Yogyakarta, 14 Juli 2025 — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) kembali menyelenggarakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) untuk Triwulan II Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kanwil DJPb DIY pada 9 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan wadah strategis untuk melakukan evaluasi atas capaian kinerja dan proyeksi hingga akhir tahun anggaran 2025 sekaligus merespons isu-isu aktual yang dihadapi oleh unit kerja.
DKRO ini dihadiri oleh seluruh kepala KPPN, para pejabat administrator serta PIC pengelola kinerja dan manajemen risiko dari masing-masing bidang dan bagian. Dalam arahannya, Kepala Kanwil DJPb DIY memberikan apresiasi atas capaian kinerja masing-masing KPPN dan bidang.
Beliau mendorong agar proyeksi capaian IKU disiapkan secara lebih komprehensif hingga akhir tahun anggaran pada triwulan III mendatang. Penekanan khusus juga diberikan tentang pentingnya penggunaan Learning Organization (LO) sebagai alat perbaikan berkelanjutan dan penguatan pengelolaan risiko.
Beberapa isu strategis yang disampaikan dalam DKRI ini antara lain tentang indeks kualitas nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran), di mana masih terdapat ruang untuk meningkatkan nilai IKPA, khususnya melalui edukasi dan pendampingan kepada satuan kerja yang masih memperoleh nilai rendah. Target capaian IKPA nasional sebesar 89% menjadi fokus utama.
Dana Transfer ke Daerah (TKD), di mana KPPN lingkup DIY diharapkan aktif mendorong pencairan dana TKD (Transfer ke Daerah), khususnya yang mendukung program Koperasi Merah Putih dan penguatan ekonomi kreatif melalui Dana Keistimewaan DIY. Kemudian terkait manajemen risiko dan kinerja pegawai yang memerlukan pemantauan terhadap potensi keterlambatan penyelesaian SP2D serta mitigasi risiko terkait persepsi publik, integritas, dan keamanan data di masing-masing KPPN.
Selanjutnya terkait pendampingan satuan kerja (satker) badan layanan umum (BLU). Para peserta DKRO sepakat pentingnya penunjukan pegawai khusus untuk mendampingi satker BLU agar tidak resisten terhadap penguatan peran KPPN dalam mendukung tata kelola dan performa BLU. DKRO ini juga menyoroti capaian IKU masing-masing KPPN, seperti yang dipaparkan oleh KPPN Yogyakarta, Wonosari, dan Wates yang menunjukkan hasil baik. Namun, beberapa tantangan teknis seperti eror pada aplikasi SAKTI, lambatnya konfirmasi setoran pajak, dan belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan DAK Fisik masih menjadi perhatian utama.
Pada akhir kegiatan, seluruh peserta menyepakati perlunya koordinasi lintas bidang dan unit yang lebih intensif untuk memastikan pengelolaan kinerja dan risiko di lingkungan DJPb tidak hanya memenuhi target, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi stakeholders dan masyarakat
