Dasar Hukum​

Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 jo. Permenko Perekonomian No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional​

Pagu/Perkiraan Alokasi Dana ​(Rp) : -

Real Belanja ​(Rp) : -


% Real Belanja : -


Target (Km)​​ : Segmen awal desain Banten–Ancol  20–21 km


Real GSW (Km) : -


% Real GSW​ : -

Analisis Perkembangan Implementasi Program​

• Per Agustus 2025 sudah dibentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa; ​
• Pemerintah tengah mencari investor untuk pembangunan proyek Giant Sea Wall;​
• Pembangunan GSW akan melibatkan sinergi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pemda setempat.​
• Tengah dilakukan diskusi dengan para calon investor yang berasala dari China, Eropa, dan Timur Tengah.​

Isu Strategis​

• Relokasi masyarakat pesisir dan nelayan di sekitar pesisir pantai Banten;​
• Perlu dipertimbangkan terkait perbaikan tata ruang, rehabilitasi mangrove, dan pengendalian izin tambang di daerah aliran sekitar pesisir pantai Banten (wilayah pesisir utara dan Teluk Jakarta) seiring dengan proses pembangunan Giant Sea Wall;​
• Alokasi anggaran yang cukup besar untuk dapat menyukseskan program giant sea wall;​
• Pembangunan GSW memerlukan tata Kelola kolaboratif untuk menyukseskan proyek ini.​

Rekomendasi

• Sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat dari keberadaan proyek Giant Sea Wall;​
• Perlu skema penggantian rugi ke masyarakat terdampak;​
• Agar ditentukan strategi tindak lanjut dalam perbaikan tata ruang ekosistem sekitar pesisir pantai Banten seiring dengan pembangunan Giant Sea Wall;​
• Pembiayaan campuran (blended finance) dapat menjadi solusi terkait tantangan biaya yaitu dengan memadukan APBN, swasta, dan investor global melalui skema keuangan inovatif (Green Sukuk, Asset Value Protection, dan Asset Backed Security);​
• Perlu dipertimbangkan terkait pendanaan jangka panjang yang stabil, integrasi pembangunan dengan solusi alam, dan partisipasi masyarakat sejak awal pembangunan.​
• Tata Kelola dari sisi payung hukum/regulasi yang jelas serta kerjasama kolaboratif antar sektor pemerintah, swasta, dan pihak investor harus dibangun dengan baik sejak awal dalam kaitannya menarik perhatian investor. ​​​

Dasar Hukum​

Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 jo. Permenko Perekonomian No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional​

Pagu/Perkiraan Alokasi Dana ​(Rp) : -

Real Belanja ​(Rp) : -


% Real Belanja : -


Target (Km)​​ : Segmen awal desain Banten–Ancol  20–21 km


Real GSW (Km) : -


% Real GSW​ : -

Analisis Perkembangan Implementasi Program​

• Per Agustus 2025 sudah dibentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa; ​
• Pemerintah tengah mencari investor untuk pembangunan proyek Giant Sea Wall;​
• Pembangunan GSW akan melibatkan sinergi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pemda setempat.​​

Isu Strategis​

• Relokasi masyarakat pesisir dan nelayan di sekitar pesisir pantai Banten;​
• Perlu dipertimbangkan terkait perbaikan tata ruang, rehabilitasi mangrove, dan pengendalian izin tambang di daerah aliran sekitar pesisir pantai Banten (wilayah pesisir utara dan Teluk Jakarta) seiring dengan proses pembangunan Giant Sea Wall;​
• Alokasi anggaran yang cukup besar untuk dapat menyukseskan program giant sea wall;​
• Pembangunan GSW memerlukan tata Kelola kolaboratif untuk menyukseskan proyek ini.​​​

Rekomendasi

• Sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat dari keberadaan proyek Giant Sea Wall;​
• Perlu skema penggantian rugi ke masyarakat terdampak;​
• Agar ditentukan strategi tindak lanjut dalam perbaikan tata ruang ekosistem sekitar pesisir pantai Banten seiring dengan pembangunan Giant Sea Wall;​
• Pembiayaan campuran (blended finance) dapat menjadi solusi terkait tantangan biaya yaitu dengan memadukan APBN, swasta, dan investor global melalui skema keuangan inovatif (Green Sukuk, Asset Value Protection, dan Asset Backed Security);​
• Perlu dipertimbangkan terkait pendanaan jangka panjang yang stabil, integrasi pembangunan dengan solusi alam, dan partisipasi masyarakat sejak awal pembangunan.​
• Tata Kelola dari sisi payung hukum/regulasi yang jelas serta kerjasama kolaboratif antar sektor pemerintah, swasta, dan pihak investor harus dibangun dengan baik sejak awal dalam kaitannya menarik perhatian investor.​​

Dasar Hukum

Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 jo. Permenko Perekonomian No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional

Pagu/Perkiraan Alokasi Dana (Rp) : -

Real Belanja (Rp) : -

% Real Belanja : -

Target (Km) : Segmen awal desain Banten–Ancol  20–21 km

Real GSW (Km) : -

% Real GSW : -

Analisis Perkembangan Implementasi Program​

• Per Agustus 2025 sudah dibentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa;
• Pemerintah tengah mencari investor untuk pembangunan proyek Giant Sea Wall;
• Pembangunan GSW akan melibatkan sinergi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pemda setempat.

