Yogyakarta, 24 November 2025 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) kembali menggelar "Rapat Asset Liability Committee (ALCo) Regional DIY" secara daring dengan agenda utama membahas perkembangan perekonomian serta realisasi fiskal hingga 31 Oktober 2025 pada Senin (24/11/2025). Kegiatan rutin bulanan ini diikuti oleh seluruh unsur Kementerian Keuangan Satu di wilayah DIY sebagai bentuk penguatan koordinasi, konsolidasi data serta sinergi kebijakan dalam menjaga stabilitas dan kesehatan fiskal daerah.
Rapat ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Tengah dan DIY serta Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Tengah dan DIY sebagai bagian dari koordinasi lintas unit Eselon I Kementerian Keuangan. Agenda pertama rapat yaitu membahas informasi perekonomian regional yang memuat perkembangan indikator makroekonomi DIY seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, kondisi tenaga kerja serta perkembangan sektor-sektor unggulan.
Diskusi menyoroti dinamika konsumsi rumah tangga dan investasi yang menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi di DIY. Tak ketinggalan, rapat ini pun membahas tantangan yang perlu dicermati pada akhir tahun 2025.
Pada sesi berikutnya, peserta rapat mengulas kinerja pelaksanaan APBN dan APBD DIY. Hingga 31 Oktober 2025, realisasi Belanja Negara di DIY telah mencapai Rp16,66 triliun atau 77,8% dari pagu anggaran yang menunjukkan progres pelaksanaan anggaran yang cukup baik menjelang akhir tahun. Pembahasan juga mencakup realisasi pendapatan, penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta serapan APBD pemerintah daerah di seluruh wilayah DIY.
Melalui forum ALCo Regional ini, Kanwil DJPb DIY bersama seluruh instansi Kemenkeu di wilayah DIY menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal, meningkatkan kualitas belanja serta menjaga efektivitas pelaksanaan APBN dan APBD. Rapat ini sekaligus menjadi ruang evaluasi dan koordinasi guna memastikan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga dan mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
