Yogyakarta, 23 Desember 2025 - Realisasi Belanja Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sampai dengan 30 November 2025 mencapai Rp18,77 triliun atau 87,47% dari alokasi sebesar Rp21,46 triliun. Dari realisasi tersebut, negara hadir dengan program-program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sampai akhir November 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) mencatat Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp9,22 triliun (79,41% dari pagu belanja) yang beberapa manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat DIY melalui program Bantuan Sosial, Bantuan Pendidikan, dan Subsidi. Bantuan Sosial terdiri atas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan 1.422.943 penerima manfaat; Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 711.129 penerima manfaat; dan program Yatim Atensi (YAPI) dengan 19.425 penerima manfaat.

"Bantuan Pendidikan terdiri atas program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama untuk 24.254 penerima manfaat; program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN); dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 2.055 mahasiswa penerima manfaat. Lalu, terdapat subsidi pupuk sebanyak 58.496 ton serta subsidi listrik periode November 2025 dengan jumlah pelanggan sebanyak 2,97 juta penerima manfaat," ujar Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta dalam konferensi pers "APBN Kita Regional DIY Realisasi sampai dengan 30 November 2025" yang digelar di Treasury Learning Center (TLC) Yogyakarta pada Selasa (23/12/2025).

Ia juga menjelaskan pemerintah telah mengalokasikan dana untuk belanja tematik di DIY yang terdiri atas program Swasembada Pangan, Infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan. Program Swasembada Pangan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pekerjaan Umum. Wujud dukungannya berupa pembangunan Bendungan Bener; rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi Wadaslintang, Serayu, Kalibawang, dan Singomerto serta Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP).

Selanjutnya, Dana Transfer ke Daerah (TKD) juga digunakan untuk mendukung program Swasembada Pangan dalam bentuk DAK Non Fisik dan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan. Sejumlah output-nya berupa alat produksi dan pengolahan peternakan; pembangunan jalan usaha tani; pembangunan saluran irigasi tersier; dan pembangunan lumbung desa.

Kemudian, program infrastruktur mendapat dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perumahan dan Permukiman. Output-nya berupa penanganan jalan daerah, penanganan jembatan daerah, pembangunan jalan strategis, dan perluasan SPAM. Dukungan TKD untuk infrastruktur terdiri atas DAK Fisik melalui Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan serta dari DAK Fisik Bidang Air Minum, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Sedangkan program Kesehatan mendapat dukungan dari Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan BPOM. Output-nya berupa obat-obatan dan BMHP, akreditasi lembaga kesehatan, pelatihan bidang Kesehatan, dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekkes. Dukungan TKD untuk program Kesehatan berasal dari DAU Bidang Kesehatan, DAK Fisik Bidang Kesehatan, dan DAK Non Fisik berupa Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana.

Program Pendidikan didukung oleh BRIN, Kementerian Agama, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Perpustakaan Nasional. Output-nya berupa tunjangan profesi guru non-PNS, prasarana Madrasah, Pendidikan vokasi bidang pertanian dan perikanan, Bantuan Operasional Sekolah untuk siswa MI, MTs, dan MA serta Kartu Indonesia Pintar untuk mahasiswa. Dukungan TKD pada program Pendidikan berupa DAU Bidang Pendidikan, DAK Fisik Bidang Pendidikan, dan DAK Non Fisik berupa tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, BOS, BOP PAUD serta pengembangan program perpustakaan.

Sementara itu, dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional, pemerintah telah mengalokasikan dana dari APBN sebagai bentuk dukungan untuk penguatan ekonomi di DIY. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan di sebagian besar sekolah sasaran awal dengan fokus menjaga standar menu, kualitas, dan distribusi yang tepat waktu.

Saat ini, terdapat 295 Satuan Pelayanan Peningkatan Gizi (SPPG) dengan 11.198 petugas dan 672 supplier serta 703.363 penerima manfaat MBG. Program Koperasi Merah Putih (KMP) telah diresmikan secara nasional pada Juli 2025 sejumlah 438 koperasi. Di DIY, program KMP didukung Dana Keistimewaan melalui inkubasi koperasi dan integrasi dalam platform Sibakul. Permintaan atas program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap tinggi, terutama di wilayah penyangga seperti Bantul, Sleman, dan Kulon Progo. Saat ini telah dibangun sebanyak 508 unit rumah dengan 452 penerima manfaat.

Sekolah Rakyat (SR) telah resmi dibuka di Bantul dan Sleman dengan kurikulum nasional dan program karakter. Program ini ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Guru dan pendamping khusus disiapkan untuk mendukung pembelajaran. Saat ini terdapat 2 Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) dengan jumlah murid sebanyak 275 anak. Lalu ada program SMA Unggul Garuda yang merupakan prototipe SMA semimiliter unggulan berbasis disiplin ala Taruna Nusantara yang dikelola oleh Polri dengan sistem boarding school. Saat ini terdapat 1 sekolah unggul garuda yaitu SMA Kemala Taruna Bhayangkara dengan murid sebanyak 120 anak dan menggunakan kurikulum International Baccalaureate.

Kemudian, program revitalisasi sekolah di DIY sudah berjalan dengan fokus pada 6 prioritas utama. Program ini dilaksanakan secara swakelola melalui Panitia Pembangunan Sarana Pendidikan (P2SP) dengan skema pencairan bertahap dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025. Saat ini terdapat 211 sekolah yang telah direvitalisasi di wilayah DIY.

"Dukungan terhadap Program Strategis Nasional merupakan bentuk kehadiran negara melalui dukungan APBN untuk penguatan ekonomi sekaligus meningkatkan ketahanan fiskal dalam rangka menghadapi kondisi ekonomi global yang masih perlu diwaspadai di masa mendatang," tutur Kepala Kanwil DJPb DIY.