Yogyakarta, 10 Juni 2025 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) melaksanakan evaluasi dan lesson learned penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) 2024 bersama Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) DJPb pada Kamis (5/6/2025). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Direktorat APK memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait penyusunan LKBUN kepada pegawai di Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) kanwil dan Seksi Verifikasi Akuntansi (Vera)/Vera KI (Kepatuhan Internal) KPPN.
Seperti diketahui, LKBUN merupakan bentuk pertanggungjawaban Menteri Keuangan selaku BUN yang merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu BUN. Kegiatan yang berlangsung di Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman tersebut diikuti oleh pejabat dan pegawai Bidang PAPK Kanwil DJPb DIY serta Seksi Vera/Vera KI KPPN Yogyakarta, KPPN Wates, dan KPPN Wonosari.
Dalam sambutannya, Kepala Bidang PAPK Kanwil DJPb DIY, Pudji Ardi Susatyo Achmadi menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh KPPN lingkup DIY atas kinerja yang baik dalam menyusun analisis laporan keuangan serta menyampaikan LKBUN-Daerah secara tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas dan akurasi data laporan keuangan. Ke depan, diharapkan penyusunan LKBUN dapat lebih baik lagi dengan berpedoman kepada peraturan dan kebijakan di bidang akuntasi yang berlaku.
"Kemudian juga berpedoman ketepatan dalam penggunaan akun, memberikan penjelasan dalam CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) terhadap data yang diperkirakan menimbulkan pertanyaan lanjutan dari pemangku kepentingan serta disiplin dalam melakukan continuous improvement," ucapnya.
Selanjutnya, Kepala Seksi Pelaporan Kas dan Analisis Laporan Keuangan Kuasa BUN, Direktorat APK, Muji Maha Asih mengapresiasi kanwil dan KPPN lingkup DIY yang telah menjaga akurasi data sehingga LKBUN 2024 Audited mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Terdapat tiga materi pembahasan yang dikemukakan oleh narasumber dan tim, yaitu profil LKBUN 2024, dampak perubahan probis Payment Process Request (PPR) Terpusat pada penyusunan LKBUN, dan analisis LK UAKKBUN-Kanwil dan LK UAKBUN-Daerah (KPPN).
Melalui kegiatan tersebut, DJPb beserta kantor vertikal di daerah seluruh Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, pertemuan ini menjadi salah satu upaya penguatan peran Regional Chief Economist dan Financial Advisor yang diemban kantor vertikal DJPb.
