Yogyakarta, 2 Desember 2025 - Kinerja APBN hingga akhir Oktober 2025 mendorong perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap menunjukkan tren positif di berbagai sektor. Perekonomian regional DIY pun mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,40% (yoy) atau 0,23% (qtoq) pada akhir Oktober tahun 2025. Inflasi tetap terkendali, daya beli petani meningkat, ekspor daerah menguat, dan pariwisata menunjukkan pemulihan signifikan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Agung Yulianta menjelaskan sampai dengan akhir Oktober 2025, realisasi Belanja Negara mencapai Rp16,66 triliun dengan beberapa belanja mengalami kontraksi, utamanya Belanja Barang dan Belanja Modal pada sektor termasuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP). Meski demikian, Belanja Negara dioptimalkan perannya demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung program prioritas pemerintah.
"Belanja Pemerintah Pusat (BPP), Belanja Pegawai, dan Belanja Bantuan Sosial masih konsisten mendorong realisasi belanja pemerintah pusat," kata Kepala Kanwil DJPb DIY dalam siaran pers 'Realisasi APBN Regional DIY hingga 31 Oktober 2025' yang dirilis Selasa (2/12/2025).
Ia mengatakan blokir efisiensi berangsur-angsur direlaksasi, sedangkan termin kontrak untuk belanja modal lebih dari 50% telah dijadwalkan pada semester II. Sementara itu, pada Belanja Transfer ke Daerah (TKD), Dana Keistimewaan DIY sudah terealisasi cukup tinggi yakni sebesar Rp1 triliun (100% dari pagu). Sedangkan, realisasi TKD DIY telah mencapai 86,42% dari pagu hingga akhir Oktober 2025.
Agung juga menjelaskan Pendapatan Negara di DIY sampai dengan Oktober 2025 mencapai Rp8,07 triliun atau 71,24% dari target. Salah satunya Penerimaan Pajak yang realisasinya mencapai Rp5,77 triliun hingga 31 Oktober 2025 dengan PPh, Cukai, dan Bea Masuk sebagai kontributor utama. Jenis perpajakan PPh, Cukai, dan Bea Masuk memiliki kontribusi pada Penerimaan Perpajakan masing-masing 61,52%; 78,49%; dan 79,18%. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh positif 10,81% yang dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan BLU sebesar 17,09% (yoy) pada kegiatan Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan.
"Hal ini membuktikan APBN hadir di masyarakat sebagai instrumen fiskal yang dikelola secara hati-hati namun tetap ekspansif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global," tuturnya.
