Yogyakarta 30 Juli 2026 - Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) terus diperkuat untuk menjaga stabilitas perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tumbuh positif sebesar 5,84% pada triwulan I tahun 2026. Upaya tersebut bertujuan untuk mengantisipasi dinamika global yang masih fluktuatif dan berpotensi memicu inflasi, menekan daya beli masyarakat hingga meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan.
Semangat tersebut lah yang mewarnai Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah (Rakordal) DIY Triwulan II Tahun 2026 di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (30/7/2026). Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Taukhid menghadiri langsung rapat yang juga dihadiri oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Dalam sambutannya, Gubernur DIY mengatakan pertumbuhan ekonomi DIY didukung oleh meningkatnya aktivitas sektor pariwisata dengan inflasi yang masih berada pada kisaran sasaran. Namun, ketidakpastian geopolitik global, pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan baku hingga dampak dari fenomena El Nino perlu diantisipasi sejak dini.
"Tekanan global dan domestik itu berpotensi memicu inflasi, menggerus daya beli serta membuat kelas menengah bawah rentan turun kelas. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan serta memperlambat mobilitas sosial," ujarnya.
Gubernur DIY mengatakan pengurangan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan program bantuan, tetapi harus ditopang tata kelola pembangunan berbasis data yang terintegrasi. Oleh sebab itu, demi memperkuat ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan, Pemda DIY meluncurkan Sistem Manajemen Data Abhipraya sebagai instrumen integrasi basis data kemiskinan.
Melalui sinergi yang semakin erat dengan pemda dan seluruh pemangku kepentingan, Kanwil DJPb DIY berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan fiskal, menyampaikan analisis ekonomi regional serta mengawal pelaksanaan belanja negara agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dengan kolaborasi ini, diharapkan stabilitas ekonomi DIY tetap terjaga, pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas, dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat di tengah berbagai tantangan global.
