Lu Punya Duit, Lu Punya Kuasa?

Oleh:

Muhammad Ali Agil Prasetyo, Ak., M.PAcc

(Pelaksana Seksi PPA II A Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi DIY)

Yogyakarta, 11 Juni 2024 - “Lu punya duit, lu punya kuasa”. Begitulah anggapan sebagian anak muda di zaman sekarang yang sempat viral baru-baru ini. Mereka beranggapan bahwa duit atau uanglah yang paling menentukan dalam dunia ini, termasuk paling berperan penting dalam perekonomian.

Namun, anggapan tersebut sebenarnya sudah dibantah sejak dua abad yang lalu oleh seorang ahli ekonomi Prancis yang bernama Jean-Baptiste Say. Sekitar dua ratusan tahun yang lalu, Jean Baptiste Say sudah menyatakan bahwa uang bukanlah fokus utama atau tujuan akhir dari perekonomian, melainkan uang hanyalah sekedar media atau alat pembayaran dalam melakukan transaksi ekonomi. Sehingga, menurut J.B. Say, uang bukanlah yang paling berkuasa dalam menentukan perputaran perekonomian karena ia bukanlah sumber awal yang menciptakan siklus ekonomi.

 Apa yang disampaikan oleh Jean-Baptiste Say tersebut, bahwa uang bukanlah hal yang paling berperan penting dalam siklus ekonomi melainkan hanya sebatas sebagai media pembayaran dapat diilustrasikan sebagai berikut. “Pinjam dulu seratus”, begitulah sindiran yang sering muncul belakangan ini. Katakanlah saat ini anda memegang uang seratus juta rupiah (dari hasil pinjaman), namun anda tidak punya jiwa entrepreneur. Maka uang seratus juta tadi bisa saja anda habiskan untuk konsumsi Anda sendiri dalam waktu setahun, sebulan, seminggu, atau bahkan mungkin lebih cepat lagi. Dengan demikian terbukti bahwa uang bukanlah yang paling “berkuasa” dalam perekonomian, karena masa berkuasanya hanya untuk sementara waktu saja. Bahkan dalam beberapa kasus, keberadaan uang tidak mutlak diperlukan ada, karena antara beberapa produsen yang berbeda dapat saja melakukan transaksi jual beli tanpa menggunakan uang, melainkan dengan cara barter. Misalkan, seorang petani gandum menjual gandumnya dengan cara ditukar dengan kopi dari pengusaha kopi.

J.B. Say menyatakan bahwa yang paling penting dalam perekonomian atau yang menjadi sumber awal dari terciptanya siklus ekonomi adalah kemampuan seseorang untuk memproduksi atau menjual suatu barang atau jasa yang bisa dijual. Hukum ini dikenal dengan sebutan Hukum Say (Say’s Law), yang kemudian didukung oleh para ekonom yang ber-mazhab supply side atau ahli ekonomi yang berpihak kepada sisi produksi dalam ekonomi. Sebelum Anda bisa membeli sesuatu barang atau jasa, maka anda harus punya kemampuan untuk memproduksi sesuatu atau menjual sesuatu terlebih dahulu, begitulah kira-kira paraphrase dari Hukum Say.

Memproduksi suatu barang jasa di sini bisa sangat luas cakupannya, misalnya mulai dari hal-hal yang sederhana yang tidak memerlukan keahlian khusus seperti menyajikan mie instan, menyeduh kopi, menyajikan teh, menjual gorengan, kacang rebus dan sebagainya atau memproduksi barang dan jasa yang membutuhkan pengetahuan atau keahlian khusus, seperti membuat kain batik, menjahit baju, membuat gudeg, membuat bakmi godog, membuat bakpia, membuat roti, membuat dimsum, meracik kopi ala barista, memotong rambut, rias pengantin, menyusun laporan keuangan, melakukan analisis inferensial, dan lain sebagainya.

Sebagai ilustrasi, misalkan seseorang ingin membeli sebuah sepeda motor, namun ia tidak memiliki cukup uang untuk membeli sepeda motor tersebut. Maka kemudian orang ini membuka kedai atau warung indomie (warmindo) dengan modal seadanya. Selain menjual mie instan, ia juga menjual berbagai macam jenis kopi. Ternyata kemudian warung ini ramai dikunjungi oleh pembeli, dan mie instan maupun kopinya banyak dibeli pengunjung, sehingga modal dari orang tersebut yang tadinya hanya seadanya kemudian berkembang bertambah banyak sehingga akhirnya cukup untuk membeli sepeda motor.

Nah, itulah kira-kira gambaran dari Hukum Say, bahwa awal mula terjadinya perputaran ekonomi bukanlah uang melainkan kemampuan untuk memproduksi atau menjual suatu barang dan/atau jasa. Atau bahasa kasarnya, sebelum anda membeli sesuatu barang, maka anda harus bekerja terlebih dahulu. Dan untuk bisa bekerja, anda tidak harus menjadi seorang PNS atau karyawan dengan gaji sebesar upah minimum regional, namun anda bisa menciptakan lapangan pekerjaan Anda sendiri sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki dengan menjadi seorang wirausaha.

Untuk menjadi seorang wirausaha,aAnda tidak harus memerlukan modal besar sampai ratusan juta rupiah. Misalnya, bagi seorang pedagang starling atau starbuck keliling, ia hanya membutuhkan modal sebesar satu juta rupiah saja, atau bahkan cukup dengan bermodal lima ratus ribu rupiah saja ia sudah bisa membeli termos air panas beserta sejumlah paper cup dan sejumlah sachet kopi instan dan menjadi seorang pedagang starling. Dan jika si penjual starling tersebut jeli melihat peluang pasar, maka hasil dari penjualan kopi tersebut akan cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari ia beserta keluarganya. Dan jangan salah, banyak pengusaha yang kini sukses, tadinya bermula dari seorang pedagang keliling. Namun karena orang-orang ini memiliki jiwa entrepreneur yang baik, maka usaha mereka pun akhirnya sukses dan berkembang menjadi besar. Dan barang yang dijajakan oleh para pengusaha ini ketika mereka masih menjadi penjual keliling pun bukanlah barang-barang mahal dan mewah melainkan hal-hal yang sering dikonsumsi sehari-hari seperti kue, keripik, kerupuk, bakso, cuanki, cakwe, dan lain sebagainya.

