Press Release: Realisasi APBN di Provinsi Bali s.d. 31 Oktober 2025  

Denpasar, November 2025 – Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali s.d. triwulan III 2025 mencapai 5,88 yoy. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan triwulan II 2025 yang mencapai 5,95 yoy. Namun demikian, pertumbuhan di Provinsi Bali lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional. Dari sisi inflasi, pada Bulan Oktober mencapai 2,61% yoy dan 0,16% mtm. Selanjutnya dari indikator kesejahteraan menunjukkan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 100,04 poin, sedangkan NTN masih di bawah 100 yaitu 98,25 poin. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Bali pada bulan September 2025 juga menurun 6,99% mtm tetapi secara tahunan meningkat 11,55% yoy. Hal ini memperlihatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang secara umum baik di Provinsi Bali. 

Kinerja Pelaksanaan APBN Regional Bali hingga Oktober 2025 

Kinerja APBN di Provinsi Bali semakin baik, tercermin dari nilai realisasi pendapatan yang tumbuh 7,22% yoy dan mencapai Rp18,22 triliun atau 77,98% dari target. Pendapatan ini digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah sebesar Rp17,55 triliun atau 77,32% dari target yang terkontraksi sebesar 11,49% yoy. Dengan demikian, APBN di Provinsi Bali tercatat surplus yang mencapai Rp672,37 miliar, tumbuh sebesar 123,74% yoy. 

Secara dominan capaian pendapatan didukung oleh Penerimaan Pajak sebesar Rp13,07 triliun yang tumbuh 10,32% yoy. Penerimaan ini disumbangkan oleh Pajak Penghasilan (PPh) yang berkontribusi sebesar 68,24% dari seluruh capaian atau Rp8,92 triliun. Diikuti oleh PPN dan PPnBM sebesar Rp3,56 triliun dengan kontribusi 27,20%. Berdasarkan sektor usahanya, penerimaan perpajakan didominasi dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp2,48 triliun atau 18,98% dari total penerimaan pajak.  

Selain dari sisi perpajakan, penerimaan juga didorong dari penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp1,19 triliun atau 80,82% dari pagu dengan pertumbuhan 6,05% yoy. Nilai ini secara rinci berasal dari penerimaan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 87,73%, Bea Masuk 8,85% dan Cukai Hasil Tembakau 0,18%. Komponen terakhir dalam penerimaan adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai 101,39% dari pagu. Nilai ini mencapai Rp3,95 triliun yang terkontraksi sebesar 3,97% yoy. Terdapat dua komponen utama penyusun PNBP yaitu PNBP BLU sebesar Rp1,78 triliun dan tumbuh 2,69% yoy serta PNBP Lainnya sebesar Rp2,18 triliun yang terkontraksi 8,80% yoy. Dari sisi pengelolaan kekayaan negara dan lelang, menghasilkan PNBP sebesar Rp77,74 miliar atau 140,32% dari target, tumbuh positif 69,04% yoy, dengan kontribusi utama dari Lelang. 

Dari sisi pengeluaran, Belanja Negara di Provinsi Bali masih didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,18 triliun yang terkontraksi -1,08% yoy. Nilai realisasi tertinggi berasal dari DAU sebesar Rp6,51 triliun yang terkontraksi -3,30% yoy. Adapun komponen dengan capaian tertinggi adalah Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 123,07% yoy atau mencapai Rp584,65 miliar. Belanja dengan realisasi yang telah optimal adalah Dana Insentif Fiskal sebesar Rp233,67 miliar atau 93,22% dari pagu dan Dana Desa sebesar Rp665,20 miliar atau 99,70% dari pagu. Sementara itu,Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian Negara/Lembaga) terealisasi Rp7,37 triliun atau 69,18% dari pagu, terkontraksi -22,72%.  

Kinerja Pelaksanaan APBD Regional Bali hingga Oktober 2025  

Sampai dengan 31 Oktober 2025, realisasi APBD konsolidasi seluruh Pemda di Provinsi Bali mencatatkan Pendapatan sebesar Rp24,96 triliun, meningkat 6,50% yoy dengan realisasi Belanja Daerah mencapai Rp21,71 triliun, sehingga terdapat surplus sebesar Rp3,26 triliun. 

Komponen yang mendominasi pendapatan daerah di Provinsi Bali masih disumbang oleh PAD sebesar Rp15,36 triliun yang tumbuh 9,58% yoy. Adapun realisasi tertinggi berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp12,04 triliun, sedangkan nilai pertumbuhan tertinggi terdapat pada Retribusi Daerah sebesar 157,93% yoy dengan capaian Rp1,79 triliun. Komponen PAD yang mengalami kontraksi hanya Lain-Lain PAD yang Sah sebesar -41,99% yoy dengan realisasi mencapai Rp797,71 miliar.  

Selanjutnya porsi belanja daerah yang mendominasi di Provinsi Bali adalah Belanja Operasi sebesar 72,62% dari total belanja atau Rp15,76 triliun yang tumbuh 1,37% yoy. Terdapat dua komponen yang mengalami kontraksi yaitu Belanja Subsidi sebesar Rp7,68 miliar (turun 60,88% yoy) serta Belanja Hibah sebesar Rp1,81 triliun (terkontraksi 40,61% yoy). Realisasi tertinggi disumbangkan oleh Belanja Pegawai sebesar Rp8,86 triliun, tumbuh 11,81% yoy, sedangkan pertumbuhan tertinggi disumbang oleh Belanja Bansos sebesar 947,02% atau mencapai Rp198,76 miliar. 

Kinerja Penyaluran Kredit Program Provinsi Bali hingga Oktober 2025 

Penyaluran kredit program di Provinsi Bali telah mencapai Rp9,05 triliun (turun -6,74% yoy) kepada 126.142 debitur (turun -3,43% yoy). Penyaluran tertinggi berada di skema Mikro sebesar Rp5,62 triliun kepada 101.509 debitur, disusul oleh skema Kecil sebesar Rp3,34 triliun kepada 11.429 dbitur. Berdasarnya wilayahnya, penyaluran tertinggi terjadi di Kota Denpasar sebesar Rp1,49 triliun kepada 15.317 debitur. Adapun daerah dengan debitur terbanyak adalah Kabupaten Buleleng sebesar 23.201 debitur dengan total penyaluran mencapai Rp1,11 triliun. 

Berdasarkan sektornya, penyaluran terbesar terjadi pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 39,17%, kemudian disusul oleh sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar 22,73%, Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya sebesar 12,66%, sektor Industri Pengolahan sebesar 10,41% serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,24%.