Yogyakarta, 1 Juli 2024 – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DIY menggelar forum group discussion (FGD) bertajuk “Knowledge Sharing Antara Tim Regional Chief Economist (RCE) Pusat dan Daerah” pada Senin (1/7/2024) siang. FGD kali ini dihadiri jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pusat.
Bertempat di Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Sleman, FGD tersebut dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan Kemenkeu di DIY sekaligus Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY, Erna Sulistyowati. Lalu, jajaran Kemenkeu pusat yang hadir yaitu Kasubdit Peraturan dan Dukungan Teknis PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan, Frengky Setiawan; Kasubdit Perduktek PNBP K/L, Dewi Yanti; dan Kasubdit Optimalisasi Kas Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN), Tio Novita Efriani.
Dalam sambutannya, Agung Yulianta menyebut FGD ini merupakan sarana bagi jajaran Kemenkeu Satu di DIY untuk berkolaborasi menyajikan data-data kinerja APBN di DIY supaya menghasilkan analisis dan rekomendasi terkait perekonomian regional DIY. Agung berharap kehadiran jajaran Kemenkeu pusat pada FGD kali ini dapat memperkuat sinergi Kemenkeu Satu dalam memajukan perekonomian DIY.
“Lewat kegiatan ini kami ingin mendengarkan apa yang diinginkan jajaran Kemenkeu di daerah serta ingin lebih mengetahui apa yang sebenarnya ingin ditangkap oleh jajaran Kemenkeu pusat. Sehingga kolaborasi ini dapat menghasilkan analisis yang paling tidak mendekati apa yang diinginkan kantor pusat,” kata Agung.
Agung menegaskan setidaknya ada 4 tujuan digelarnya FGD ini. Pertama, kegiatan ini digelar untuk menganalisis bagaimana kondisi perekonomian di regional DIY berpengaruh pada kinerja APBN. Kedua, melihat sejauh mana APBN menjadi stimulus dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat DIY.
“Dan ketiga, melakukan mitigasi agar APBN di DIY tetap kredibel dan tetap terjaga. Kemudian yang terakhir yakni memberikan masukan kepada kantor pusat,” ucapnya.
Sementara itu, harapan serupa disampaikan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY, Erna Sulistyowati. Erna berharap sinergi pusat dan daerah ini bisa memperdalam data dan informasi yang dimiliki agar kinerja APBN baik penerimaan maupun belanjanya dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Misalnya di pajak dan bea cukai ada konsep bagi hasil dengan pemerintah daerah. Kita ingin dampak dan kontribusi kita kepada pemerintah daerah itu dapat dilihat melalui data dan informasi yang komprehensif,” tuturnya.
Setelah pembukaan, FGD dilanjutkan dengan sharing session antara jajaran Kemenkeu Satu pusat dan regional DIY yang dipimpin oleh Kasubdit Optimalisasi Kas Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN), Tio Novita Efriani. Sesi ini berlangsung menarik karena setiap unsur Kemenkeu Satu di DIY berkesempatan menyampaikan masukan kepada jajaran Kemenkeu pusat.
