Yogyakarta. 21 Agustus 2024 - Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan Forum Komunikasi Publik (FKP) bertajuk “Peningkatan Pelayanan Publik Wujudkan Pelaksanaan APBN Berkualitas dan Tercapainya Transformasi Ekonomi Berkelanjutan di Aula Lantai 3 Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman pada Rabu (21/8/2024). Acara yang dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta ini bertujuan mewujudkan pelayanan prima dan keseragaman dalam pemberian pelayanan kepada pengguna layanan.
Berbagai pihak hadir di dalam acara ini untuk mewarnai sesi diskusi dan tanya jawab yang komprehensif. Mulai dari Kepala BPKA Kota Yogyakarta, Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Direktur LSM Rifka Annisa Women's Crisis Center, Perwakilan BPKAD DIY, KADIN DIY, Bank Mandiri, akademisi UPN “Veteran” Yogyakarta, media, dan satuan kerja (satker) yang menjadi koordinator lingkup kementerian/lembaga (K/L) di wilayah DIY.
Dalam paparannya, Agung menjelaskan peran penting DJPb sebagai treasurer (bendahara negara) serta regional chief economist (RCE) dan financial advisor (FA) yang tak hanya mengawal pelaksanaan APBN, tetapi juga mengevaluasi dan menganalisis apakah realisasi APBN itu berkualitas, terutama di daerah. Tiga fungsi yang sering disebut Trefa itu merupakan upaya mengawal pelaksanaan APBN di regional DIY agar efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.
"Dukungan fiskal APBN 2024 untuk bidang prioritas di DIY meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan serta pelaksanaan pemilu. Demikian juga alokasi belanja K/L di tahun 2024 lingkup DIY yang turut berkontribusi untuk mendukung empat pilar transformasi ekonomi dalam mendukung visi Indonesia Maju yakni pengendalian inflasi, penurunan prevalansi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan investasi," tutur Agung.
Selain itu, Agung mengatakan FKP ini menjadi sarana bagi Kanwil DJPb DIY untuk mengukur hasil kerjanya apakah sudah berkualitas dan sesuai dengan harapan serta keinginan dan kebutuhan stakeholder terkait. Dia berharap unsur-unsur yang diundang dalam acara ini mampu memberikan masukan serta pandangan baru mengenai pelaksanaan APBN di daerah, termasuk dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media massa.
"Melalui FKP ini, kami ingin menangkap keinginan, harapan, dan kebutuhan dari stakeholder terkait atas tugas-tugas dan output kami untuk memastikan hasil kerja kami berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan harapan masyarakat serta stakeholder kami," ucapnya.
Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipandu Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb DIY, Pratanto dengan melibatkan peserta yang hadir untuk memberikan masukan dan saran. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara yang memuat rencana aksi tindak lanjut masukan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan dan penguatan peran Kanwil DJPb DIY mewujudkan pelaksanaan APBN berkualitas dan tercapainya transformasi ekonomi berkelanjutan.
