Dalam rangka menjalankan fungsi pembinaan pelaksanaan anggaran satuan kerja di daerah oleh instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2018 untuk satuan kerja di lingkup wilayahnya.
Kegiatan Rakorda dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 bertempat di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten. Rakorda dibuka secara langsung oleh Haryana, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Banten. Dalam sambutannya, Haryana menyampaikan bahwa alokasi dana APBN 2019 yang dikelola di Provinsi Banten, apabila dibandingkan dengan alokasi APBN 2018, mengalami kenaikan sebesar 5,04 persen (1,32 Triliun) menjadi 27,496 Triliun. Kenaikan tersebut secara kumulatif baik dari alokasi DIPA Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) maupun dari Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Lebih lanjut Haryana menyampaikan bahwa kenaikan alokasi DIPA K/L difokuskan untuk mendukung pembangunan SDM, peningkatan daya saing, ekspor dan investasi, serta penguatan value for money. Sedangkan, peningkatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) secara proporsional untuk mendukung kebutuhan pendanaan pelayanan publik daerah.
Rakorda yang dimoderatori oleh Feri Irianto, Kepala Seksi I-D Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) 1 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Banten, dihadiri oleh perwakilan Satuan Kerja yang memiliki output Prioritas Nasional (PN), dengan narasumber: Esti Dwi Arvina, Kepala Bidang PPA 1 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten dan I Nyoman Purne Suparta, Kepala Seksi I-C Bidang PPA 1 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten.
Paparan sesi pertama oleh Esti Dwi Arvina lebih ditekankan pada pokok pembahasan Overview APBN Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Dalam paparannya disampaikan beberapa kebijakan dan terobosan yang dilakukan Pemerintah dalam APBN tahun 2019, yaitu diantaranya:
- penyampaian belanja perpajakan (tax expenditure) yang mengungkapkan pengurangan kewajiban pajak oleh Pemerintah untuk mendukung daya saing industri nasional,
- peningkatan pendidikan vokasi serta percepatan pembangunan dan rehabilitasi rumah sekolah,
- perluasan program stunting,
- rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terkena bencana alam, serta pembentukan pooling fund bencana alam,
- perluasan pembangunan infrastuktur melalui skema KPBU
- penguatan dukungan pembangunan pada wilayah kelurahan.
Lebih lanjut paparan tentang IKPA disampaikan filosofi mendasar atas pentingnya IKPA dan rekomendasi langkah strategis peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran, antara lain:
- komitmen negara untuk membayar tagihan dari pihak ketiga melalui penyampaian data kontrak dan tagihan yang tepat waktu, sehingga menjamin kelancaran pelaksanaan anggaran.
- manajemen kas diperlukan pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, deviasi hal 3 DIPA, perencanaan kas yang baik dan akurat.
- Peningkatan kualitas laporan keuangan diperlukan LPJ bendahara tepat waktu dan penyelesaian atas pagu minus belanja.
Hal-hal yang menjadi landasan IKPA tersebut perlu dipahamkan kembali kepada para pejabat pengelola APBN untuk menjamin ketercapaian output atas dana APBN/DIPA yang dikelolanya.
Sementara itu dalam paparan sesi kedua, Nyoman Purne Suparta menyampaikan hasil spending review. Spending Review adalah review atas belanja pemerintah pusat (APBN) yang menekankan pada konsep value for money, yaitu aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas atas penggunaan belanja pemerintah. Spending review ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam kesempatan tersebut, Nyoman menyampaikan bahwa review yang dilakukan adalah review efektifitas yang menekankan pada pencapaian output dan outcome sesuai dengan target sasaran pemerintah. Review dilakukan tracking 10 Prioritas Nasional yang ada di Provinsi Banten, untuk selanjutnya dirinci yang memiliki capaian realisasi rendah pada level Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, Satker, Program, Kegiatan, Output, sampai dengan level akun untuk mengetahui penyebab permasalahan atas eksekusi belanja TA berjalan.
Adapun Kegiatan Rakorda menjadi media untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi, sharing informasi dan pengetahuan secara efektif. Sehingga diharapkan kinerja pelaksanaan anggaran 2019 ke depan menjadi semakin lebih baik. Kegiatan Rakorda dilanjutkan diskusi tanya jawab antara narasumber dengan para peserta dan diakhiri dengan sesi foto bersama.
Kontributor: Aryo Setiaji