Untuk mendukung perputaran ekonomi di Indonesia, khususnya dengan pelibatan pelaku bisnis dari kalangan wirausahawan mikro, kecil, dan menengah, maka pemerintah telah memiliki program Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro (KUR/UMi) dengan memberikan subsidi bunga atas pinjaman yang dilakukan oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan pemberian subsidi bunga ini diharapkan pelaku UMKM dapat memproduksi barang dan jasanya masing-masing untuk diperjualbelikan kepada masyarakat, sehingga pada gilirannya menyebabkan perputaran ekonomi di daerah setempat dapat hidup atau bergerak dinamis, sesuai dengan Hukum Say. Di Yogyakarta sendiri, pelaku UMKM yang mendapatkan dukungan subsidi bunga KUR/UMi bergerak pada berbagai jenis usaha yang cukup beragam, seperti pengrajin kulit, gerabah, kerajinan perak, bakmi godog, soto, sop iga, ternak sapi, kantin sekolah, sablon, batik, toko kelontong, percetakan, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, sesuai dengan Hukum Say, uang bukanlah yang paling berkuasa dalam menentukan perputaran perekonomian, melainkan kemampuan entrepreneur atau jiwa wirausaha-lah yang dapat menciptakan siklus perekonomian agar tetap dapat berjalan dengan dinamis. Kemampauan wirausahawan ini bisa dimulai dengan bisnis kecil-kecilan seperti menjajakan kopi keliling, warmindo, menjual dimsum, membuka barbershop, dan lain sebagainya. Dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah berupaya optimal untuk mendorong agar jiwa-jiwa entrepreneur ini dapat menjalankan bisnisnya dengan lancar, antara lain dengan pemberian subsidi bunga untuk pelaku UMKM melalui program KUR dan UMi.

Integritas dan Loyalitas: Sebuah Perspektif

Oleh:

Alphiani Nugrahaningsih Purbasari, S.H.

(Kepala Seksi Kepatuhan Internal Bidang SKKI)

Yogyakarta, 11 Juni 2024 - Apa hubungannya integritas dan loyalitas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas berarti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Secara Bahasa, integritas atau integrity berarti keutuhan, kebulatan, kejujuran, kesamaan antara hati, ucapan, dan tindakan. Integritas erat kaitannya dengan moral dan etika. Secara etimologi, kata integritas berasal dari bahasa latin yaitu integer (keseluruhan atau lengkap) yang berarti utuh, bulat, penuh suci atau bersih. Untuk itu integritas bisa dimaknai sebagai cara hidup yang bersih, sehat, dan damai sejahtera secara menyeluruh.

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Inegritas ditempatkan di urutan nomor 1, karena melandasi semua nilai. Profesionalisme, sinergi, pelayanan, kesempurnaan tidak ada gunanya jika nilai integritas tidak ada. Dalam Integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Seseorang yang berintegritas apabila nilai, prinsip dan keyakinannya sejalan dengan tindakan dan perkataannya, atau bisa dikatakan sinonim dari integritas adalah tidak hipokrit atau tidak munafik. Integrity is doing the right thing even when no one is watching (C.S Lewis).

Loyalitas menurut KBBI adalah kepatuhan, kesetiaan.  Secara etimologis, istilah “loyalitas” (loyal) ini diadaptasi dari bahasa Perancis yaitu “Loial” yang artinya “mutu dari sikap setia”. Sedangkan menurut Kartajaya dalam kutipan di Blog Gramedia disebutkan bahwa loyalitas adalah sebuah manifestasi dari kebutuhan fundamental manusia untuk dapat memiliki, men-support, mendapatkan rasa aman dan membangun keterikatan serta akan menciptakan emotional attachment. Dari beberapa definisi istilah loyalitas di atas, terdapat kondisi yang bisa menjadikan loyalitas itu mempunyai perspektif negatif dan positif. Kondisi tersebut yang akan berhadapan dengan integritas.

Dalam bekerja, loyalitas sangat dibutuhkan. Loyalitas kepada atasan dan terutama kepada organisasi. Namun dalam prakteknya, loyalitas tersebut sering disalahartikan dengan membela dan tunduk patuh tanpa perkecualian benar maupun salah. Hal ini bisa jadi membuka peluang terjadinya tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan nilai integritas, di mana harus mengedepankan kejujuran dan kebenaran.

Namun bagaimanapun, loyalitas terhadap organisasi yang diartikan secara positif sangat terkait erat dengan integritas. Loyalitas terhadap prinsip dan nilai baik yang dianut organisasi akan memperkuat integritas seseorang yang ada di dalamnya. Sebaliknya, seseorang yang berintegritas tentu saja tidak akan ragu menunjukkan loyalitasnya kepada organisasi.

Seringkali kita berhadapan dengan faktor dari luar diri, misalkan lingkungan kerja atau pertemanan yang kurang kondusif dan pembiaran terhadap pelanggaran integritas. Namun faktor-faktor luar itu tentu saja tidak lantas menjadi alasan pembenar untuk tidak berintegritas dan tidak loyal terhadap organisasi. Oleh sebab itu, dalam membangun integritas dan loyalitas selain membutuhkan komitmen, kemauan dan keberanian. Mengawali tahun 2024, mari sebagai insan Perbendaharaan kita menjunjung tinggi integritas dan loyalitas  dalam mengawal keuangan negara.

STRATEGI ORGANISASI KANWIL DJPB DIY TAHUN 2024

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta merupakan salah satu intansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah.  Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menjalankan tugas pemerintahan dalam bidang perbendaharaan negara. Adapun tugas yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 262/PMK.01/2016, yaitu; melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta melaksanakan tugas-tugas tersebut, dengan menjalankan fungsi; penelaahan dan pengesahan atas revisi dokumen pelaksanaan anggaran, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan anggaran, penyusunan reviu belanja pemerintah (spending review) dan reviu pelaksanaan anggaran, pembinaan teknis sistem akuntansi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana transfer, pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah, pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), pelaksariaan· monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pembinaan dan monitoring atas investasi pemerintah, pinjamari, · dan kredit program di daerah, pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara, pelaksariaan layanan bersama Kementerian Keuangan di daerah, pemberian pembinaan terkait dengan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), pelaksanaan manajemen mutu layanan dan koordinasi inovasi layanan, pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management), pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pelaksanaan konsolidasi data Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja, pelaksanaan kepatuhan internal, dan pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta dalam rangka mendukung penguatan peran Ditjen Perbendaharaan menjalankan tugas Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta dalam melaksanakan tugas tersebut dengan menjalankan fungsi; penyelenggaraan Asset Liabilities Commite (ALCo), penyelenggaraan Forum Koordinasi Penyelenggara Keuangan Negara (FKPKN), penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR), dan pelaksanaan pembinaan tata kelola keuangan.

