Yogyakarta, 25 Mei 2026 - Di tengah tantangan ekonomi dan pemerataan pembangunan, kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa. Tak hanya menjadi penggerak usaha dan pemberdayaan ekonomi lokal, keduanya juga mencerminkan semangat gotong royong antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan desa yang lebih produktif, mandiri, dan sejahtera.
Semangat itulah yang digelorakan dalam kegiatan Workshop Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dan Koperasi Desa Merah Putih yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan pada Senin (25/5/2026). Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Taukhid berkesempatan membuka acara yang digelar di Gedung Moh. Amin FIPP UNY, Depok, Sleman.
Dalam sambutannya mewakili Dekan, Wakil Dekan FIPP UNY, Agus Basuki mengatakan workshop ini diharapkan menghadirkan berbagai insight yang komprehensif sehingga BUMDes yang ada DIY bisa berjalan dan tumbuh secara sehat. Ia tak memungkiri banyak tantangan secara internal maupun eksternal yang bisa menghambat tumbuhnya BUMDes maupun KDMP.
"Kami berharap workshop ini akan memunculkan ide-ide baru sehingga BUMDes semakin guyub, rukun, dan menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat dan ujung-ujungnya untuk meningkatkan kesejahteraan," ucap Agus Basuki.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb DIY, Taukhid menegaskan KDMP merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang memiliki tujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan energi. Sedangkan, BUMDes merupakan produk dari Undang-Undang Desa yang tujuannya agar pengelolaan keuangan negara di desa bisa menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat desa tersebut, terutama peningkatan kesejahteraan.
"Jadi keuangan negara saat ini ada 3 layer, yaitu keuangan negara dalam wujud APBN, keuangan daerah dalam wujud APBD, dan keuangan desa yang hadir terutama untuk meningkatkan pelayanan publik di masyarakat desa," ujarnya.
Melalui workshop ini, sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam mendorong BUMDes dan KDMP menjadi motor penggerak ekonomi desa yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan sehingga mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja serta memperkuat ketahanan ekonomi desa. Pada akhirnya, semangat gotong royong yang terus dirawat menjadi fondasi penting agar pembangunan desa benar-benar menghadirkan kesejahteraan yang merata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
