Yogyakarta, 6 Juni 2024 - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersinergi dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menyelenggarakan "Workshop Pendampingan BUMDes" yang dilaksanakan di kampus UNY pada tanggal 28 Mei 2024. Kegiatan yang digelar di UNY tersebut melibatkan pihak UNY dan 4 pemerintah daerah yaitu Pemkab Sleman, Pemkab Gunungkidul, Pemkab Bantul, dan Pemkab Kulonprogo.

Dalam sambutannya, Rektor UNY, Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes., AIFO menegaskan akademisi mempunyai andil dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa dan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Sebagai bagian dari institusi pendidikan, baik dosen maupun mahasiswa memiliki peran menjadi edukator maupun penggerak bagi perekonomian pedesaan melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan UMKM dari desa seperti yang telah dilakukan UNY selama ini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu lingkup DIY, Agung Yulianta menyampaikan APBN sebagai instrumen fiskal telah mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi D.I Yogyakarta. Salah satunya dengan penyaluran Kredit Usaha Mikro (KUR) dan pembiayaan ultra mikro (UMi) untuk mendukung geliat usaha masyarakat dan UMKM.

"Pengelolaan Bumdes yang transparan dan akuntabel harus dimulai dari SDM desa yang terdidik. UNY sebagai institusi pendidikan juga diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara luas serta memberikan pendampingan pemahaman tata kelola BUMDes yang baik," kata Agung.

Kepala Kanwil DJPb DIY juga menyampaikan apresiasi kepada UNY karena menjadi salah satu universitas yang pertama kali merespons kerja sama ini. Hal itu diharapkan mampu mendorong univeritas lainnya segera menyusul sehingga semakin memberikan dampak secara nasional.