Yogyakarta, 9 April 2026 - Di tengah dinamika global yang masih berkecamuk, para pemangku kepentingan baik di level nasional maupun regional harus selalu memperkuat sinergi agar terus menghadirkan ketahanan pangan di tengah masyarakat. Kinerja APBN pun dituntut adaptif menghadapi berbagai tekanan ketahanan pangan yang datang dari banyak sisi.
Sinergi tersebut salah satunya terwujud melalui kegiatan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2025 pada Kamis (9/4/2026) yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY). Digelar secara daring, kegiatan yang mengangkat tema ketahanan pangan ini dihadiri oleh berbagai stakeholders strategis, mulai dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, Bapperida lingkup DIY hingga akademisi dari berbagai universitas.
Narasumber yang hadir yaitu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Aris Eko Nugroho yang menyampaikan tentang kondisi ketahanan pangan di DIY serta Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb DIY, Juli Kestijanti yang menyampaikan isu strategis KFR Tahunan 2025 tentang Bandara YIA sebagai embarkasi haji mulai tahun 2026 dan pengelolaan demografi dalam era aging society. Selain itu, ada pula narasumber local expert dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Diyah Putriani yang menyampaikan tema ketahanan pangan dalam perspektif ekonomi.
Dalam sambutannya sekaligus membuka acara, Kepala Kanwil DJPb DIY, Taukhid menyampaikan dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan fiskal pemerintah menghadapi dinamika global dan regional sehingga APBN dituntut adaptif dalam menjaga ketahanan ekonomi. Perekonomian nasional tetap stabil dengan pertumbuhan sekitar 5% didukung kinerja daerah, termasuk DIY yang pada 2025 mencatat pertumbuhan di atas nasional dan tertinggi di Pulau Jawa.
Meski menghadapi inflasi, DIY mampu beradaptasi dengan baik yang didukung oleh kualitas SDM yang tinggi serta penguatan sektor pertanian. Dari sisi fiskal, belanja pemerintah mengalami penyesuaian seiring efisiensi dan penajaman prioritas, namun tetap hadir melalui program strategis nasional sehingga optimisme dan sinergi terus diperlukan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat DIY.
Sementara itu, paparan para narasumber menekankan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini berada pada fase transisi dengan kondisi relatif aman, namun tetap memiliki kerentanan ke depan (secure but vulnerable) yang perlu diantisipasi akibat alih fungsi lahan dan perubahan struktur ekonomi. Ketahanan pangan perlu dipahami sebagai isu sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga mencakup aspek distribusi, akses, dan stabilitas.
Dalam konteks tersebut, kebijakan fiskal memegang peran kunci dalam menjaga keberlanjutan produksi, keterjangkauan akses serta stabilitas harga pangan. Selain itu, peran kebijakan fiskal sangat penting dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan produksi serta memperkuat akses masyarakat terhadap pangan.
Forum ini diharapkan mampu membangun optimisme dan sinergi kebijakan berbasis data untuk mendorong pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, terutama di sektor ketahanan pangan.
