Yogyakarta, 18 Juli 2025 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Semester I Tahun Anggaran 2025. Salah satu tujuan utama monev ini untuk memastikan penggunaan APBN yang optimal dalam mendukung pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan.
Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah terkait penyaluran seluruh jenis TKD melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, Dana Insentif Fiskal, Dana Desa serta Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, monitoring ini juga bertujuan untuk memotret pelaksanaan dan penggunaan dana di daerah serta menjaring umpan balik dari pemerintah daerah terkait mekanisme penyaluran yang baru.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara langsung dengan mengunjungi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di 6 wilayah yakni Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan berlangsung pada tanggal 10 hingga 17 Juni 2025 dengan melibatkan tim monitoring dari Kanwil DJPb DIY.
Selama pelaksanaan, tim melakukan diskusi dan pengumpulan data serta informasi langsung dari pejabat pengelola keuangan daerah. Target yang hendak dicapai yakni memastikan penyaluran berjalan tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Keuangan dalam mendukung reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Selain itu, monitoring ini juga menjadi instrumen penting dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik, penguatan akuntabilitas fiskal serta optimalisasi pemanfaatan dana transfer dalam mendukung pembangunan daerah secara merata dan berkelanjutan.
