Yogyakarta, 15 Oktober 2024 - Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Tematik bertajuk “Sinergitas Pelaksanaan Anggaran dan Capaian Output untuk Penurunan Stunting di Wilayah DIY” pada Selasa (15/10/2024) di Aula Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Sleman. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi instansi pusat dan pemerintah daerah melalui dukungan fiskal guna mempercepat penurunan prevalensi stunting di DIY.
Hadir dalam FKG tersebut yakni Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta; Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Muhammad Iqbal Apriansyah; dan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda Kanwil DJPb DIY, Tri Angga Sigit yang menjadi narasumber dalam diskusi ini serta Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb DIY, Asri Isbandiyah Hadi selaku moderator. Sementara itu peserta FGD ini berasal dari unsur Bappeda DIY; Pemkot Yogyakarta; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan pada pemerintah kabupaten lingkup DIY serta satuan kerja terkait yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Dinas Kesehatan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Kanwil Kemenag; BPOM; dan Pelaksana Prasarana Permukiman.
Dalam paparannya, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta menyampaikan tingkat prevalensi stunting di DIY periode 2018 sampai dengan 2023 menunjukkan tren fluktuatif dengan capaian tahun 2023 sebesar 18%. Sedangkan target prevalensi stunting di DIY dalam RPJMN tahun 2020-2024 pada level 14%.
“Dukungan fiskal untuk menurunkan prevalensi stunting di DIY sampai dengan akhir September 2024 mencapai Rp43 miliar yang berasal dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Dana Desa. Alokasi anggaran ini untuk menghasilkan output antara lain berupa 3.840 sambungan air minum untuk rumah tangga, 36 desa aman pangan, 250 hektare kawasan padi kaya gizi, pos kesehatan desa, makanan tambahan serta PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah nonformal milik desa,” ucap Agung.
Beberapa tantangan yang diidentifikasi antara lain masih rendahnya alokasi dana stunting dibandingkan pagu total walaupun telah meningkat lebih dari 224% dibandingkan tahun 2023. Demikian juga program intervensi yang dijalankan di K/L dirasa masih belum menyasar intervensi sensitif yang berdampak langsung ke masyarakat terdampak stunting.
Sejalan dengan yang disampaikan Agung Yulianta, Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Muhammad Iqbal Apriansyah mengajak semua stakeholder terkait untuk menjadikan forum ini sebagai sarana penggugah semangat dan kepedulian terhadap pencegahan prevalensi stunting. Salah satu manfaatnya agar semuanya dapat membaca pergerakan perangkat daerah dan satker dalam upaya menurunkan prevalensi stunting.
“Serta bagaimana kinerja belanja yang dialokasikan dalam sisa waktu dua bulan di tahun 2024 bisa efektif memberikan dampak kepada penurunan prevalensi stunting,” tuturnya.
Perlu diketahui, daerah di DIY yang masih memiliki rasio prevalensi stunting tinggi yakni Kabupaten Gunung Kidul (22,2%), Kulon Progo (21,2%), dan Bantul (20,5%). Iqbal menyebut upaya percepatan penurunan stunting secara konsisten dilakukan melalui intervensi gizi spesisfik dan gizi sensitif.
“Intervensi gizi spesifik antara lain melalui kampanye konsumsi garam beryodium, ASI eksklusif, pemberian ASI sampai usia 2 tahun dengan makanan pendamping ASI yang adekuat, dan imunisasi. Sementara itu, intervesi gizi sensitif antara lain melalui air bersih, sanitasi, akses layanan kesehatan dan KB, JKN, Jampersal, pendidikan pola asuh dan qizi masyarakat serta edukasi kesehatan, seksual dan gizi kepada masyarakat.
Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda Kanwil DJPb DIY, Tri Angga Sigit menyampaikan analisis tematik terhadap prevalensi stunting di DIY. Beberapa Indikator terkait stunting di DIY antara lain ditunjukkan dengan jumlah balita dengan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) di DIY pada tahun 2022 berjumlah 2.323 jiwa atau 6,45%, lebih tinggi dari rata-rata balita BBLR nasional yang sebesar 6%. Namun capaian ini sudah lebih baik dari hasil Riskesdas 2018 yang mencapai 7,6%.
Dia menjelaskan Kota Yogyakarta memiliki jumlah balita BBLR tertinggi sebesar 7,72%, sedangkan terendah di Kabupaten Bantul sebesar 5,64%. Kabupaten Gunungkidul perlu mendapatkan perhatian mengingat tingkat ibu hamil kurang energi kronis (KEK) tertinggi yaitu 16,30%, sedangkan terendah di Kabupaten Sleman sebesar 10,60%.
“Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penanganan prevalensi stunting secara umum antara lain terkait aspek anggaran dan penyalurannya, aspek data dan aplikasi, aspek edukasi, aspek geografis, aspek koordinasi internal, dan aspek kependudukan. Dari hasil uji regresi data panel, secara statistik belanja pemerintah dapat menurunkan tingkat prevalensi stunting di DIY, sejalan dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang juga berpengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat prevalensi stunting di DIY, di mana setiap kenaikan IPM sebesar 1% akan menurunkan tingkat prevalensi stunting di DIY sebesar 2,60%,” katanya.
Selain untuk memperoleh informasi yang komprehensif, diskusi ini sangat bermanfaat bagi penetapan kebijakan yang lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan. Poin penting yang perlu dicatat antara lain perlunya komitmen padal level pemerintahan yang lebih tinggi pada wilayah yang masih mengalami kenaikan tingkat prevalensi stunting untuk melakukan evaluasi dan asistensi terhadap program intervensi prevalensi stunting. Cerita sukses mengenai kebijakan daerah yang berhasil menekan prevalensi stunting juga perlu dilakukan duplikasi oleh wilayah lain. Sejalan dengan strategi-strategi tersebut, aktivasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sampai ke level kalurahan termasuk dengan pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai ujung tombak penanganan stunting di level terkecil yaitu kalurahan dan keluarga perlu terus digiatkan.
