Yogyakarta, 7 Maret 2024
Halo Sobat #InTress,
Tahun 2023 telah dilalui dengan catatan menggembirakan bagi pencapaian pendapatan dan belanja negara. Kinerja pendapatan di regional DIY mencapai Rp9,09 triliun, tumbuh 4,95 persen yoy. Demikian juga, belanja negara terealisasi Rp22,86 triliun, tumbuh 6,04 persen (yoy). Melalui berbagai tantangan, pelaksanaan anggaran di tahun 2023 tetap fokus mendukung pilar transformasi ekonomi sebagai bagian pencapaian visi Indonesia emas 2045. Sebagai pengawalan pencapaian arah kebijakan APBN tahun 2024, Kanwil DJPb DIY menyelenggarakan Executive Dialogue untuk meningkatkan komitmen dan sinergitas level pimpinan wilayah dalam pengelolaan anggaran bertemakan “Spending Better untuk Mewujudkan Layanan Publik Berkualitas dan Kesejahteraan Masyarakat” bertempat di Gedung Treasury Learning Center (TLC) dengan mengundang pimpinan 24 satker mewakili Eselon II K/L di wilayah DIY (7/3).
Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta, menyampaikan bahwa peran APBN sebagai shock absorber melalui fungsi distribusi, stabilisasi, dan alokasi dijabarkan melalui program yang bersifat jangka pendek dan program jangka menengah. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2023 menjadi lesson learned dengan mitigasi yang perlu dilakukan di tahun 2024 meliputi peningkatan kualitas perencanaan, akselerasi dan pengawalan program/kegiatan/proyek yang menjadi prioritas RPJMN 2020 – 2024, percepatan pengadaan barang dan jasa, penyaluran dana bansos secara akurat, pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah yang akuntabel, serta pengetatan pengendalian internal.
Acara ditutup dengan pemberian penghargaan kepada K/L di wilayah Kanwil DJPb DIY yang menunjukkan upaya maksimal dalam menjaga konsistensi perencanaan dan realisasi belanja melalui Kualitas Perencanaan Anggaran Award Periode TA 2023.
Tiga K/L pemenang untuk masing-masing kategori sebagai berikut:
a. Kategori K/L dengan satu sampai dengan tiga satker : peringkat pertama Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), kedua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ketiga Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI).
b. Kategori K/L dengan empat sampai dengan delapan satker : peringkat pertama Badan Narkotika Nasional (BNN), kedua Badan Pusat Statistik (BPS), dan ketiga Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN.
c. Kategori K/L dengan lebih dari delapan satker : peringkat pertama Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, kedua Kementerian Keuangan, dan ketiga Mahkamah Agung.
Mari bersama kita wujudkan pelayanan publik yang berkualitas demi kesejahteraan masyarakat!
