Potret Jejak APBN 2023 di D.I. Yogyakarta dan Optimisme Menyongsong 2024
Oleh :
Pujiastuti (Kepala Seksi PPA ID Bidang PPA I Kanwil DJPb DIY)
Tahun Anggaran 2023 telah dilalui dengan catatan prestasi bagi torehan pencapaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara nasional, pendapatan negara berhasil terealisasi 112,6 persen dari target APBN 2023 serta mengalami pertumbuhan 5,3 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Demikian juga, Belanja Negara tumbuh 0,8% dari realisasi tahun 2022 dalam menopang keberlanjutan berbagai proyek prioritas sebagai bagian dari strategi melanjutkan penguatan pemulihan ekonomi nasional.
Sejalan dengan sinyal pemulihan ekonomi di tingkat nasional, pelaksanaan APBN di regional D.I. Yogyakarta turut menorehkan kinerja positif di mana realisasi pendapatan negara turut tereskalasi dengan realisasi mencapai 113,18% target dan tumbuh 5,72% dibandingkan tahun 2022. Belanja satuan kerja di bawah Kementerian/Lembaga terealiasi 97,74% pagu APBN dan naik 6,36% dibandingkan realisasi belanja K/L tahun 2022. Sebagai penjabaran kebijakan APBN 2023: Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, realisasi belanja K/L di tahun 2023 berfokus untuk mendukung empat pilar transformasi ekonomi dalam mendukung visi Indonesia maju: pengendalian inflasi, penurunan prevalansi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan investasi.
Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PUPR memiliki peran dalam pengendalian inflasi, diantaranya menjamin ketersediaan pasokan pangan dan bahan pokok melalui pembangunan bendungan (1 unit) dan jaringan irigasi (22 km), rehabilitasi jaringan irigasi (252 km) serta pengendalian banjir (2 km). Selain itu, pembangunan infrastruktur juga berperan untuk menjamin kelancaran distribusi pangan dan bahan pokok melalui pembangunan jalan (12 km), jembatan (72 m) dan pemeliharaan jalan (306 km). Guna mendukung pengendalian inflasi dimaksud, ditahun 2023 Kementerian PUPR di wilayah DIY mendapat alokasi sebesar Rp2,36 triliun atau 62,96% dari total alokasi untuk Kementerian PUPR. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2,18 miliar (92,3%).
Dalam rangka menghadapi krisis pangan global, Menteri Pertanian telah mengarahkan pembangunan pertanian untuk mengadopsi strategi yang diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pangan dengan harga yang stabil. Dalam menjalankan kebijakan stabilisasi harga pangan tersebut Kementerian Pertanian mendapatkan alokasi Rp 24,97 miliar dengan realisasi Rp24,69 miliar (98,87% pagu). Wujud belanja ini antara lain untuk 5.800 hektar kawasan Padi/Fasilitas Penerapan Budidaya Padi, 5.000 hektar kawasan kedelai, serta 150 hektar untuk Kawasan Aneka Cabai, dan Bawang Merah serta Pemberian bantuan hewan ternak ruminansia, ternak unggas dan aneka ternak sebanyak 27.495 ekor.
Program Percepatan Penurunan Stunting menjadi kunci pembangunan generasi bangsa Indonesia yang sehat dan produktif. Intervensi percepatan penurunan stunting melibatkan Kemenkes terkait penguatan kesehatan masyarakat dengan pagu Rp1,88 miliar dengan realisasi s.d 31 Desember Rp1,57 miliar (83% pagu). BKKBN yang ditunjuk sebagai koordinator pelaksana percepatan penurunan stunting di Indonesia dialokasikan anggaran sebesar Rp15,33 miliar dengan realisasi 31 Desember 2023 mencapai 99,99% dari pagu. Kementerian PUPR juga turut berperan dalam penyediaan sanitasi layak dengan pagu Rp8,33 miliar dan realisasi Rp8,00 miliar (96,09% pagu).
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem difokuskan melalui program-program berdaya ungkit tinggi, yang di wilayah D.I. Yogyakarta ditransmisikan melalui peningkatan rumah layak huni dan infrastruktur permukiman berbasis Masyarakat. Di tahun 2023 alokasi untuk kemiskinan ekstrem diampu Kementerian PUPR dengan pagu Rp954,27 miliar dan realisasi 31 Desember Rp744,49 miliar (78,0% pagu). Peningkatan investasi diperlukan untuk pembukaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya meningkatkan indikator kesejahteraan. Di wilayah D.I. Yogyakarta belanja untuk peningkatan investasi melalui satker di lingkup Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian Pertanian dengan total pagu Rp955,26 juta dengan realisasi Rp878,67 juta (92,0%). Alokasi ini antara lain untuk Rekomendasi atas Kinerja Investasi Pemerintah, Pemantauan Perkembangan Realisasi Investasi di 34 Provinsi dalam Rangka Dekonsentrasi, serta peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
Menyongsong tahun anggaran 2024, APBN didasari optimisme untuk melanjutkan pemulihan ekonomi. APBN 2024 memberikan dukungan fiskal di D.I. Yogyakarta melalui belanja pemerintah pusat pada bidang infrastruktur sebesar Rp5,91 triliun, bidang Pendidikan sebesar Rp3,11 triliun, bidang Kesehatan sebesar Rp1,87 triliun, bidang ketahanan pangan sebesar Rp0,2 triliun serta bidang hukum dan pertahanan keamanan sebesar Rp2,86 triliun. Belanja Pemerintah Pusat ini diarahkan untuk penguatan kualitas SDM dengan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, perbaikan sistem perlindungan sosial, dan sistem Kesehatan. Dalam mendukung penuntasan infrastruktur prioritas dilakukan antara lain perkuatan jalan daerah, bendungan, dan irigasi. Transformasi ekonomi juga dilakukan melalui hilirisasi SDA dan revitalisasi industry. Reformasi birokrasi dan aparatur negara diimplemantasikan antara lain dengan perbaikan gaji dan pension. Tahun 2024 juga menjadi momen krusial bagi kelancaran pelaksanaan Pemilu dan dukungan untuk Pilkada.
Dengan prinsip belanja berkualitas dan fokus untuk mewujudkan value for money dari output alokasi yang dibelanjakan, belanja pemerintah akan memberikan dampak nyata bagi perbaikan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi. Optimisme ini menjadi bekal penting sebagai keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia Emas di tahun 2045.
