Yogyakarta, 28 Oktober 2024 - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY) dan pemerintah pusat terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pengelolaan keuangan negara yang selama ini telah berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima kunjungan seluruh unsur pimpinan Kemenkeu Satu lingkup DIY di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta pada 24 Oktober 2024.
Dalam audiensi tersebut, unsur Kemenkeu Satu DIY yang hadir yaitu Kepala Kanwil DJPb DIY sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu di DIY, Agung Yulianta; Kepala Kanwil Ditjen Pajak DIY, Erna Sulistyowati; Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Yogyakarta, Tedy Himawan; Kepala Badan Diklat Keuangan (BDK) Yogyakarta, Endang Widajati; Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, Tuti Kurniyaningsih; dan Kepala Sekretariat Perwakilan Kemenkeu DIY, Pratanto. Sementara itu, Gubernur DIY didampingi Sekda DIY, Beny Suharsono.
Usai acara, Beny mengatakan komunikasi yang intensif dan rutin sudah seharusnya terjalin di antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak tidak hanya membahas tentang pelaporan anggaran, tetapi juga membicarakan sejauh mana kekuatan APBN dan APBD mampu diaplikasikan ke dalam program yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan.
"Tidak hanya program pusat dan turunannya, tetapi juga program milik provinsi. DIY juga terus menjalin komunikasi dengan Kementerian Keuangan melalui kantor pajak, bea cukai, perbendaharaan, diklat, dan lainnya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selama ini hubungan sudah sangat baik tapi harus diperkuat. Ternyata anggaran dari pusat yang di daerah perlu dikaitkan supaya efektif,” ucap Beny.
Beny menuturkan ada banyak program turunan dari pemerintah pusat yang bisa berjalan beriringan dengan sangat baik dan saling mendukung dengan program daerah. Menurutnya, harus ada sinergi dan sinkronisasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak ada ketimpangan pengelolaan keuangan yang bisa membuat program tidak berjalan dengan semestinya.
“Dalam pertemuan tadi kami membahas DIY yang memiliki sumber daya sangat besar yang bisa dipergunakan untuk mempercepat penanganan kemiskinan, stunting, dan menyediakan makanan bergizi. Oleh sebab itu, dari DJPb juga melaporkan kondisi keuangan di DIY. Intinya kita semua menjunjung tinggi akuntabilitas dan bersinergi untuk semakin berintegritas,” tutur Beny.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta membenarkan pertemuan ini bersifat rutin tahunan. Pihaknya pun berkomitmen untuk selalu melaporkan kondisi terkini APBN DIY agar Pemda DIY memperoleh informasi yang lengkap tentang alokasi APBN dan APBD untuk kesejahteraan serta pembangunan.
“Setelah Pak Gubernur tadi mengetahui betul sumber daya keuangan yang ada di DIY, baik APBN dan APBD, tentunya beliau akan memberikan arahan kepada OPD dan juga kepada kami, untuk menyinkronkan kegiatan pusat dan daerah. Ini untuk memberi manfaat peningkatan perekonomian di DIY ,” kata Agung.
Meskipun saat ini situasi perekonomian sedang tidak menentu, namun Agung menilai transisi pemerintahan yang terjadi cukup bagus. Dia menegaskan negara siap mendukung penuh apapun yang menjadi program baik dari DIY.
“Kami sebagai aparat negara siap untuk mendukung penuh. Apapun yang sudah menjadi program ini kita amankan, kita dukung, dan tentu saja harapannya untuk masyarakat yang sejahtera,” ujar Agung.
Sumber foto dan artikel: Humas Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta
