Yogyakarta, 5 Mei 2026 - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Taukhid menghadiri Rapat Kerja Komite IV DPD RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 di Kantor DPD RI DIY, Umbulharjo, Yogyakarta pada 5 Mei 2026. Rapat yang juga dihadiri pemangku kepentingan strategis dari unsur pemerintah daerah dan akademisi ini merupakan wujud sinergi agar APBN menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya DIY.
Anggota Komite IV DPD RI, R.A. Yashinta Sekarwangi Mega yang memimpin rapat tersebut menyoroti 4 isu kritis yang menjadi perhatian utama. Mulai dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi, pasar tenaga kerja DIY, optimalisasi YIA dan Tol Jogja-Solo, program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih dalam mengoptimalkan peran UMK serta transisi keuangan daerah setelah perubahan regulasi.
“Komite IV DPD RI akan mengawal supaya APBN 2026 tidak hanya dinilai pada angka serapan anggaran, tetapi juga harus diukur dari dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan pekerja, kesejahteraan petani, kemandirian ekonomi DIY, dan pemulihan fiskal di DIY,” kata Yashinta.
Sementara itu, Kanwil DJPb DIY yang memiliki fungsi Trefa (Treasury, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor), sejak awal berkomitmen agar APBN bisa menghadirkan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Pertama, yaitu mendorong realisasi belanja negara lebih cepat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, termasuk memastikan realisasi Transfer ke Daerah.
"Mendorong mitigasi pencapaian target PNBP satuan kerja BLU hingga mendorong peningkatan peran pengusaha UMKM dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, termasuk transformasi digital UMKM," ucap Kepala Kanwil DJPb DIY.
Di akhir rapat, Yashinta memastikan seluruh usulan kebijakan yang dihasilkan dalam rapat ini akan menjadi bahan advokasi Komite IV DPD RI dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Semua pihak sepakat sinergi pelaksanaan dan pengawasan APBN sangat diperlukan agar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
