Yogyakarta, 21 November 2024 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menggelar "Rapat Komite ALCo Regional DIY" pada Rabu (20/11/2024) di Ruang Rapat Lantai II Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE) di daerah dalam sinergi bersama Kemenkeu Satu di DIY.
Rapat ini menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai local expert serta perwakilan dari jajaran Kemenkeu Satu, yaitu Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DIY, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta serta Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda dari Kanwil DJPb DIY.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang baik dalam menyusun laporan ALCo yang komprehensif. Beliau berharap hasil rapat ini dapat mendukung tata kelola keuangan negara yang baik, memastikan stabilitas fiskal, dan menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.
Setelah sambutan dari Kepala Kanwil DJPb DIY, rapat dilanjutkan dengan paparan dari masing-masing unit Eselon I Kemenkeu DIY dan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dimoderatori oleh Kepala Seksi PPA II A Kanwil DJPb DIY, Tengku Yustisia. Pada kesempatan pertama, Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb DIY, Juli Kestijanti memaparkan "Laporan ALCo Regional DIY Realisasi sampai dengan 31 Oktober 2024".
Diketahui, kinerja APBN di DIY terus terjaga on track hingga akhir Oktober 2024 dan berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di DIY. Realisasi Belanja Negara tercatat tumbuh 7,13% yoy dengan realisasi sebesar Rp19,18 triliun atau 75,65% dari pagu sampai dengan 31 Oktober 2024. Ada dua komponen utama Belanja Negara yang mengalami pertumbuhan cukup menggembirakan yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh 8,80% yoy dengan realisasi 67,12% pagu dan TKD (Transfer ke Daerah) tumbuh 5,41% dengan realisasi 87,48%.
Kinerja Pendapatan dan Hibah di DIY konsisten menunjukkan sinyal positif perekonomian. Sampai dengan akhir bulan Oktober 2024, realisasi Pendapatan dan Hibah Regional DIY mencatatkan kenaikan 12,33% yoy dengan realisasi sebesar Rp8,07 triliun atau 84,78% dari target. Capaian ini terutama didorong oleh kenaikan pada Penerimaan Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masing-masing tumbuh 12,96% dan 10,8%. Kenaikan PNBP secara signifikan disumbangkan oleh Pendapatan BLU terutama realisasi pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan Pendidikan masing-masing Rp1,29 triliun dan Rp393,57 miliar.
Dukungan fiskal untuk bidang infrastruktur sebesar Rp3,8 triliun yang sampai dengan Oktober 2024 terealisasi Rp2,07 triliun, bidang kesehatan mendapat alokasi sebesar Rp1,72 triliun yang sampai dengan Oktober 2024 terealisasi Rp1,27 triliun, alokasi sektor ketahanan pangan sejumlah Rp1,88 triliun dengan realisasi sampai dengan akhir Oktober 2024 Rp815,21 miliar, dan alokasi bidang pendidikan sejumlah Rp2,90 triliun yang sampai dengan akhir Oktober 2024 terealisasi Rp2,08 triliun.
Pemerintah juga hadir dalam pengembangan UMKM di DIY. Dukungan tersebut hadir dalam bentuk subsidi bunga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR tahun 2024 per wilayah di DIY sampai dengan 31 Oktober 2024 sebesar Rp4,68 triliun yang telah diterima oleh 86.500 debitur. Berkaitan dengan penyaluran UMi, realisasi penyaluran UMi sampai dengan 31 Oktober 2024 telah terealisasi sebesar Rp50,85 miliar untuk 11.992 debitur.
Secara keseluruhan, kinerja APBN Regional DIY menunjukkan pertumbuhan positif, baik pada Pendapatan Negara maupun Belanja Negara yang mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal yang sehat. Potensi dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas perlu dimitigasi. Peran APBN terus menjadi instrumen yang kredibel sebagai shock absorber dalam melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan perekonomian terus dioptimalkan.