Berdasarkan hasil analisa lingkungan eksternal dan internal serta pemilihan alternatif strategi organisasi menggunakan metode TOWS, maka ditetapkan prioritas strategi organisasi, sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan ketersediaan SDM yang handal dalam bidang teknologi informasi, dukungan aplikasi berbasis teknologi informasi yang memadai, dan database yang handal, anggaran, serta ketersediaan shadow organization guna meningkatkan penggunaan perangkat kerja digital, pemanfaatan data hasil implementasi data driven organization, pengambilan keputusan dan analisa melalui evidence based, pelaksanaan proses bisnis dengan perangkat teknologi informasi, metode penyampaian informasi kepada stakeholder dan masyarakat melalui media anti mainstream, implementasi pelaksanaan tugas dengan basis go green dan sustainability, penguatan peran Kanwil DJPb selaku Treasurer, Regional Economist, dan Financial Advisory, serta penggunaan system teknologi informasi yang mendukung konsolidasi data pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
2. Optimalisasi anggaran, SOP yang handal dan berkelanjutan, tata naskah surat dinas secara elektronik, serta saluran helpdesk treasury (HAI DJPb, CSO) guna meningkatkan implementasi budaya Kemenkeu SATU, pelaksanaan zona integritas, pemguatan karakter pegawai, implementasi learning organization, Rebranding Indonesian Treasury, serta peran pimpinan unit kerja selaku representasi Menteri Keuangan dalam forum koordinasi daerah.
3. Pemenuhan kebutuhan dan penanganan kesenjangan kompetensi sumber daya manusia melalui optimalisasi budaya Kemenkeu SATU, pimpinan unit kerja sebagai role model perubahan, program pembinaan mental DJPb, implementasi learning organization, dan peran local expert dalam mendukung penyusunan kajian, analisis, dan rekomendasi yang dihasilkan Kanwil DJPb

Lingkungan organisasi yang semakin komplek dan perubahan yang semakin dinamis sangat memerlukan strategi yang lentur dan pro perubahan. Kemampuan SDM dalam mengelola perubahan menjadi factor penentu keberhasilan implementasi strategi organisasi. Strategi organisasi yang telah ditetapkan sebagai skala prioritas menjadi dasar petunjuk bagi seluruh komponen orhanisasi dalam menjalankan tugas dan dungsi guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan melalui kontrak kinerja. Untuk itu, seluruh struktur yang berada dalam lingkup organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi harus sejalan dengan strategi yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi strategi organisasi sangat tergantung kepada faktor komitmen organisasi dalam menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan strategi. Implementasi atas strategi organisasi memerlukan perangkat pelaksanaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen, yaitu ; plan, do, check, dan act.

Gedung Pusaka Arsitektur Neo Renaissance : “Dari Masa De Javasche Bank Djokjakarta ke Bank Indonesia Yogyakarta”

Oleh:

Veronica Handayani, S.E.,M.Hum

(Pelaksana Seksi PPA II A Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi DIY)

Yogyakarta, 4 Juni 2024 - Pusaka Saujana beserta arsitekturnya yang membentang dari Merapi sampai Pantai Laut Selatan di Yogyakarta, sesungguhnya mengisahkan pertautan antara ruang dan waktu kosmis dengan keabadian teologis. Pertautan itu melambangkan keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan (hablun min Allah), hubungan antara manusia dengan sesamanya (hablun min annas), dan hubungan antara manusia dengan alam semesta (hablun min ‘alamin). De Javasche Bank Djokyakarta berdiri sebagai suatu entitas neo-rennaisance, sebuah pencerahan yang membawa kejayaan. Sebagaimana “tradisi dalam modernisasi” yang digaungkan Pangeran Mangkubumi, Cuypers dan Hulswitt, dua arsitek yang merancangnya, tentu memberikan karakter niew indisch, yang memperlihatkan transisi menuju modernisasi, tanpa meninggalkan indigenous identity.

Kota Ngayogyakarta Hadiningrat telah berkembang pesat dengan beragam atribut yang melekat padanya: Kota Revolusi (Perjuangan), Kota Pelajar (Pendidikan), Kota Budaya hingga Kota Pariwisata. Semuanya itu merupakan perjalanan sejarah yang panjang dan mengandung banyak makna. Pada dasarnya, Yogyakarta adalah ibukota Kasultanan Yogyakarta, yang dibangun dengan tata ruang yang mengandung filosofi mendalam, yang kemudian mengalami percampuran budaya antar bangsa dan daerah. Salah satu bukti dari percampuran antar bangsa yang menonjol adalah kehadiran peninggalan Belanda yang terlihat dengan jelas dari tata ruang dan fungsi bangunannya. Gedung eks De Javasche Bank (Gedung Bank Indonesia) adalah salah dari sekian banyak peninggalan Belanda, yang kehadirannya kini berdampingan dengan bangunan-bangunan dan tata ruang asli milik Kesultanan Yogyakarta, menjadi dasar dari nilai-nilai keistimewaan kota Yogyakarta hingga saat ini.

Gedung Bank Indonesia Yogyakarta tempo dulu memiliki nama De Javasche Bank Djokjakarta. De Javasche Bank dibuka pada 1 April 1879, dan kantornya dibangun di atas tanah milik De Javasche Bank yang berstatus eigendom seluas kira-kira 300 m2. Status eigendom menunjukkan tanah ini bukan lagi milik Sultan melainkan sudah milik De Javasche Bank. Di sisi barat gedung De Javasche Bank adalah tanah Kantor Pos, sedang sisi lain adalah Sultan Ground. Di sebelah utaranya terdapat Benteng Vredeburg.

Pada tahun 1912 gedung permanen bagi De Javasche Bank mulai dibangun di lokasi yang sama. Gedung baru itu memiliki 3 lantai dan pembangunannya diselesaikan pada tanggal 15 Februari 1915. Gedung baru tersebut, dirancang oleh arsitek Cuypers dan Hulswitt dengan menampilkan konsep langgam neo-Rennaisance, yang melambangkan suatu kejayaan. Gedung De Javasche Bank Djokjakarta merupakan kantor cabang ke delapan. Didirikan dengan alasan adanya desakan dari berbagai pihak, termasuk Firma Dorrepaal & Co Semarang, karena firma tersebut mempunyai cabang usaha di Yogyakarta yang pada saat itu mempunyai perkembangan ekonomi yang cerah sebagai pusat perkebunan tebu, penghasil gula.

Arsitektur gedung eks De Javasche Bank sangat menonjol di tengah kota Yogyakarta, khususnya di Titik Nol Kilometer Yogyakarta, dan menjadi salah satu penanda kawasan peninggalan Belanda. Pandangan dari luar, tinggi gedung ini terlihat hanya terdiri dari 2 lantai, karena separuh lantai dasar memang berada di bawah tanah. Gedung eks De Javasche Bank terdiri dari tiga lantai, yang masing-masing merupakan ruang-ruang dengan fungsi yang berbeda. Ruang di lantai basement berfungsi sebagai ruang penyimpanan uang (khasanah). Pada lantai 1 terdapat ruang kantor yang merupakan fungsi utama dalam gedung bank. Sedangkan di lantai 2 terdapat ruang tinggal pimpinan bank dan keluarganya, pada masa itu membangun gedung bank sekaligus ruang tinggal dianggap lebih praktis daripada membangun rumah yang berdiri sendiri.

Pada masa Pendudukan Jepang Gedung De Javache Bank Djokjakarta ditutup akibat kebijakan Jepang untuk melikuidasi seluruh bank Belanda, Inggris, dan beberapa bank China. Gedung De Javache Bank Djokjakarta dibuka kembali tanggal 30 Desember 1948 pasca Agresi Militer Belanda kedua (19 Desember 1949) dan kembali ditutup pada 29 Juni 1949. Hal ini terjadi karena tentara Belanda ditarik kembali dari Yogyakarta setelah dilakukan diplomasi antara NICA dan RI.

