Yogyakarta, 25 Juni 2024 - Kanwil DJPb DIY menggelar "Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Usaha Mikro (UMi) serta Bimtek Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)" pada Selasa (25/6/2024) dengan mengundang berbagai pihak yang terlibat seperti jajaran pemerintah daerah lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), perbankan, penyalur pembiayaan (LKBB), OJK serta KPPN. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM dengan adanya skema pembiayaan melalui KUR dan UMi ini serta untuk mengetahui tantangan dan peluang pelaksanaan di lapangan, rapat kali ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan DJPb Kemenkeu.
Penyelenggaraan rapat monev penyaluran KUR dan UMi tersebut sesuai dengan mandat yang diamanatkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Monitoring atas Pinjaman dan Kredit Program Oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan PER-6/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta dalam keynote speech menyampaikan sejumlah hal yang menjadi perhatian dalam penyaluran KUR dan UMi sejauh ini. Yang pertama membahas konsistensi KUR dalam mendukung UMKM untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya sejak pertama kali KUR diluncurkan tahun 2007.
“KUR tahun 2024 walaupun menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2023, namun capaian hingga tengah tahun 2024 masih di bawah separuh dari target tahun 2024, demikian juga dengan penyaluran UMi yang menunjukkan penurunanan yang signifikan. Diperlukan identifikasi kendala serta peluang yang dapat mendorong kinerja penyaluran KUR dan UMi,” ujar Agung.
Setelah menyampaikan sambutannya, Kanwil DJPb DIY mengumumkan penerima penghargaan SIKP Award sebagai apresiasi dan penghargaan tinggi terhadap pemerintah daerah (pemda) terbaik di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemda Kabupaten Bantul menerima penghargaan sebagai peringkat pertama, Pemda Kabupaten Kulon Progo di peringkat kedua, dan Pemkot Yogyakarta di peringkat ketiga.
Selain menjadi sarana evaluasi pelaksanaan KUR dan pembiayaan UMi, rapat ini juga bertujuan meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan mitra kerja Kanwil DJPb DIY, baik dari jajaran pemda dan penyalur demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas permberdayaan UMKM dan penyaluran UMi. Kemudian untuk menggali tantangan/permasalahan serta peluang yang dapat dioptimalkan dalam penyaluran KUR dan UMi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
