Yogyakarta, 15 Oktober 2024 - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Agung Yulianta optimistis realisasi anggaran penurunan angka prevalensi stunting di DIY mencapai 100% pada akhir tahun 2024. Agung pun yakin pemerintah daerah (pemda) lingkup DIY memiliki perhatian yang lebih untuk menangani stunting.
Hal tersebut disampaikan Agung usai menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) Tematik bertajuk “Sinergitas Pelaksanaan Anggaran dan Capaian Output untuk Penurunan Stunting di Wilayah DIY” pada Selasa (15/10/2024) di Aula Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Sleman. Menurutnya, kendala-kendala untuk mencapai penyerapan anggaran yang optimal itu pun sudah dipetakan dan mulai terpecahkan.
"Memang ada aspek yang serapannya masih kecil, tapi tadi unsur pemda sudah mengklarifikasi dan telah berjalan. Sehingga kami yakin bulan Oktober sampai akhir tahun ini tereksekusi keseluruhan, mudah-mudahan 100%, kalau tidak bisa kami yakin mencapai di atas 95%," ujar Agung.
Perlu diketahui, FGD tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yakni Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta; Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Muhammad Iqbal Apriansyah; dan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda Kanwil DJPb DIY, Tri Angga Sigit yang menjadi narasumber dalam diskusi ini serta Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb DIY, Asri Isbandiyah Hadi selaku moderator. Sementara itu peserta FGD ini berasal dari unsur Bappeda DIY; Pemkot Yogyakarta; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan pada pemerintah kabupaten lingkup DIY serta satuan kerja terkait yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Dinas Kesehatan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Kanwil Kemenag; BPOM; dan Pelaksana Prasarana Permukiman.
Agung menjelaskan tujuan utama kegiatan ini yaitu mengumpulkan seluruh unsur kantor vertikal pemerintah pusat dan pemerintah daerah lingkup DIY yang terkait dengan upaya penurunan angka prevalensi stunting untuk berkumpul, berkoordinasi serta berbagi pengalaman. Harapannya, kolaborasi ini menghasilkan upaya dan strategi yang optimal untuk memastikan anggaran penurunan prevalensi stunting dapat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat.
"Perlu diketahui angka prevalensi stunting di lingkup DIY memang masih fluktuatif, sehingga pertemuan ini diharapkan bisa menghadirkan kolaborasi, tidak hanya pemerintah unsur pentahelix lainnya yaitu masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. Karena keberhasilan ini tidak hanya tergantung dari pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi semua unsur," kata Agung.
Dalam paparannya, Agung Yulianta menyampaikan tingkat prevalensi stunting di DIY periode 2018 sampai dengan 2023 menunjukkan tren fluktuatif dengan capaian tahun 2023 sebesar 18%. Sedangkan target prevalensi stunting di DIY dalam RPJMN tahun 2020-2024 pada level 14%.
“Dukungan fiskal untuk menurunkan prevalensi stunting di DIY sampai dengan akhir September 2024 mencapai Rp43 miliar yang berasal dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Dana Desa. Alokasi anggaran ini untuk menghasilkan output antara lain berupa 3.840 sambungan air minum untuk rumah tangga, 36 desa aman pangan, 250 hektare kawasan padi kaya gizi, pos kesehatan desa, makanan tambahan serta PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah nonformal milik desa,” ucap Agung.
Sejalan dengan yang disampaikan Agung Yulianta, Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Muhammad Iqbal Apriansyah mengajak semua stakeholder terkait untuk menjadikan forum ini sebagai sarana penggugah semangat dan kepedulian terhadap pencegahan prevalensi stunting. Salah satu manfaatnya agar semuanya dapat membaca pergerakan perangkat daerah dan satker dalam upaya menurunkan prevalensi stunting.
“Serta bagaimana kinerja belanja yang dialokasikan dalam sisa waktu dua bulan di tahun 2024 bisa efektif memberikan dampak kepada penurunan prevalensi stunting,” tuturnya.
Perlu diketahui, daerah di DIY yang masih memiliki rasio prevalensi stunting tinggi yakni Kabupaten Gunung Kidul (22,2%), Kulon Progo (21,2%), dan Bantul (20,5%). Iqbal menyebut upaya percepatan penurunan stunting secara konsisten dilakukan melalui intervensi gizi spesisfik dan gizi sensitif.
Sementara itu, Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda Kanwil DJPb DIY, Tri Angga Sigit menyampaikan analisis tematik terhadap prevalensi stunting di DIY. Beberapa Indikator terkait stunting di DIY antara lain ditunjukkan dengan jumlah balita dengan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) di DIY pada tahun 2022 berjumlah 2.323 jiwa atau 6,45%, lebih tinggi dari rata-rata balita BBLR nasional yang sebesar 6%. Namun capaian ini sudah lebih baik dari hasil Riskesdas 2018 yang mencapai 7,6%.
Dia menjelaskan Kota Yogyakarta memiliki jumlah balita BBLR tertinggi sebesar 7,72%, sedangkan terendah di Kabupaten Bantul sebesar 5,64%. Kabupaten Gunungkidul perlu mendapatkan perhatian mengingat tingkat ibu hamil kurang energi kronis (KEK) tertinggi yaitu 16,30%, sedangkan terendah di Kabupaten Sleman sebesar 10,60%.
“Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penanganan prevalensi stunting secara umum antara lain terkait aspek anggaran dan penyalurannya, aspek data dan aplikasi, aspek edukasi, aspek geografis, aspek koordinasi internal, dan aspek kependudukan. Dari hasil uji regresi data panel, secara statistik belanja pemerintah dapat menurunkan tingkat prevalensi stunting di DIY, sejalan dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang juga berpengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat prevalensi stunting di DIY, di mana setiap kenaikan IPM sebesar 1% akan menurunkan tingkat prevalensi stunting di DIY sebesar 2,60%,” katanya.