Setelah memasuki masa kemerdekaan indonesia, bangunan De Javasche Bank Djokjakarta kembali diaktifkan operasionalnya pada tahun 1948 saat ibukota negara berada di Gedung Agung, kota Yogyakarta. Namun tak lama kemudian muncul Agresi Militer Belanda yang mengakibatkan tutupnya bangunan ini.

Kantor De Javasche Bank Djokjakarta Tahun 1930

Sumber : Koleksi Arsip Bank Indonesia

Setelah dilakukannya perundingan di Konferensi Meja Bundar yang berada di Den Haag, Belanda menghasilkan putusan bangunan beroperasi kembali. Pada tanggal 22 Maret 1950, Presiden Soekarno membuat kebijakan tentang bangunan ini untuk beroperasi dan berganti nama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1953. Pada tanggal 1 Juli 1953, Gedung De Javasche Bank resmi berganti nama menjadi Gedung Bank Indonesia. Ketika De Javasche Bank dinasionalisasi oleh Pemerintah RI pada tahun 1953, semua gedung De Javache Bank menjadi properti Bank Indonesia, termasuk di Yogyakarta, yang hingga saat ini tetap beroperasi. Seiring dengan perkembangan kegiatan operasional yang meningkat, kantor cabang Bank Indonesia Yogyakarta diperluas dan pada tanggal 4 Februari 1993 gedung baru yang bersebelahan dengan gedung lama diresmikan. Selanjutnya sebutan kantor cabang Yogyakarta sejak tanggal 1 Agustus 1996 berubah menjadi Bank Indonesia Yogyakarta.

Pada tanggal 17 Februari 2012, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ardhayadi Mitroatmodjo meresmikan penggunaan kembali gedung cagar budaya milik Bank Indonesia di Yogyakarta. Dengan melestarikan heritage bangunan ini diharapkan dapat berbagi pengetahuan dengan masyarakat mengenai bangunan bersejarah. Bank Indonesia memiliki 12 (dua belas) gedung eks De Javasche Bank di seluruh Indonesia. Empat bangunan di antaranya sudah selesai dikonservasi, yakni di Jakarta, Padang, Surabaya, dan Yogyakarta. Menurut catatan sejarah pendirian bangunan ini mempunyai gaya arsitektur Neo Renaissance, dimana gaya tersebut tidak beradaptasi dengan iklim dan cuaca setempat sehingga terdapat beberapa faktor yang dapat mempercepat waktu decay bangunan, yaitu faktor umur, faktor perubahan iklim, penggunaan serta renovasi-renovasi sebelumnya.

Gedung Bank Indonesia Yogyakarta Tahun 2008

Sumber : Koleksi Arsip Bank Indonesia

Dengan demikian diperlukan upaya konservasi untuk mempertahankan nilai historis dan arsitektural yang direpresentasikan pada elemen-elemen yang ada pada bangunan. Upaya konservasi tersebut sudah dilakukan sesuai standar UNESCO untuk cagar budaya, yakni dengan tidak mengubah bagian-bagian inti dari bangunan.

De Javasche Bank merupakan cikal bakal kehadiran bank sentral di Indonesia. Melalui proses nasionalisasi, pada tahun 1953 secara resmi De Javasche Bank berubah menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia. Keberadaan De Javasche Bank yang berlanjut menjadi Bank Indonesia telah melalui perjalanan panjang hingga memiliki peran sebagai bank sentral modern seperti saat ini.

Perubahan tersebut juga berimplikasi pada tingkat daerah, yang kemudian membawa dampak yang besar. Jika dahulu De Javasche Bank Djokjakarta berperan sebagai bank komersial yang sekaligus menjalankan peran sebagai bank sirkulasi, maka saat ini Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hadir sebagai bank sentral yang memiliki tugas pokok yang terkait dengan peranan dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran di wilayah kerjanya.

Sejak masa lalu, De Javasche Bank Djokjakarta telah menjadi memoar akan kejayaan ekonomi Yogyakarta sebagai wilayah yang istimewa dalam perjalanan sejarah bangsa. Pengalaman sejarah dan hal-hal yang dapat dipelajari pada masa lalu dapat memberikan pelajaran berharga dalam merumuskan kebijakan ekonomi dalam upaya mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Melalui sinergi dengan pemerintah, Bank Indonesia akan terus mengawal laju ekonomi Yogyakarta agar dapat mempertahankan keistimewaan Yogyakarta.

Referensi:

BI Institute, Seri Buku Sejarah dan Heritage : “Bersinergi Dalam Keistimewaan, Peran Bank Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Yogyakarta”.

https://www.bi.go.id

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id

https://nasional.kompas.com

5https://arsitektur.unpar.ac.id

6https://www.kompasiana.com

Dilema Perantauan

Oleh

Ali Agil Prasetyo, Ak, M.Prof.Acc

(Kepala Seksi PPA II Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi DIY)

Yogyakarta, 4 Juni 2024 - Sebagai seorang insan perbendaharaan, sudah lumrah bagi kita jika kita dimutasi ke berbagai daerah di seluruh penjuru Indonesia. Sebagai seorang perantau yang baik, tentu kita harus bisa beradaptasi dengan tempat di mana kita merantau, termasuk beradaptasi dengan makanannya.

Namun demikian, terdapat sebagian dari kita yang sulit beradaptasi dengan makanan penduduk setempat. Contohnya, ketika saya dimutasi ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Urang Banjar, sudah terbiasa memakan beras banjar yang pera dan cenderung keras. Sebagian rekan saya dan juga termasuk istri saya yang berasal dari Jawa, ternyata tidak bisa beradaptasi dengan beras banjar yang pera, karena mereka terbiasa mengkonsumsi beras dari jawa yang pulen. Oleh karena itu, ketika mereka membeli beras, mereka cenderung membeli beras impor dari Pulau Jawa yang pulen. Demikian juga ketika saya ditempatkan di Manado, Sulawesi Utara. Masyarakat Sulawesi pada umumnya sudah terbiasa mengkonsumsi ikan laut sehari-hari, termasuk masyarakat Manado. Namun, sebagian rekan kerja saya yang notabene kebanyakan dari Pulau Jawa, merasa bosan jika memakan ikan setiap hari, sehingga mereka sering membeli tempe yang sebenarnya merupakan barang “impor” dari Pulau Jawa. Bagi mereka, memakan tempe merupakan sebuah kemewahan. Contoh lain dari barang impor ini adalah air mineral galon yang biasa dikonsumsi oleh pegawai perantauan, ternyata banyak yang diimpor dari Pulau Jawa, karena daerah setempat belum mampu memiliki air mineral produk lokal.

Namun demikian, satu hal yang tidak disadari oleh para perantau ini bahwa ternyata impor barang dari luar daerah, secara ekonomi tidak meningkatkan PDRB daerah setempat. Jika PDRB dilambangkan sebagai Y=C+I+X-M, maka ketika para perantau membeli beras impor dari jawa yang pulen, misalnya, walaupun mereka meningkatkan konsumsi rumah tangga (C), katakanlah sebesar seribu rupiah, namun pada sisi lain mereka meningkatkan impor (I) juga sebesar seribu rupiah. Sehingga kedua sektor ini akan saling mengeliminasi, menyebabkan PDRB daerah setempat tidak meningkat.

