Liputan Penyerahan DIPA Tahun 2018

Yogyakarta, djpbn.kemenkeu.go.id. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 kepada para pimpinan satuan kerja/satuan kerja perangkat daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran hari ini (13/12) di Bangsal Kepatihan, Danurejan Yogyakarta.  Selain itu diserahkan pula Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dari Menteri Keuangan kepada Pemerintah Propinsi, Bupati dan Walikota di  DIY.

Sebagaimana dilaporkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY, Ludiro, DIPA yang diserahkan untuk Kementerian Negara/Lembaga pada wilayah DIY tahun 2018 ini berjumlah 365  DIPA, dengan nilai Rp 10.72 triliun. DIPA yang diserahkan terdiri atas : DIPA yang dialokasikan untuk instansi vertikal sebanyak 310 DIPA dengan nilai sebesar  Rp10,5 triliun dan DIPA yang dialokasikan untuk berbagai SKPD sebanyak 55 DIPA, dengan nilai sebesar Rp 222,26 miliar.

Ludiro juga melaporkan alokasi DanaTransfer ke Daerah dan Dana Desa, yang merupakan DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) sebagai dasar penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa kepada Pemerintah Daerah, yaitu senilai Rp 9,98 triliun dengan perincian :  Dana Perimbangan  yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar   Rp 8,38   triliun, Dana Insentif   Daerah (DID) sebesar   Rp 236.75 miliar,  Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta Rp 1 triliun, dan Dana Desa Rp 361.89 miliar.

Dengan diserahkannya DIPA dan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tersebut, secara total dana APBN TA 2018 yang dialokasikan di lingkup Propinsi DIY berjumlah 20,70 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp  1,18 triliun atau 6,02% dibandingkan TA 2017.

Beberapa tantangan yang perlu terus diperbaiki adalah Perbaikan efektifitas belanja Negara agar betul-betul berbasis output dan memberikan manfaat yang optimal (value for money) pada pencapaian sasaran pembangunan, efisiensi belanja operasional pemerintah, perencanaan penganggaran yang lebih matang dan komprehensif , peningkatan sistem monitoring dan evaluasi anggaran, perbaikan tata kelola keuangan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan penggunaan anggaran dari pusat hingga ke daerah dan desa.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur DIY mengungkapkan kebanggaannya atas penghargaan “Dana Rakca  2017” dari Presiden RI kepada 9 daerah dari 18 daerah berkinerja terbaik penerima Dana Insentif Daerah dalam APBN Tahun 2018, dimana Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman termasuk kabupaten yang menerima penghargaan ini.

Selain penyerahan DIPA, Gubernur DIY juga menyerahkan penghargaan kepada 5 (lima) satker berkinerja terbaik pada masing-masing kategori sesuai besaran pagu yang memenuhi indikator-indikator yang  telah  ditetapkan  oleh  Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan Provinsi DIY dalam pelaksanaan anggaran tahun 2017. Kelima satker berkinerja terbaik tersebut adalah Polres Kulon Progo, Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam,  Kejaksaan Negeri Gunung Kidul, Kantor Rupbasan Wates, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Yogyakarta.

“Di tahun anggaran 2018, perlu kiranya untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, maupun implementasi pelaksanaannya, sehingga perlu komitmen dalam melanjutkan kebijakan efisiensi pada belanja operasional dan belanja nonprioritas, disertai upaya percepatan pelaksanaan dan penyerapan anggaran agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” ungkap beliau.

Pada akhir sambutannya, Gubernur  DIY mengajak kepada seluruh Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan siapapun yang berhubungan dengan Keuangan Negara, untuk mempergunakan APBN dan APBD dengan sebaik-baiknya untuk memajukan negeri ini dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagai wujud komitmen menjaga amanah dalam pengelolaan keuangan negara. (kontributor Kanwil DJPb  Prov. D.I. Yogyakarta, Erli Murti)