Yogyakarta, 5 Juni 2025 - Untuk mengukur sejauh mana dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap keuangan daerah dan pengelolaan dana Transfer ke Daerah (TKD), Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian DPR RI melaksanakan focus group discussion (FGD) bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY). Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu (4/6/2025) di Gedung Treasury Learning Center (TLC) Yogyakarta yang dikelola Kanwil DJPb DIY sebagai wahana strategis untuk membahas berbagai hal tentang APBN.

Ketua Tim dari Badan Keahlian DPR RI, Dwi Resti Pratiwi menjelaskan kedatangan pihaknya memang untuk menganalisis sejauh mana efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat berdampak terhadap roda perekonomian di DIY. Ia mengapresiasi pertumbuhan ekonomi DIY pada triwulan I tahun 2025 yang berada di atas rata-rata nasional yaitu sebesar 5,11% meski ada kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Menurutnya, hal itu yang menjadi faktor pemilihan DIY sebagai objek analisis.

"Kita tahu TKD ini mendominasi APBD di regional, termasuk DIY sehingga menjadi tantangan bagaimana anggaran ini efisien tetapi tidak mengorbankan pelayanan publik. Yang menarik pertumbuhan ekonomi DIY pada triwulan I tahun 2025 ini justru di atas rata-rata nasional dan ini menjadi suatu hal yang positif," ujarnya.

Selanjutnya, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta menyambut positif kehadiran tim dari Badan Keahlian DPR RI sebagai upaya bersama memastikan APBN lebih efisien dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agung Yulianta mengatakan salah satu dampak positif dari efisiensi anggaran itu diwujudkan pemerintah dengan menelurkan 5 paket stimulus yakni diskon transportasi dan diskon tarif tol selama libur sekolah (Juni-Juli 2025), penebalan bantuan sosial dan pemberian bantuan pangan, bantuan subsidi upah, dan perpanjangan diskon iuran jaminan keselamatan kerja.

Kepala Kanwil DJPb DIY menegaskan efisiensi anggaran tidak mengurangi manfaat langsung yang diterima oleh masyarakat. Sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, Agung Yulianta juga menjelaskan peran Kanwil DJPb DIY yang secara rutin berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah di lingkup DIY agar semangat efisiensi anggaran itu tetap melaju dalam koridornya.

"Kita selalu berkoordinasi supaya persepsi dan semangat untuk efisiensi ini terbangun bersama-sama baik di kalangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Jadi bisa dibilang efisiensi ini tidak mengurangi anggaran, tetapi hanya berpindah ke sektor-sektor yang penting," ucap Agung.

Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi pendalaman mengenai sejauh mana dampak efisiensi anggaran terhadap perekonomian di DIY yang berlangsung secara interaktif. Selain dari Badan Keahlian DPR RI dan Kepala Kanwil DJPb DIY, kegiatan ini juga dihadiri para kepala bidang dan kepala seksi pada Kanwil DJPb DIY serta kepala KPPN lingkup DIY.