Selain itu, masuknya sejumlah barang impor di suatu daerah, yang biasanya harganya lebih tinggi dibandingkan barang produk lokal, akan menyebabkan kenaikan harga beras pada Indeks Harga Konsumen atau IHK, yang pada gilirannya dapat menyebabkan inflasi pada wilayah setempat. Dengan demikian, bukan hanya barang impor tidak meningkatkan PDRB atau pertumbuhan ekonomi, namun juga barang impor berpotensi dapat menyebabkan inflasi.

Selain itu, terdapat kebiasaan para perantau, di mana mereka cenderung irit di perantauan, namun mereka akan berfoya-foya ketika mereka pulang ke kampung halaman masing-masing. Hal ini tentunya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di tempat perantauan mereka cenderung lambat atau stagnan, sedangkan pertumbuhan ekonomi di kampung halaman mereka cenderung lebih cepat.

Seyogyanya, kita para perantau harus dapat memberikan manfaat kepada daerah tempat kita merantau, antara lain dengan cara mengkonsumsi produk-produk lokal yang dihasilkan oleh daerah setempat, agar kita dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah tempat kita merantau. Bagaimanapun, kita harus menjunjung daerah tempat kita berpijak. Jika kita merasa kurang cocok dengan makanan setempat, misalnya seperti nasi pera atau ikan laut, maka kita harus belajar beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan makanan setempat. Karena adaptasi merupakan kunci utama bagi makhluk hidup jika kita ingin bertahan dalam seleksi alam yang ketat ini.

(based on a true story)

Prospek Ekonomi DIY 2024

Oleh:

Sri Susilo

(Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan FBE UAJY, Pengurus Pusat ISEI dan Pengurus Kadin DIY)

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) DIY beberapa waktu yang lalu memproyeksikan perekonomian DIY 2023 akan tumbuh di kisaran 4,60%-5,40% (yoy). Menurut penulis, kisaran tersebut dapat dimaknai proyeksi yang optimistis (5,40%), moderat (5,00%) dan pesimistis (4,60%). Proyeksi tersebut juga cukup realistis karena pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 5,15% (yoy). Dengan proses pemulihan perekonomian yang semakin membaik jika ekonomi DIY tumbuh lebih tinggi merupakan keniscayaan.

Bagaimana pertumbuhan ekonomi DIY pada 2024? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut penulis mencoba menjelaskan faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh sisi permintaan (demand side) dan sisi penawaran (supply side).

Dari sisi permintaan, perkonomian bisa tumbuh karena aktivitas konsumsi masyarakat, investasi yang dilakukan oleh investor asing (PMA) dan domestik (PMDN), pengeluaran pemerintah baik APBN dan APBD dan selisih antara ekspor dengan impor (net export). Selanjut dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kegiatan produksi dengan faktor-faktor produksi seperti modal sumber daya alam, modal finansial, modal insani, modal sosial dan kemajuan teknologi.

KPwBI DIY yakin perekonomian DIY akan tumbuh pada kisaran 4,80% - 5,60% (yoy). Angka tersebut sedikit lebih tinggi dari proyeksi 2023 sebesar 4,60% - 5,40%. Penulis sependapat dengan proyeksi tersebut. Dengan skenario optimistis, selayaknya perekonomian DIY 2024 akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan 2023. Proyeksi penulis pertumbuhan ekonomi DIY tahun depan pada kisaran 5,20% - 5,60% (yoy). Dengan angka proyeksi tersebut maka pertumbuhan ekonomi DIY dapat lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang sebesar 5,20% (yoy).

PARIWISATA DAN PENDIDIKAN

Faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi DIY selama ini adalah kegiatan pariwisata dan pendidikan tinggi. Kegiatan pariwisata mencakup sektor akomodasi dan makan minum (mamin), transportasi, komunikasi dan perdagangan. Aktivitas pariwisata juga terkait dengan kegiatan ekonomi kreatif. Catatan penulis dari berbagai sumber, kontribusi aktivitas pariwisata dan terkait (akomodasi dan mamin, transportasi, perdagangan dan komunikasi) serta kegiatan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi DIY mencapai sekitar 60%.

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang terkemuka, DIY harus selalu meningkatkan daya tarik wisatanya. Ke depan DIY tidak bisa hanya mengandalkan wisata Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Boko serta Kraton Yogyakarta. Tujuan wisata cagar budaya (heritage) tetap mempunyai daya tarik namun mengembangkan wisata alam dan buatan juga penting. Pantai selatan DIY, khususnya di Gunungkidul, mempunyai potensi wisata pantai dengan daya tarik tinggi. Dukungan infrastruktur, khususnya jalan, perlu dikembangkan untuk mendukung wisata pantai tersebut.

Upaya untuk meningkatkan daya tarik MICE ke DIY juga perlu dilakukan, melalui promosi yang intensif. DIY mempunyai infrastruktur MICE (meeting, incentive, convention and exhibition) yang sangat baik. Keunggulan DIY sebagai pusat kegiatan MICE adalah adanya Bandara YIA dan Stasiun Tugu, serta ke depan DIY akan terhubung dengan Tol Jawa Bali. Ke depan, kebijakan dan program menuju wisata yang berkualitas (quality tourism) harus segera diimplementasikan secara bertahap. Jika kegiatan pariwisata diharapkan tetap menjadi motor penggerak ekonomi DIY, maka wisata massal (mass tourism) semakin sulit diharapkan.

Peningkatan belanja wisata dan lama tinggal wisatawan akan meningkat jika produk wisata yang berkualitas menjadi produk unggulan. Saat ini Kota Jogja masih menjadi pilihan wisata utama dan masih unggul dibandingkan dengan Kota Denpasar, Bandung, Malang dan Bogor (GoodStats, 2023). Kondisi tersebut dapat menjadi momentum untuk mempercepat kebijakan dan program menuju wisata yang berkualitas. Hasil survei GoodStats (2023) juga menunjukkan Jogja juga menjadi pilihan utama tempat belajar/studi, khususnya pendidikan tinggi. Jauh mengungguli kota-kota lain seperti Bandung, Jakarta, Surabaya dan Malang. Upaya meningkatkan daya tarik DIY sebagai pusat pendidikan harus dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi antara Pemda, PTN/PTS dan masyarakat.

Secara empiris, kegiatan perguruan tinggi telah terbukti menjadi salah satu motor penggerak ekonomi DIY. Dengan asumsi, sekitar 300.000 mahasiswa yang datang ke DIY untuk studi. Rata-rata pengeluaran konsumsi minimal sebesar Rp2 juta/bulan maka setidaknya tambahan uang beredar Rp600 miliar/bulan. Tambahan tersebut dapat menimbulkan efek pengganda nyata bagi perekonomian.

