Yogyakarta, 15 November 2022

Sebagaimana kita ketahui bersama, seluruh Pemda lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021. Demi tercapainya peningkatan opini audit yang lebih baik dimana beberapa indikatornya adalah semakin meningkatnya akumulasi opini audit dan semakin menurunnya presentase temuan audit, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Strategi Pengelolaan Piutang Demi LKPD yang Berkualitas” pada hari Selasa (15/11) bertempat di Aula lantai 3 Kanwil DJPb DIY. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh pengelola keuangan Pemerintah Daerah di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta ini menghadirkan narasumber dari Direktorat PKKN Ditjen Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPb, dan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam arahan sekaligus pembukaan, Kakanwil DJPb DIY Arif Wibawa berharap bahwa FGD ini dapat menjadi forum untuk bertukar pengetahuan dan menyamakan persepsi khususnya terkait pengelolaan dan penyajian piutang pada LKPD. Dengan tersedianya data LKPD yang berkualitas, akan bermanfaat untuk Kanwil DJPb Provinsi DIY dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Pusat dan Daerah atau Government Financial Statistics (GFS) tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari hasil diskusi dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya pengelolaan piutang merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh para pengelola keuangan daerah dan merupakan tanggung jawab bersama. Kolaborasi diperlukan untuk pengelolaan piutang yang akuntabel demi tercapainya opini WTP. Output yang diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah peningkatan akuntabilitas laporan keuangan, sebagai kepastian bahwa setiap rupiah anggaran bagi rakyat benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

#Yogyakarta

#KanwilDJPbDIY

#DJPbYogyakarta

#DJPbHAnDAL