Yogyakarta, 7 Mei 2025 - Kondisi perekonomian global saat ini masih serba tak menentu dan dipenuhi ketidakpastian. Meski demikian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen penting menjaga perekonomian nasional maupun regional, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang pertumbuhan ekonominya terjaga di angka 5,11% yoy.
Dalam konferensi pers "Kinerja APBN Kita Regional DIY Triwulan I 2025" yang digelar di Gedung Treasury Learning Center, Ngupasan, Yogyakarta pada Rabu (7/5/2025), Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Agung Yulianta menyebut realisasi Belanja Negara di DIY pada akhir bulan Maret 2025 atau triwulan I 2025 mencapai Rp4,66 triliun. Hal itu didorong oleh Belanja Pemerintah Pusat Rp1,89 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) Rp2,77 triliun.
"Di dalam Belanja TKD, terdapat pertumbuhan kinerja penyaluran sebesar 4,74% yang ditopang oleh kenaikan realisasi penyaluran pada DAU dan DAK Non Fisik serta adanya penyaluran dana insentif fiskal," ucap Agung Yulianta.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJP DIY) sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu DIY, Erna Sulistyowati menjelaskan dari sektor Pendapatan Negara, kinerja Penerimaan Pajak secara month to month mengalami pertumbuhan hingga 38% sampai dengan akhir Maret 2025. Kemudian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami pertumbuhan 6,11%.
"Pertumbuhan PNBP ditopang oleh kenaikan Pendapatan Badan layanan Umum (BLU) yang berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan," ujarnya.
Erna menegaskan kinerja APBN pada triwulan I 2025 tetap solid menjaga perekonomian regional. Realisasi Belanja Negara tetap on track dan APBN menjadi instrumen penting menjaga kinerja perekonomian.
"APBN terus dioptimalkan dalam mendukung prioritas pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tutur Erna.
Diketahui kegiatan ini dihadiri oleh seluruh unsur Kemenkeu Satu DIY. Selain dari Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pajak, hadir pula perwakilan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, Balai Diklat Keuangan DIY, dan lain-lain.