INFRASTRUKTUR DAN KESEHATAN

Optimisme ekonomi DIY bisa tumbuh lebih tinggi di 2024 adalah adanya pembangunan jalan tol. Mengacu pengalaman pembangunan infrastruktur di DIY sebelumnya (bandara, jembatan layang, JJLS dan underpass), maka pembangunan tersebut mampu mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan bahkan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam jangka panjang, potensi kegiatan wisata kesehatan harus didorong dan difasilitasi untuk berkembang. Di samping argumen lokasi yang mudah dijangkau (pesawat udara, kereta api dan jalan tol) maka DIY juga mempunyai sumber daya yang mumpuni di bidang kesehatan. Jika sumber daya tersebut dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak internasional maka DIY akan menjadi salah satu alternatif pusat tujuan wisata kesehatan semakin mendekati kenyataan.

Dewasa ini peran ekonomi digital akan semakin nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. DIY yang mempunyai PTN/PTS di bidang Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SITI) yang dapat mengoptimalkan peran mereka dalam mendukung dan memfasilitasi mahasiswa kreatif untuk mengembangkan perangkat lunak untuk keperluan industri kreatif dan industri manufaktur. Dalam hal ini PTN/PTS harus berkolaborasi dengan dengan dunia usaha dan industri. Potensi STI yang dimiliki harus dioptimalkan untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi DIY di masa depan.

(Artikel ini disadur dari rubrik Opini Harian Jogja dan telah dipublikasikan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 dengan link :https://opini.harianjogja.com/read/2024/01/04/543/1160348/opini-prospek-ekonomi-diy-2024 dan sudah mendapat izin dari penulis untuk dimuat dalam Buletin Beringharjo)

Potret Jejak APBN 2023 di D.I. Yogyakarta dan Optimisme Menyongsong 2024

Oleh :

Pujiastuti (Kepala Seksi PPA ID Bidang PPA I Kanwil DJPb DIY)

Tahun Anggaran 2023 telah dilalui dengan catatan prestasi bagi torehan pencapaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara nasional, pendapatan negara berhasil terealisasi 112,6 persen dari target APBN 2023 serta mengalami pertumbuhan 5,3 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Demikian juga, Belanja Negara tumbuh 0,8% dari realisasi tahun 2022 dalam menopang keberlanjutan berbagai proyek prioritas sebagai bagian dari strategi melanjutkan penguatan pemulihan ekonomi nasional.

Sejalan dengan sinyal pemulihan ekonomi di tingkat nasional, pelaksanaan APBN di regional D.I. Yogyakarta turut menorehkan kinerja positif di mana realisasi pendapatan negara turut tereskalasi dengan realisasi mencapai 113,18% target dan tumbuh 5,72% dibandingkan tahun 2022. Belanja satuan kerja di bawah Kementerian/Lembaga terealiasi 97,74% pagu APBN dan naik 6,36% dibandingkan realisasi belanja K/L tahun 2022. Sebagai penjabaran kebijakan APBN 2023: Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, realisasi belanja K/L di tahun 2023 berfokus untuk mendukung empat pilar transformasi ekonomi dalam mendukung visi Indonesia maju: pengendalian inflasi, penurunan prevalansi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan investasi.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PUPR memiliki peran dalam pengendalian inflasi, diantaranya menjamin ketersediaan pasokan pangan dan bahan pokok melalui pembangunan bendungan (1 unit) dan jaringan irigasi (22 km), rehabilitasi jaringan irigasi (252 km) serta pengendalian banjir (2 km). Selain itu, pembangunan infrastruktur juga berperan untuk menjamin kelancaran distribusi pangan dan bahan pokok melalui pembangunan jalan (12 km), jembatan (72 m) dan pemeliharaan jalan (306 km). Guna mendukung pengendalian inflasi dimaksud, ditahun 2023 Kementerian PUPR di wilayah DIY mendapat alokasi sebesar Rp2,36 triliun atau 62,96% dari total alokasi untuk Kementerian PUPR. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2,18 miliar (92,3%).

Dalam rangka menghadapi krisis pangan global, Menteri Pertanian telah mengarahkan pembangunan pertanian untuk mengadopsi strategi yang diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pangan dengan harga yang stabil. Dalam menjalankan kebijakan stabilisasi harga pangan tersebut Kementerian Pertanian mendapatkan alokasi Rp 24,97 miliar dengan realisasi Rp24,69 miliar (98,87% pagu). Wujud belanja ini antara lain untuk 5.800 hektar kawasan Padi/Fasilitas Penerapan Budidaya Padi, 5.000 hektar kawasan kedelai, serta 150 hektar untuk Kawasan Aneka Cabai, dan Bawang Merah serta Pemberian bantuan hewan ternak ruminansia, ternak unggas dan aneka ternak sebanyak 27.495 ekor.

Program Percepatan Penurunan Stunting menjadi kunci pembangunan generasi bangsa Indonesia yang sehat dan produktif. Intervensi percepatan penurunan stunting melibatkan Kemenkes terkait penguatan kesehatan masyarakat dengan pagu Rp1,88 miliar dengan realisasi s.d 31 Desember Rp1,57 miliar (83% pagu). BKKBN yang ditunjuk sebagai koordinator pelaksana percepatan penurunan stunting di Indonesia dialokasikan anggaran sebesar Rp15,33 miliar dengan realisasi 31 Desember 2023 mencapai 99,99% dari pagu. Kementerian PUPR juga turut berperan dalam penyediaan sanitasi layak dengan pagu Rp8,33 miliar dan realisasi Rp8,00 miliar (96,09% pagu).

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem difokuskan melalui program-program berdaya ungkit tinggi, yang di wilayah D.I. Yogyakarta ditransmisikan melalui peningkatan rumah layak huni dan infrastruktur permukiman berbasis Masyarakat. Di tahun 2023 alokasi untuk kemiskinan ekstrem diampu Kementerian PUPR dengan pagu Rp954,27 miliar dan realisasi 31 Desember Rp744,49 miliar (78,0% pagu). Peningkatan investasi diperlukan untuk pembukaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya meningkatkan indikator kesejahteraan. Di wilayah D.I. Yogyakarta belanja untuk peningkatan investasi melalui satker di lingkup Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian Pertanian dengan total pagu Rp955,26 juta dengan realisasi Rp878,67 juta (92,0%). Alokasi ini antara lain untuk Rekomendasi atas Kinerja Investasi Pemerintah, Pemantauan Perkembangan Realisasi Investasi di 34 Provinsi dalam Rangka Dekonsentrasi, serta peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Menyongsong tahun anggaran 2024, APBN didasari optimisme untuk melanjutkan pemulihan ekonomi. APBN 2024 memberikan dukungan fiskal di D.I. Yogyakarta melalui belanja pemerintah pusat pada bidang infrastruktur sebesar Rp5,91 triliun, bidang Pendidikan sebesar Rp3,11 triliun, bidang Kesehatan sebesar Rp1,87 triliun, bidang ketahanan pangan sebesar Rp0,2 triliun serta bidang hukum dan pertahanan keamanan sebesar Rp2,86 triliun. Belanja Pemerintah Pusat ini diarahkan untuk penguatan kualitas SDM dengan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, perbaikan sistem perlindungan sosial, dan sistem Kesehatan. Dalam mendukung penuntasan infrastruktur prioritas dilakukan antara lain perkuatan jalan daerah, bendungan, dan irigasi. Transformasi ekonomi juga dilakukan melalui hilirisasi SDA dan revitalisasi industry. Reformasi birokrasi dan aparatur negara diimplemantasikan antara lain dengan perbaikan gaji dan pension. Tahun 2024 juga menjadi momen krusial bagi kelancaran pelaksanaan Pemilu dan dukungan untuk Pilkada.

