Yogyakarta, 2 Oktober 2024 - Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan "Rapat Komite ALCo Regional DIY Realisasi sampai dengan 31 Agustus 2024" pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 di Ruang Rapat Lantai II Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Kegiatan ini merupakan implementasi peran Kanwil DJPb DIY sebagai Regional Chief Economist (RCE) untuk menganalisis hasil implementasi strategi penguatan local taxing power untuk mengoptimalkan pendapatan negara di DIY.
Rapat Komite ALCo Regional DIY kali ini menghadirkan sejumlah narasumber dari jajaran Kemenkeu Satu yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta serta Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda Kanwil DJPb DIY.
Dalam sambutannya saat membuka acara, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta menyampaikan harapannya agar ada upaya-upaya penguatan substansi ALCo yang dibangun di DIY sebagai agenda dari Kemenkeu Satu. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi pemaparan yang diawali oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb DIY, Juli Kestijanti dan dimoderatori oleh Kepala Seksi PPA II A, Tengku Yustisia.
Para narasumber dari unsur-unsur Kemenkeu juga berkesempatan membahas tema ALCo di wilayah DIY yaitu “Analisis atas Implementasi Strategi Penguatan Local Taxing Power Sesuai UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD”. Acara ini turut memaparkan realisasi dan kinerja penerimaan serta belanja, dukungan fiskal APBN di DIY, penyaluran TKD serta penyaluran KUR dan UMi di Regional DIY.
Realisasi Pendapatan dan Hibah di regional DIY tercatat mengalami peningkatan 14,82% (yoy), sementara belanja tumbuh sebesar 8,67%. Pertumbuhan yang positif diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan agar mampu mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah.
"Dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, APBN dapat menjadi instrumen yang kuat dalam mendukung program prioritas pemerintah seperti peningkatan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain itu, pertumbuhan APBN yang sehat akan membantu menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan kepercayaan investor, sehingga mampu menarik lebih banyak investasi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ucap Agung Yulianta.
