 65,35% dan secara nominal tertinggi diraih oleh Provinsi Bali sebesar Rp1,29 triliun. Dalam hal ini terdapat tiga komponen yang mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Dana Desa sebesar -3,28% yoy, DAK Fisik sebesar -54,35% dan DAU sebesar -3,63%. Penurunan ini disebabkan dari upaya efisiensi anggaran khususnya  DAK  Fisik  bidang  konektivitas  dan  irigasi.  Selanjutnya,  tiga  komponen  mengalami pertumbuhan positif yaitu DAK Non Fisik sebesar 3,07%, Insentif Daerah sebesar 61,34% dan DBH sebesar 56,33%. Adapun nilai realisasi tertinggi adalah DAU sebesar Rp4,62 triliun diikuti oleh DAK Non Fisik sebesar Rp1,28 triliun.

 

Kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Bali sampai dengan 31 Juli 2025 menunjukkan kondisi fiskal yang relatif sehat dengan nilai surplus mencapai Rp2,31 triliun. Hal ini didukung dari pertumbuhan pendapatan sebesar 1,48% yoy, dengan nilai realisasi Rp16,28 triliun (49,40% dari target) dan realisasi belanja sebesar Rp13,97 triliun, terkontraksi -5,77% yoy.

 

Postur pendapatan daerah didominasi oleh PAD dengan porsi 60,39% dari total pendapatan, senilai Rp9,83 triliun yang tumbuh 10,07% yoy. Komponen PAD tertinggi berasal dari pajak daerah sebesar Rp7,39 triliun yang disumbangkan secara dominan oleh Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp4,46 triliun. Adapun seluruh komponen lainnya mengalami pertumbuhan kecuali Lain-lain PAD yang sah yang terkontraksi sebesar -45,94% yoy.

 

Selanjutnya dari sisi belanja daerah didominasi oleh belanja operasi sebesar 77,49% dari total belanja atau Rp10,82 triliun. Dalam hal ini terdapat 3 jenis belanja yang terkontraksi yaitu Belanja Bunga, Belanja Subsidi dan Belanja Hibah. Komponen realisasi belanja daerah secara garis besar masih didominasi Belanja Pegawai dengan porsi 44,69%.

 

Hingga 31 Juli 2025, kredit program yang telah disalurkan di Provinsi Bali sebesar Rp6,06 triliun kepada 85.988 debitur. Skema yang mendominasi penyaluran di Bali adalah penyaluran skema Mikro sebesar Rp3,60 triliun, skema Kecil sebesar Rp2,40 triliun serta skema UMi sebesar Rp45,15 miliar. Adapun penyaluran terendah terjadi pada skema TKI sebesar Rp35 juta kepada 1 debitur. Plafon penyaluran KUR di Provinsi Bali pada tahun 2025 mencapai Rp10,84 triliun.

 

Penyaluran tertinggi terdapat di Kota Denpasar sebesar Rp1,01 triliun, sedangkan debitur terbanyak berasal dari Kabupaten Buleleng sebanyak 15.345 debitur. Penyaluran tersebut didominasi oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (40,06%) dan diikuti oleh Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan (21,86%).

 

Sebagai penutup, Kementerian Keuangan Bali berkomitmen memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan optimal hingga akhir tahun, guna mendukung percepatan pembangunan di Bali. Komitmen ini diwujudkan melalui pengelolaan fiskal yang transparan dan akuntabel, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan terjaganya stabilitas ekonomi. Seluruh pihak diharapkan terus mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran (value for money).