Dengan prinsip belanja berkualitas dan fokus untuk mewujudkan value for money dari output alokasi yang dibelanjakan, belanja pemerintah akan memberikan dampak nyata bagi perbaikan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi. Optimisme ini menjadi bekal penting sebagai keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia Emas di tahun 2045.

Menatap Perekonomian DIY 2024:

Tumbuh Lebih Kuat dan Lebih Merata

Oleh :

Tri Angga Sigit (Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Muda Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta)

Meskipun terjadi berbagai disrupsi global sepanjang tahun 2023 seperti adanya gangguan sisi rantai pasokan, volatilitas sektor keuangan terutama kenaikan suku bunga bank sentral negara terkemuka, serta konflik yang masih terjadi terutama di Eropa dan Timur Tengah, perekonomian Indonesia tetap terjaga dan tangguh. Sampai dengan triwulan ke-3 tahun 2023, ekonomi nasional secara kumulatif mampu tumbuh 5,05%. Konsistensi pertumbuhan ini menandakan daya tahan dan kinerja perekonomian Indonesia dengan berbagai bauran kebijakan dan dukungan APBN sangat memadai untuk menghadapi berbagai tantangan terutama dari gejolak eksternal.

Hal serupa juga terjadi di Provinsi DIY. Kinerja perekonomian DIY Triwulan III-2023 tumbuh 4,96%. Pertumbuhan ini memang lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan III tahun 2022 yang tumbuh 6,20%, namun menunjukkan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 sudah dalam trek yang benar. Pertumbuhan ekonomi di triwulan III-2023 ini didukung oleh kinerja hampir di seluruh lapangan usaha dengan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh paling tinggi sebesar 14,14% didorong oleh pulihnya sektor pariwisata DIY terutama dengan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara ke DIY dan adanya momen tahun ajaran baru dan libur panjang.

Kinerja perekonomian DIY ini nampak dari pertumbuhan permintaan domestik dan sisi supply yang tercatat masih kuat hingga triwulan III-2023. Sisi permintaan masih terjaga dengan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) tumbuh 5,16% (yoy) dan Investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 8,77% (yoy) dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit (PKLNPRT) tumbuh 7,95%. Ketiga komponen tersebut erat kaitannya dengan perkembangan proyek strategis di wilayah DIY, persiapan penyelenggaraan pemilu 2024, dan peningkatan konsumsi masyarakat terutama di sektor jasa. Meskipun ketidakpastian global tahun 2023 sangat tinggi, ekspor DIY masih tumbuh tipis 2,14% (yoy) dimana 98% berupa ekspor hasil industri pengolahan sedangkan impor meningkat 3,42% (yoy). Sisi produksi juga menunjukkan pertumbuhan yang baik didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 11,78%, Infokom sebesar 10,29%, dan Pertanian sebesar 10,02 persen. Sektor Pertambangan juga mampu tumbuh 5,25% di tengah moderasi harga komoditas global.

Inflasi di DIY juga terkendali di level 3,17% (yoy) per Desember 2023. Inflasi pada akhir tahun 2023 didorong oleh peningkatan konsumsi karena melonjaknya wisatawan pada libur Natal dan Tahun Baru sehingga pemicu inflasi utama masih berasal dari kelompok pangan yakni cabai merah, bawang merah, tomat dan cabai rawit.

Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif terjaga mampu memperbaiki kondisi makroekonomi DIY meskipun masih belum maksimal. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,69%, turun 0,37% (yoy). TPT DIY termasuk 10 besar TPT terendah se-Indonesia. Selama tiga tahun terakhir, TPT DIY menunjukkan angka dengan kecenderungan terus menurun. Dengan penguatan pemulihan ekonomi serta dukungan fiskal pemerintah, tingkat kemiskinan DIY mencapai 11,04%, turun 0,30% namun masih lebih tinggi dari nasional yang tercatat 9,36%. Tingkat ketimpangan di DIY yang tercatat sebesar 0,449 juga lebih tinggi dari angka rata-rata nasional sebesar 0,388 sekaligus menjadikan DIY Kembali sebagai daerah dengan ketimpangan terbesar di Indonesia. Kemiskinan dan Ketimpangan memang masih menjadi pekerjaan rumah besar di DIY pada tahun 2024.

PROYEKSI EKONOMI DIY 2024

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DIY (BI DIY) memprediksi perekonomian DIY pada tahun 2024 akan melanjutkan pertumbuhan positif dengan laju inflasi yang terus melandai. Faktor pendorong utama adalah permintaan domestik yang masih terjaga, momentum pemilu serentak, serta berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di DIY. Memandang potensi dan risiko ekonomi yang dihadapi DIY ke depan, BI DIY meyakini perekonomian DIY pada tahun 2024 bakal tumbuh positif pada kisaran 4,8% s.d. 5,6% (yoy). Kondisi tersebut melanjutkan pertumbuhan positif ekonomi DIY yang pada akhir 2023 diproyeksikan tetap resilien pada rentang 4,6% s.d. 5,4% (yoy). Sementara dari sisi inflasi, hingga akhir tahun 2023 diperkirakan masih berada dalam sasaran target inflasi Bank Indonesia pada kisaran 2% s.d. 4% (yoy).

Faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi DIY selama ini adalah kegiatan pariwisata dan pendidikan tinggi. Kegiatan pariwisata mencakup sektor akomodasi dan makan minum, sektor transportasi, sektor informasi, komunikasi dan jasa keuangan serta sektor perdagangan. Kontribusi aktivitas pariwisata dan semua sektor yang terkait tersebut ditambah sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi DIY mencapai sekitar 50%. Optimisme ekonomi DIY bisa tumbuh lebih tinggi pada tahun 2024 adalah masih berlanjutnya pembangunan infrastruktur antara lain jalan tol. Mengacu pengalaman pembangunan infrastruktur di DIY sebelumnya seperti bandara YIA, pembangunan infrastruktur tersebut mampu mendorong pertumbuhan lebih tinggi seperti yang terjadi pada Kabupaten Kulon Progo waktu pembangunan Bandara YIA pada tahun 2018 s.d. 2019 mengalami pertumbuhan ekonomi sangat tinggi pada rentang sebesar 11% s.d. 13%.

