Yogyakarta, 22 Desember 2020
Perlindungan Sosial merupakan salah satu klaster program pemerintah guna membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi oleh Pandemi COVID-19.
Program perlindungan sosial ini diharapkan dapat menjaga masyarakat agar dapat terus memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga tetap memiliki standar hidup yang cukup dan mendapatkan kesejahteraan sosial.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus berperan aktif dan melakukan berbagai inovasi untuk akselerasi pencairan belanja APBN khususnya di tengah pandemi covid-19 ini. Termasuk dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perbendaharaan berperan aktif untuk menyalurkan anggaran Program Perlindungan Sosial kepada Kementerian Teknis. Untuk selanjutnya, aspek jumlah penerima, sasaran penyaluran, maupun waktu penyaluran kepada masyarakat dilaksanakan oleh Kementerian Teknis terkait.
Untuk Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Program Perlindungan Sosial sampai dengan saat ini telah tersalur sebesar 1,65 Triliun rupiah dan sebanyak 9.195 Ton beras melalui Kementerian Sosial.
Program ini meliputi Program Keluarga Harapan, program Sembako, Bantuan Sosial Tunai, dan Bantuan Sosial Beras. Adapun melalui Kementerian Tenaga Kerja, telah tersalur sebesar 868,65 miliar rupiah yang meliputi Program Kartu Prakerja dan Program Bantuan Subsidi Upah.
Selain dapat membantu mengurangi beban masyarakat, program Pemulihan Ekonomi Nasional pada klaster perlindungan sosial ini juga dapat mendorong kembalinya produktivitas masyarakat, khususnya di D.I. Yogyakarta.
Bagaimana kinerja penyaluran program perlindungan sosial di D.I. Yogyakarta serta pesan dari para penerima bansos? Simak selengkapnya dalam video berikut ini.
