Yogyakarta, 10 Desember 2025 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menggelar Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan III Tahun 2025 dan Kajian Ekonomi Regional 2025 pada hari Rabu (10/12/2025). Kegiatan yang berlangsung secara hybrid di Aula Lantai 3 Kanwil DJPb DIY ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat fungsi Regional Chief Economist (RCE) dalam mengonsolidasikan analisis fiskal dan ekonomi regional.
Acara ini dihadiri oleh stakeholders strategis Kanwil DJPb DIY seperti Bank Indonesia, OJK, BPS, pemerintah daerah se-DIY, KPPN lingkup DIY serta akademisi dari berbagai universitas. Agenda diseminasi dibuka dengan paparan highlight KFR triwulan III 2025 yang disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta.
Selain itu, dipaparkan juga implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di DIY serta bedah Kajian Ekonomi Regional 2025 terkait prevalensi stunting dan dampak invervensi belanja APBN di DIY. Selanjutnya, diskusi dua arah yang dipandu Evy Noor Afifah selaku local expert Kanwil DJPb DIY ini mengulas isu-isu fiskal daerah, ketimpangan wilayah, efektivitas belanja publik serta dinamika ekonomi DIY yang masih menghadapi tantangan produktivitas sektor informal. Dari serangkaian diskusi dapat disimpulkan bahwa koordinasi kebijakan fiskal pusat dan daerah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pertumbuhan sekaligus memperkuat pembangunan inklusif.
Sebagai pembahasan tematik, Diseminasi KFR menyoroti perkembangan program MBG di DIY yang disampaikan oleh Kepala KPPG Wilayah Jateng-DIY, Harsono Budi Waluyo. Budi menjelaskan peran strategis KPPG dalam memastikan ketepatan sasaran penerima pada wilayah kerja mencakup 16 kabupaten dan 4 kota di DIY serta sebagian Jawa Tengah. Ia menjelaskan MBG merupakan program prioritas nasional dengan target lebih dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,37 juta ibu hamil, menyusui serta balita dengan pagu anggaran Rp71 triliun melalui lebih dari 16.900 SPPG di seluruh Indonesia.
Selanjutnya, Teguh Dwi Prasetyo dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb menyampaikan terkait isu strategis terkait program MBG. Dari hasil survei pendalaman program MBG yang merupakan kolaborasi antara Ditjen Strategi dan Ekonomi Fiskal (DJSEF) bersama DJPb yang dilaksanakan pada Oktober-November 2025 didapatkan hasil bahwa program di 14 lokasi telah mulai berjalan dengan baik, meskipun beberapa SPPG belum maksimal dalam pemanfaatan anggaran dan kualitas gizi.
Dampak positif terlihat pada peningkatan omzet penyuplai, pengurangan beban makanan rumah tangga siswa serta keterlibatan masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan terkait penyerapan tenaga kerja, pelibatan UMKM lokal, dan akuntabilitas pengelolaan dana.
Paparan dilanjutkan oleh Tri Angga Sigit selaku Analis Perbendaharaan Negara Muda (APN) Kanwil DJPb DIY yang menyampaikan hasil kajian, di mana penguatan MBG menjadi relevan dalam konteks prevalensi stunting nasional yang turun sepanjang 2013–2024 serta kondisi DIY pada 2024 tercatat 17,40%, lebih baik dibanding nasional tetapi belum mencapai target RPJMN 14%. Dengan prevalensi stunting yang bervariasi antarkabupaten, MBG diharapkan menjadi intervensi gizi yang mampu memperkuat upaya pencegahan stunting, terutama melalui kerangka terintegrasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas layanan guna mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.
Melalui kegiatan diseminasi ini, Kanwil DJPb DIY berharap terbangun koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemda, lembaga keuangan, dan akademisi dalam memperkaya kualitas analisis fiskal dan ekonomi daerah. Pemahaman terhadap peluang dan tantangan ekonomi regional diharapkan mampu memperkuat arah pembangunan DIY yang inklusif dan berbasis data. Kanwil DJPb DIY menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran sebagai Regional Chief Economist, memperdalam sinergi fiskal pusat-daerah, dan menjadi mitra strategis dalam menjaga kualitas pengelolaan fiskal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY.