BERBAGAI TANTANGAN DI DEPAN

Ketidakpastian Global

Tahun 2024 secara umum masih akan menghadapi tantangan yang perlu diwaspadai, yakni ketidakpastian ekonomi global yang  dapat berdampak terhadap perekonomian. Salah satunya adalah perkembangan ekonomi Amerika Serikat yang menjadi mitra ekspor terbesar DIY. Pada tahun 2023 pangsa ekspor terbesar DIY adalah ke Amerika Serikat sebesar 40%. Beberapa Lembaga Keuangan seperti JP Morgan, The Conference Board dan Fitch Ratings memprediksi ekonomi Amerika Serikat akan tetap tumbuh lambat disebabkan berbagai faktor seperti peningkatan inflasi, suku bunga tinggi, berkurangnya tabungan akibat pandemi dan meningkatnya utang konsumen. Meskipun porsi ekspor DIY di bawah 5%, kondisi ini tetap perlu diwaspadai karena setiap aktivitas ekonomi yang relate dengan negara tujuan yang sedang slow down pasti akan berdampak ke DIY.

Prediksi perlambatan ekonomi di Tiongkok yang masih terus berlanjut juga harus terus diwaspadai mengingat size ekonomi Tiongkok yang mencapai 15% perekonomian dunia sehingga memmperpanjang fenomena slower for longer, perlambatan ekonomi dunia selama tiga tahun terakhir. Spilovers effect perlambatan ekonomi dunia bisa jadi tidak berpengaruh secara langsung ke DIY, tapi ke Provinsi lain yang memiliki porsi ekspor besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan konsepsi linkage antar wilayah, ketika satu wilayah terkena shock maka dampaknya akan merambat ke wilayah yang lain. Misalnya jika Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur terkena dampak perlambatan ekonomi global, dimungkinkan jumlah wisatawan ke DIY dari ketiga provinsi tersebut akan berkurang sehingga berdampak ke perekonomian DIY.

Faktor lain adalah terdapat potensi tekanan inflasi domestik dari sisi supply terutama dari komoditas energi dan pangan. Negara-negara penghasil komoditas terutama pangan cenderung akan menahan ekspornya sehingga dapat berpengaruh ke sisi supply. Dari sisi permintaan, dorongan kenaikan harga juga perlu diantisipasi sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang masih cukup kuat. Perubahan iklim dengan terjadinya el nino yang lebih panjang juga akan dapat menyebabkan kegagalan panen sehingga mendorong kenaikan tingkat harga pangan.

“Higher For Longer”

Risiko tingkat suku bunga global diprediksi akan bertahan pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama atau dikenal dengan fenomena 'higher for longer'. fenomena 'higher for longer' disebabkan oleh volatilitas ekonomi global yang semakin meningkat, terutama karena adanya tensi geopolitik global. Ketegangan geopolitik yang masih berlangsung menyebabkan terus berlanjutnya kenaikan harga pangan dan energi sehingga memicu tetap tingginya laju inflasi global sehingga suku bunga cenderung akan dijaga pada level tinggi, termasuk yang dilakukan oleh The Fed. Fenomena kebijakan moneter dunia memang sangat didominasi kebijakan suku bunga Fed Fund Rate yang pada akhirnya berpengaruh pada bank sentral lainnya termasuk Indonesia dengan meningkatkan suku bunganya.

Risiko “higher for longer” ini akan menyebabkan tingkat suku bunga di perbankan, termasuk suku bunga kredit akan tetap tinggi. Bagi debitur, beban ini akan meningkat dan semakin berat jika suku bunga kredit bertahan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Akibatnya, rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL)  berpotensi meningkat dan dalam skala besar akan mengganggu perekonomian. Investasi juga akan menurun jika suku bunga terlalu tinggi dan mahal sedangkan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi juga oleh tingkat investasi di suatu wilayah.

Mengurangi Ketimpangan Sisi Selatan dengan Sisi Utara DIY

Dari sisi internal DIY, ketimpangan antara sisi selatan dengan sisi utara masih perlu terus dikurangi. Pada 5 tahun terakhir tingkat kemiskinan tertinggi masih didominasi Kabupaten Kulon Progo (sekitar 18%) dan Kabupaten Gunungkidul (sekitar 17%). Ketimpangan juga terjadi pada aspek IPM antara sisi utara DIY (Kabupaten Sleman dan Kota Jogja) dengan sisi selatan DIY (Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo). Skor IPM sisi utara DIY jauh lebih tinggi dibandingkan dengan skor IPM sisi selatan DIY, bahkan skor IPM untuk Kota Jogja dan Sleman adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia, melebihi Provinsi DKI.

Dari sisi PDRB, sisi utara DIY memiliki PDRB lebih besar dibandingkan sisi selatan dengan PDRB tertinggi Kabupaten Sleman (33,52%) dengan banyaknya kegiatan ekonomi yang didominasi oleh industri pengolahan dan jasa Pendidikan sedangkan PDRB terendah adalah Kabupaten Kulon Progo (8,25%) yang masih bertumpu pada sektor pertambangan/penggalian dan pertanian. Perbedaan Sektor Unggulan tersebut membuat leverage perekonomian DIY bagian Utara lebih tinggi daripada DIY bagian Selatan.

Beberapa proyek infrastruktur berskala besar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di sisi selatan DIY seperti di Kabupaten Kulon Progo dengan adanya pembangunan Bandara YIA dan JJLS. Namun hal yang tak kalah penting adalah perlu dilakukan pemerataan sentra pertumbuhan ekonomi di sisi selatan DIY tersebut. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Kulon Progo misalnya justru meningkat meskipun Persentase Kemiskinan (P0) turun. Kenaikan indeks P1 dan indeks P2 di Kabupaten Kulon Progo tersebut diduga disebabkan karena sentralisasi pertumbuhan masih terjadi di sekitar YIA dan belum menyebar ke wilayah lain. Namun hal ini masih memerlukan riset lanjutan.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah optimalisasi proyek infrastruktur sisi selatan DIY dengan membangun konektivitas ekonomi oleh Pemerintah Daerah. Dengan nantinya JJLS terhubung secara penuh misalnya, diperlukan pembangunan sentra pariwisata, perdagangan dan akomodasi baru oleh Pemerintah Daerah yang saling terkoneksi di sepanjang JJLS sehingga nantinya moda transportasi yang melewati JJLS tertarik untuk berkunjung ke sentra-sentra baru tersebut. Selain membutuhkan investor yang membutuhkan adanya berbagai parameter ease of doing business, pembangunan konektivitas ekonomi ini hendaknya melibatkan penduduk setempat sehingga mendorong peningkatan penghasilan bagi mereka dan dalam jangka waktu yang lebih panjang dapat mengurangi kemiskinan di sisi selatan DIY.

Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, modalitas kinerja perekonomian tahun 2023 dan sinergi yang semakin harmonis antara berbagai stakeholders seperti Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan stakeholder lainnya akan membuat timbulnya optimisme terhadap kinerja perekonomian DIY tahun 2024 akan lebih kuat dan lebih merata.