Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional Tahun 2020 dan Triwulan I Tahun 2021. Tema yang diangkat dalam diseminasi tersebut adalah Peran Kebijakan Fiskal dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Banten.
Diseminasi diselenggarakan melalui virtual zoom meeting yang bertempat di Ruang Rapat Kanwil DJPb Provinsi Banten di Jalan Abdul Fatah Hasan, Ciceri, Sumur Pecung, Kota Serang, Selasa (25/05), dengan menghadirkan empat orang narasumber yang berkompeten dimasing-masing bidangnya, yaitu Kepala Kanwil DJPb Banten, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan FEB UNTIRTA, dan Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Bappeda dan BPKAD lingkup Provinsi Banten, Biro Perekonomian Provinsi Banten, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, BPS Provinsi Banten dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Di dalam paparannya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Ade Rohman menyampaikan bahwa APBN merupakan instrumen penting dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berdasarkan realisasi APBN tahun 2020 terlihat realisasi pendapatan lebih besar dari realisasi belanja. Ini berarti Banten dapat membiayai sendiri belanja di wilayahnya bahkan mengalami surplus. Selain itu Pak Ade rohman menyampaikan, Peran APBN masih sangat tinggi dalam pelaksanaan anggaran di wilayah Banten yang terlihat masih dari besarnya belanja transfer ke daerah. Adapun realisasi penyaluran dana program PEN di Provinsi Banten hingga 18 Mei 2021 sudah mencapai Rp3,81 triliun, adapun realisasi penyaluran PEN pada tahun 2020 adalah sebesarRp13,67 triliun. Selain itu yang cukup menjadi perhatian juga adalah penyerapan KUR di wilayah Banten selama tahun 2020 mencapai Rp3,35 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 117.078 debitur.
Dari sisi moneter, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Erwin Soeriadimadja memfokuskan pembahasan pada dukungan APBD dalam mempercepat pemulihan ekonomi Banten. Fokus dari pembahasan tersebut terkait perkembangan ekonomi global, nasional dan Provinsi Banten, serta upaya Bank Indonesia dalam turut mendorong pemulihan ekonomi, dan strategi mendorong optimalisasi APBD guna pemulihan ekonomi Banten.
Optimalisasi potensi ekonomi untuk mendukung kemandirian fiskal daerah di Provinsi Banten Tahun 2021 menjadi pokok pembahasan yang disampaikan oleh Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan FEB UNTIRTA Hady Sutjipto. Hady Sutjipto menyampaikan tantangan terkini pembangunan di Provinsi Banten, kondisi dan potensi industri di Provinsi Banten serta prediksi makro ekonomi di Provinsi Banten pada tahun 2022.
Kondisi makro ekonomi di Provinsi Banten pada triwulan I Tahun 2021 menjadi topik pembahasan yang disampaikan oleh Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Saeful Hidayat , yaitu indikator ekonomi utama di Banten per bulan Mei 2021.
Di penutup kegiatan, Nur Amalia menyampaikan bahwa sebagai suatu hasil kajian, informasi yang tertuang di dalam KFR diharapkan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan secara luas seperti dalam penyusunan kebijakan, pelaksana kebijakan, masyarakat (misalnya : peneliti, mahasiswa), dan lembaga pengawas seperti legislatif pusat dan daerah. Selanjutnya sebagai tindak lanjut kegiatan diseminasi akan dilaksanakan rapat koordinasi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten dengan oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Bappeda dan BPKAD se-Provinsi Banten, Biro Perekonomian Provinsi Banten, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, BPS Provinsi Banten dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
