Yogyakarta, 8 Juli 2026 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menghadiri kegiatan Evaluasi Realisasi Roadmap Pengendalian Inflasi Semester I Tahun 2026 yang digelar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY pada Rabu (8/7/2026) di Kompleks Kepatihan Kantor Gubernur DIY Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebagai bagian dari upaya memperkuat strategi pengendalian inflasi tingkat regional, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meninjau efektivitas berbagai program yang telah dijalankan sekaligus memastikan langkah-langkah pengendalian inflasi tetap berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan.
Dalam kegiatan ini terungkap tingkat inflasi DIY sebesar 2,91% yoy hingga akhir Juni 2026. Kepala Kanwil DJPb DIY, Taukhid yang hadir langsung sebagai pembicara mengatakan capaian tersebut menunjukkan bahwa inflasi di DIY masih berada dalam kisaran target nasional dan mencerminkan terjaganya stabilitas harga barang serta jasa di tengah berbagai dinamika perekonomian yang terjadi. Kondisi ini menjadi indikator positif bahwa koordinasi dan kerja sama berbagai pihak dalam menjaga kestabilan harga telah memberikan hasil yang baik.
Dalam forum evaluasi tersebut, TPID DIY melakukan penelaahan terhadap berbagai program yang telah dilaksanakan sepanjang semester pertama tahun 2026. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi capaian, tantangan serta faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi perkembangan inflasi pada semester berikutnya. Melalui proses ini, setiap anggota TPID dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi inflasi daerah dan langkah-langkah yang perlu diperkuat ke depan.
Selain mengevaluasi pelaksanaan program, TPID DIY juga memperkuat koordinasi antarinstansi guna memastikan respons kebijakan yang lebih cepat dan efektif dalam menghadapi potensi gejolak harga. Penguatan sinergi menjadi kunci penting mengingat pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, instansi vertikal, Bank Indonesia, pelaku usaha serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Ketahanan pasokan pangan menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan evaluasi. Ketersediaan pasokan yang memadai, distribusi yang lancar serta penguatan kerja sama antarwilayah terus didorong untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Langkah ini diharapkan mampu meminimalkan risiko kenaikan harga yang berlebihan, terutama pada komoditas pangan strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi daerah.
Melalui evaluasi dan penguatan sinergi yang berkelanjutan, TPID DIY berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Stabilitas inflasi yang terjaga tidak hanya memberikan kepastian bagi pelaku usaha, tetapi juga melindungi daya beli masyarakat sehingga manfaat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
