Yogyakarta, 7 Agustus 2024 - Kanwil DJPb DIY terus dipercaya untuk menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan bergabung dalam Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) DIY. Pengukuhan KDEKS DIY berlangsung di Pakuwon Mall, Condongcatur, Depok, Sleman pada Rabu (7/8/2024).
Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb DIY, Pratanto selaku Plh Kepala Kanwil DJPb menghadiri langsung acara pengukuhan tersebut mewakili Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta. KDEKS DIY dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin yang didampingi Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X.
Dalam sambutannya, Wapres K.H. Ma'ruf Amin memuji perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Yogyakarta. Wapres pun menyampaikan pesan strategis yang bisa dilakukan untuk mengembangkan lebih lanjut perekonomian dan keuangan syariah DIY.
"Kegiatan ekonomi berbasis syariah di Yogyakarta yang berpotensi datang dari kuliner, produk fesyen batik, kerajinan kulit serta wisata sejarah perlu dikembangkan. Kemudian Yogyakarta yang sudah memiliki infrastruktur digital yang sudah baik ini harus memanfaatkannya untuk mendukung implementasi modul UMKM industri halal berbasis digital. Ketiga, KDEKS Yogyakarta agar terlibat langsung dalam sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah demi memastikan ketercapaian sasaran pembangunan nasional," katanya.
Wapres pun menyampaikan selamat atas pengukuhan KDEKS DIY. Dia berharap KDEKS dapat menjadi akselerator perekonomian dan keuangan syariah di DIY dengan merangkul semua pemangku kepentingan.
Diketahui acara pengukuhan KDEKS ini digelar bersamaan dengan event Grebeg UMKM DIY tahun 2024. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur KGPAA Paku Alam X menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui program-program strategis seperti Grebeg UMKM.
“Semoga ajang ini bisa mendukung perkembangan UMKM dan pariwisata yang berkualitas serta berdaya saing sehingga memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wakil Gubernur DIY.
Keterlibatan Kanwil DJPb DIY tentu menguatkan peran DJPb yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Regional Chief Economist serta Financial Advisor demi mengawal APBN agar bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.
