Yogyakarta, 5 Juli 2024 - Jajaran Kemenkeu Satu di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerima kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI pada Jumat (5/7/2024) di KPP Wates, Kulon Progo. Kunjungan ini bertujuan menjaring permasalahan di daerah serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah pusat terimplementasi dengan baik di daerah.
Anggota Komisi XI DPR RI yang hadir yaitu Dr Mustofa selaku pimpinan tim, Ecky Awal Mucharam, Hendrawan Suprayitno, Putri Komarudin, Zudika Sadikin, Sihar Sitorus, dan Harmusa Oktaviani. Kemudian, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Heru Pambudi memimpin langsung jajaran Kemenkeu Satu untuk menyambut kehadiran para anggota dewan. Jajaran Kemenkeu Satu lainnya yang hadir yaitu Kepala Biro KLI, Deni Surjantoro; Kepala Kanwil DJPb Provinsi DIY, Agung Yulianta; Kepala Kanwil DJP DIY, Erna Sulistyowati; Kepala Kanwil DJKN Jateng dan DIY, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani; Kepala Kanwil DJBC Jateng dan DIY, Akhmad Rofiq serta pejabat administrator Kemenkeu Satu di DIY.
Kegiatan ini dibuka dengan welcome speech dari Sekretaris Jenderal Kemenkeu. Selanjutnya, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu di DIY memaparkan profil kondisi perekonomian DIY pada Triwulan I 2024 yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi dan tingkat inflsi terendah di Pulau Jawa.
“Faktor pendorong utama ekonomi DIY yaitu pariwisata dan pendidikan,” ujar Agung Yulianta dalam paparannya.
Kemudian, Agung menjelaskan masih adanya ketimpangan antara kawasan selatan dan utara DIY serta perkembangan pendapatan dan belanja pemerintah yang menjadi perhatian jajaran Kemenkeu Satu di DIY. Selanjutnya disampaikan kegiatan Kemenkeu satu DIY terkait pembinaan UMKM dan Special Mission Vehicle (SMV) serta Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan perekonomian DIY.
Anggota Komisi XI DPR RI kemudian melakukan pendalaman mengenai peran Kemenkeu dalam perekonomian regional, implementasi kebijakan pusat di daerah serta pelaksanaan anggaran di DIY. Atas pertanyaan tersebut, jajaran Kemenkeu menyampaikan peran Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor di daerah serta penguatan kerja sama Kemenkeu dengan akademisi dalam penyusunan kajian fiskal. Jajaran Kemenkeu juga berkomitmen senantiasa mengawal setiap kebijakan pusat dalam implementasinya serta menegakkan kebijakan untuk menghindari sekat-sekat melalui mutasi antar Eselon I.
Kegiatan ini ditutup dengan closing statement Sekretaris Jenderal Kemenkeu yang menegaskan jajaran Kementerian Keuangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terus bersinergi dalam mengawal APBN dan perekonomian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bingkai Kemenkeu Satu. Jajaran Kemenkeu Satu juga terbuka dan terus bersinergi baik secara internal maupun dengan pihak eksternal, terutama Komisi XI DPR RI sebagai mitra kerja Kemenkeu di DPR RI. Kementerian Keuangan pun akan terus mendorong kemajuan ekonomi daerah dan menciptakan pemerataan kesejahteraan ke seluruh DIY melalui berbagai inisiatif melalui kebijakan fiskal yang komprehensif.