Isu Strategis

• Relokasi masyarakat pesisir dan nelayan di sekitar pesisir pantai Banten;
• Perlu dipertimbangkan terkait perbaikan tata ruang, rehabilitasi mangrove, dan pengendalian izin tambang di daerah aliran sekitar pesisir pantai Banten (wilayah pesisir utara dan Teluk Jakarta) seiring dengan proses pembangunan Giant Sea Wall;
• Pembagian kewenangan dan tugas kepada Pemda oleh Kemdagri dalam mendukung monev proyek Giant Sea Wall.
• Alokasi anggaran yang cukup besar untuk dapat menyukseskan program giant sea wall.

Rekomendasi

• Sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat dari keberadaan proyek Giant Sea Wall;
• Perlu skema penggantian rugi ke masyarakat terdampak;
• Agar ditentukan strategi tindak lanjut dalam perbaikan tata ruang ekosistem sekitar pesisir pantai Banten seiring dengan pembangunan Giant Sea Wall;
• Kemendagri dapat menentukan kewenangan dan tugas terkait keterlibatan Pemda untuk melakukan monev proyek Giant Sea Wall.
• Pemerintah perlu mencari cara mencari pendanaan dengan mengajak investor asing untuk turut membangun proyek raksasa ini.

Dasar Hukum​

Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 jo. Permenko Perekonomian No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional​

Pagu/Perkiraan Alokasi Dana ​(Rp) : -

Real Belanja ​(Rp) : -


% Real Belanja : -


Target (Km)​​ : Segmen awal desain Banten–Ancol  20–21 km


Real GSW (Km) : -


% Real GSW​ : -

Analisis Perkembangan Implementasi Program​

• Pembangunan proyek ini merupakan kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemprov. Banten;​
• Kepala Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa sebagai lembaga khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan percepatan proyek di daerah terkait baru dilantik oleh Presiden Prabowo tanggal 25 Agustus 2025. Sampai dengan saat ini, di Provinsi Banten sendiri belum ada perkembangan program Giant Sea Wall.​

Isu Strategis​

• Relokasi masyarakat pesisir dan nelayan di sekitar pesisir pantai Banten;​
• Perlu dipertimbangkan terkait perbaikan tata ruang, rehabilitasi mangrove, dan pengendalian izin tambang di daerah aliran sekitar pesisir pantai Banten (wilayah pesisir utara dan Teluk Jakarta) seiring dengan proses pembangunan Giant Sea Wall;​
• Pembagian kewenangan dan tugas kepada Pemda oleh Kemdagri dalam mendukung monev proyek Giant Sea Wall.​

Rekomendasi

• Sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat dari keberadaan proyek Giant Sea Wall;​
• Perlu skema penggantian rugi ke masyarakat terdampak;​
• Agar ditentukan strategi tindak lanjut dalam perbaikan tata ruang ekosistem sekitar pesisir pantai Banten seiring dengan pembangunan Giant Sea Wall;​
• Kemendagri dapat menentukan kewenangan dan tugas terkait keterlibatan Pemda untuk melakukan monev proyek Giant Sea Wall.​

Dasar Hukum​

Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 jo. Permenko Perekonomian No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional​

Target Awal​ (masih dinamis)​

Segmen awal desain Banten–Ancol 20–21 km​

Keberadaan Program​

Pembangunan proyek ini merupakan kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemprov. Banten, dan terkait pelaksanaannya di Banten belum dimulai​

Sumber dan Kinerja Pendapatan​

Program GSW bersumber dari APBN, Public–Private Partnership, Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri, dan Investasi Swasta Asing dan Domestik​

Manfaat

• Melindungi kawasan pesisir pantai utara Pulau Jawa dari ancaman abrasi, penurunan permukaan tanah, rob dan perubahan iklim ekstrim;​
• Penyediaan reservoir air bersih melalui pompa di balik tanggul raksasa;​
• Swasembada air untuk pemenuhan kebutuhan air berkelanjutan.

Koordinasi yang telah Dilakukan​

Kanwil DJPb telah berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Banten, Satker SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN (Kementerian Pekerjaan Umum) dan Kanwil Pertanahan Provinsi Banten namun belum mendapatkan informasi yang cukup terkait proyek tersebut.​

Perkembangan Implementasi Program​

Terkait pembangunan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa akan dibentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sebagai lembaga khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan percepatan proyek di daerah terkait. Sampai dengan saat ini, di Provinsi Banten sendiri belum ada perkembangan program GSW.

Isu Strategis​

• Relokasi masyarakat pesisir dan nelayan di sekitar pesisir pantai Banten;​
• Perlu dipertimbangkan terkait perbaikan tata ruang, rehabilitasi mangrove, dan pengendalian izin tambang di daerah aliran sekitar pesisir pantai Banten (wilayah pesisir utara dan Teluk Jakarta) seiring dengan proses pembangunan Giant Sea Wall​
• Pembagian kewenangan dan tugas kepada Pemda oleh Kemdagri dalam mendukung monev proyek GSW.

Rekomendasi

• Sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat dari keberadaan proyek giant sea wall;​
• Perlu skema penggantian ke masyarakat terdampak;​
• Agar ditentukan strategi tindak lanjut dalam perbaikan tata ruang ekosistem sekitar pesisir pantai Banten seiring dengan pembangunan Giant Sea Wall​
• Kemendagri dapat menentukan kewenangan dan tugas terkait keterlibatan Pemda untuk melakukan monev proyek GSW.