Yogyakarta, 6 Agustus 2025 - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai Regional Chief Economist (RCE) terus berupaya agar APBN menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat serta memperkuat perekonomian regional. Demi mewujudkan hal tersebut, DJPb tak lelah untuk terus melakukan sinergi, kolaborasi serta konsolidasi yang salah satunya terselenggara melalui Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas) Regional Jawa pada tanggal 18–20 Juli 2025 di Kantor Wilayah DJPb Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Arif Wibawa dan diikuti oleh para pimpinan kantor wilayah DJPb se-Pulau Jawa termasuk Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta. Forum strategis tahunan ini merupakan bagian dari upaya DJPb untuk terus mendorong peran aktif unit vertikal di daerah dalam merespons berbagai isu fiskal, kelembagaan, dan kebijakan publik yang berkembang sangat cepat sehingga efektivitas pelaksanaan anggaran terjaga serta memperkuat fondasi ekonomi domestik.
Diskusi-diskusi yang berlangsung dikemas secara menarik dalam format panel dan kelompok kerja. Hal tersebut dilakukan untuk memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman, ide serta praktik baik di antara kantor wilayah DJPb serta identifikasi solusi yang berorientasi pada hasil nyata di lapangan.
Selanjutnya, peserta Rapimtas juga melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan program pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi binaan Kanwil DJPb DIY. Kegiatan ini diwujudkan melalui kunjungan lapangan ke 2 lokasi workshop UMKM, yakni Rakau yang bergerak di bidang handcraft kayu serta Quwalli selaku pengrajin produk kulit.
Menariknya, kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu yang menunjukkan perhatian besar terhadap sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Dalam kunjungannya, Wamenkeu menyampaikan pentingnya memperkuat sinergi antara fungsi perbendaharaan dan penguatan ekonomi lokal.
Ia turut mengapresiasi inisiatif DJPb di daerah dalam mengembangkan peran beyond budgeting melalui pembinaan UMKM dan fungsi advisory yang konkret. Kehadiran Wamenkeu ini sekaligus menjadi dukungan moral dan strategis bagi DJPb dalam memperluas kontribusinya terhadap pembangunan inklusif serta membumikan peran DJPb sebagai RCE yang tidak hanya mengelola keuangan negara tetapi juga memberi dampak positif terhadap sektor riil.
Rangkaian kegiatan di Yogyakarta ini ditutup secara resmi oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti yang dalam arahannya menyampaikan apresiasi atas semangat kolaborasi dan kesungguhan seluruh peserta dalam merumuskan langkah-langkah strategis ke depan. Dirjen Perbendaharaan menegaskan seluruh jajaran DJPb baik di pusat maupun daerah harus terus memperkuat kapasitas kepemimpinan dan menjadikan transformasi sebagai bagian dari budaya kerja sehari-hari.
Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan perbaikan berkelanjutan, Rapimtas Regional Jawa 2025 diharapkan menjadi fondasi yang tangguh bagi pelaksanaan tugas-tugas DJPb ke depan. Kemudian, Rapimtas juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kontribusi DJPb di daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
